Jokowi dan Megawati Dinilai Sudah Berseberangan untuk Pemilu 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Politik Ikrar Nusa Bhakti menilai bahwa Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kini sudah saling berseberangan dalam sikap politik terkait pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Dalam pandangan Ikrar, Jokowi jelas sudah memilih sikap yang berseberangan dengan Megawati, pemimpin di PDI-P yang dianggap sudah mendukungnya sejak masih Wali Kota hingga Presiden.

Hal itu dilihatnya dari langkah Jokowi yang tidak menemui Megawati usai kunjungan dari China dan Arab Saudi di tengah isu putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto.

"Kalau menurut saya, memang iya (berseberangan). Dan Jokowi kemarin habis pulang dari China dan Arab Saudi, kok kemudian enggak menjelaskan pada Bu Mega bahwa dia tidak lagi menjadi bagian dari PDI-P, dia mengajukan anaknya untuk menjadi calon wakil presiden dari partai lain," kata Ikrar dalam tayangan Gaspol! Kompas.com yang disiarkan Youtube Kompas.com pada Sabtu (4/11/2023).

Baca juga: Ikrar Nusa Bhakti Sindir Jokowi: Orang kalau Sudah Berkuasa Itu Suka Lupa

Ikrar lantas menyebut bahwa situasi saat ini tidak pernah terjadi sebelumnya, di mana seorang Presiden yang masih berkuasa meninggalkan partai politik yang membesarkannya.

Dalam sejarah politik Indonesia, menurutnya, hal itu belum pernah terjadi.

"Seorang presiden yang didukung oleh partai tertentu kemudian di satu tahun terakhir menjelang habisnya masa jabatan, dia kemudian meninggalkan partai, tanpa mengatakan mohon maaf, tanpa mengatakan saya keluar dari partai, tanpa kemudian mengembalikan kartu tanda anggota," ujarnya.

Kemudian, Ikrar menyebut langkah yang sama dilakukan Gibran usai resmi menjadi bakal cawapres Prabowo.

Sosok Wali Kota Solo itu juga belum mengembalikan kartu tanda anggota (KTA) PDI-P meski sudah diminta oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI-P Solo.

Baca juga: Ketika Puan Nyatakan PDI-P Siap Hadapi Kawan Lama...

Kendati begitu, Ikrar menilai seseorang yang berpindah partai adalah hal biasa dalam politik.

"Tapi, kalau kemudian seorang presiden yang masih berkuasa, didukung oleh partai itu kemudian menyalurkan politiknya tentang sirkulasi elite melalui partai lain, tanpa memberikan informasi kepada partai yang mendukungnya, ini nauzubillah minzalik, baru sekarang terjadi," kata Guru Besar Riset Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) 1984-2017 ini.

Sebelumnya, sejumlah elite PDI-P menepis kabar hubungan Jokowi dan Megawati merenggang terkait Pemilu 2024.

Ketua DPP PDI-P Puan Maharani menepis adanya asumsi yang menyebut bahwa tensi politik antara partainya dan keluarga Jokowi sedang tinggi atau memanas berkaitan Pilpres 2024.

Baca juga: Luhut Disambangi Jokowi di Singapura, Kesehatan Berangsur Pulih dan Dukungan pada Prabowo-Gibran

Puan pun bertanya balik kepada awak media yang bertanya soal isu tingginya tensi politik antara PDI-P dan Jokowi tersebut.

"Siapa yang panas ya?" ujar Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada 31 Oktober 2023.

Puan mengatakan hingga kini terus berkomunikasi dengan Jokowi. Hal ini dilakukan dalam kapasitas sebagai Ketua DPR RI.

Sebagaimana diketahui, mencuatnya dugaan memanasnya hubungan Jokowi dan PDI-P terkait setelah serangkaian peristiwa politik menjelang Pemilu 2024. Salah satunya bagaimana putra sulung Jokowi maju menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto.

Padahal, Gibran adalah kader PDI-P. Kemudian, partai yang digawangi Megawati tersebut mengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD sebagai bakal pasangan calon di Pilpres 2024.

Baca juga: Ikrar Nusa Bhakti: Saya Tak Menyangka Jokowi Berubah, dari Jokowi adalah Kita Jadi seperti Raja Jawa Kecil