Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ganjar Tak Ingin Masyarakat Dipaksa Makan Beras, Sebut Nenek Moyang Konsumsi Sagu

Kompas.com - 08/11/2023, 16:54 WIB
Ardito Ramadhan,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon presiden Ganjar Pranowo menyatakan, masyarakat Indonesia semestinya tidak diseragamkan untuk sama-sama makan beras karena Indonesia punya kekayaan jenis pangan.

"Pangan kita super kaya tapi jangan paksa masyarakat kita untuk makan beras," kata Ganjar dalam Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Lubang Buaya, Jakarta, Rabu (8/11/2023).

Mantan gubernur Jawa Tengah itu mencontohkan, dirinya sering mengonsumsi tiwul, yakni makanan pengganti nasi yang terbuat dari singkong.

Baca juga: Ganjar: Sektor Maritim 10 Tahun Enggak Berubah, Ya Enggak Niat Pak...

Bahkan, Ganjar menyebutkan bahwa nenek moyang merupakan pengonsumsi sagu berkaca dari relief Candi Borobudur yang bercerita soal sagu.

"Di (Indonesia) timur makannya sagu, di relief Borobudur itu ternyata ada cerita sagu pada saat itu, artinya sebenarnya nenek moyang kita makan sagu," kata dia.

Dalam kesempatan ini, Ganjar pun mengemukakan pandangannya terkait ketahanan dan kedaulatan pangan.

Politikus PDI-P ini menekankan bahwa harus ada data yang akurat mengenai sektor pangan, misalnya jumlah petani, jumlah lahan, hingga jumlah nelayan.

"Kalau data kita beres, kita tahu kok kapan ini panen, kapan ini tidak panen, gagalnya kira-kira faktornya apa, apakah itu hama, apakah itu bencana, apakah karena kondisi ekonomi perang dan sebagainya," ujar Ganjar.

Baca juga: Putusan MKMK Tak Ganggu Pencalonan Gibran, Ini Tanggapan Ganjar

Ia menuturkan, isu pangan di Indonesia pun dapat lebih mudah dikelola karena areanya yang sangat luas sehingga bisa saja ada satu daerah mengalami kekeringan sedangkan daerah lain justru kebanjiran.

Dalam hal itu, Ganjar kembali menegaskan bahwa data dapat menjadi modal untuk mendapatkan hasil yang baik.

"Ini sekarang mesti kita siapkan stok pangan, komponen cuaca dan kondisi lahan mesti terpetakan dengan baik karena teknologi digitalnya sudah ada," kata mantan gubernur Jawa Tengah itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Nasional
Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Nasional
Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Nasional
Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Nasional
Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Nasional
Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com