Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sejarah Berdirinya Partai Demokrat yang Terilhami dari Kekalahan SBY

Kompas.com - 09/11/2023, 14:13 WIB
Achmad Nasrudin Yahya

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat menjadi salah satu peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Partai Demokrat tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengusung bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Sejarah

Dikutip dari laman resmi Partai Demokrat, berdirinya partai berlambang bintang mercy ini atas inisiatif Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang kini menjabat sebagai ketua majelis tinggi partai.

SBY mendirikan partai ini terilhami oleh kekalahannya pada pemilihan calon wakil presiden dalam Sidang MPR tahun 2001.

Baca juga: Maju Jadi Caleg DPR Dapil Jakarta 2 dari Partai Demokrat, Syahrial Nasution: Enggak Perlu Koar-koar, Masyarakat Punya Masalah Nyata

Dari kekalahan itu, sejumlah pihak merasa terpanggil untuk memikirkan bagaimana supaya SBY bisa menjadi pemimpin bangsa. Bukan hanya sebagai wakil presiden, namun presiden RI.

Atas gagasan tersebut, beberapa orang, yang salah satunya Vence Rumangkang, menyatakan dukungannya untuk SBY maju ke kursi presiden.

Untuk mewujudkan cita-cita itu, jalan satu-satunya adalah mendirikan partai politik. Pada 12 Agustus 2001, diadakan rapat yang dipimpin langsung oleh SBY.

Rapat tersebut membentuk tim pelaksana yang mengadakan pertemuan membahas persiapan pembentukan partai. Tim itu terdiri dari Vence Rumangkang, Yani Wahid, Achmad Kurnia, Adhiyaksa Dault, Baharuddin Tonti, dan Shirato Syafei.

Baca juga: Pasang Baliho Prabowo-AHY Tanpa Gibran, Partai Demokrat Pastikan Tak Setengah Hati

Pada tanggal 19 Agustus 2001, SBY memimpin langsung pertemuan. Inilah yang menjadi cikal bakal pendirian dari Partai Demokrat.

Setelah melalui proses perumusan yang panjang, pada 10 September 2001 Partai Demokrat mendaftarkan diri ke Departemen Kehakiman dan HAM.

Kemudian, 25 September 2001, terbit Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor M.MU.06.08.-138 tentang pendaftaran dan pengesahan Partai Demokrat.

Baca juga: Demokrat Berpeluang Masuk Kabinet, Diprediksi Jadi Batu Loncatan AHY buat 2029

Dengan surat keputusan tersebut, Partai Demokrat telah resmi menjadi salah satu partai politik di Indonesia.

Selanjutnya, 9 Oktober 2001, Departemen Kehakiman dan HAM RI mengeluarkan Lembaran Berita Negara Nomor 81 Tahun 2001 tentang Pengesahan Partai Demokrat dan Lambang Partai Demokrat.

Puncaknya, 17 Oktober 2002, Demokrat mendeklarasikan diri sebagai partai politik dan dilanjutkan dengan Rapat Kerja Nasional (Rakenas) pertama pada 18-19 Oktober 2002 dihadiri Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Demokrat seluruh Indonesia.

Para pimpinan

Kursi ketua umum Demokrat pertama kali diduduki oleh Subur Budhisantoso. Ia menjabat selama 2001-2005.

Halaman:


Terkini Lainnya

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com