Relawan Ganjar Tunggu Putusan MKMK Sebelum Nyatakan Jokowi Berkhianat

JAKARTA, KOMPAS.com - Kelompok Relawan Dulur Ganjar Pranowo (DGP) mempertanyakan sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai syarat batas usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres).

Menurut Ketua Dewan Pembina DGP, Victor Edison Simanjuntak, saat ini belum bisa dikatakan bahwa Presiden Jokowi berkhianat terhadap proses demokrasi.

Namun, DGP sendiri menyatakan menanti putusan dari Majelis Kehormatan MK (MKMK) untuk memastikan apakah Jokowi berkhianat atau tidak.

"Sebenarnya posisi Jokowi di mana? Sampai di proses ini kita belum bisa mengatakan Jokowi pengkhianat. Harus kita lihat pada sidang MKMK. Yang putusannya itu tanggal 7 (November), paling lambat tanggal 8 November," ujar Victor dalam diskusi yang digelar di Rumah Aspirasi Ganjar Pranowo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (4/11/2023) malam.

Baca juga: Ditanya Apakah Yakin Presiden Jokowi Bisa Bersikap Netral, Ganjar: Harus!

Victor kemudian merujuk kepada putusan MK yang dinilai membuka peluang bagi putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal cawapres.

Menurutnya, jika pada putusan MKMK pekan depan memberikan anulir dari hasil putusan mahkamah yang berlaku saat ini maka, relawan tidak akan menyatakan Jokowi sebagai pengkhianat.

"Tapi kalau itu (anulir) tidak terjadi. (Hasil putusan MKMK) masih tetap seperti ini, mungkin, mungkin, ada yang berkhianat," kata Victor.

Ia lantas mengatakan, jika ada pihak yang melakukan proses uji materi terhadap Undang-undang (UU) di MK sebenarnya sah-sah saja.

Namun, DGP mempertanyakan mengapa uji materi UU Pemilu dilaksanakan mendekati pelaksanaan pemilu.

Baca juga: Muhaimin Yakin Jokowi Netral pada Pemilu 2024, Minta Publik Awasi Aparat

Selain itu, saat sudah ada putusan, hakim MK hingga ahli hukum menyatakan ada hal yang tidak benar dari proses putusan uji materi itu.

"Nah ini yang mungkin agak membuat hati kita bertanya," ujar Victor.

Ia kemudian menyinggung soal Presiden Jokowi yang bisa menjadi orang nomor satu di daerah hingga nasional karena buah dari proses reformasi yang terjadi tahun 1998.

"Kalau kemudian sekarang muncul pola-pola seperti Orde Baru yang memanfaatkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan, itu berarti kita sedang mengkhianati reformasi, mengkhianati demokrasi," katanya.

"Apakah kita mau jadi demikian? Kalau tidak tidak mau jadi demikian, maka kita harus melawan pola-pola yang mulai menggerogoti demokrasi," ujar Victor lagi.

Baca juga: Ganjar dan Hasto Kompak Singgung Peran Wasit Tiup Peluit saat Ditanya Isu Penjegalan Gibran

Hal senada juga disampaikan Pendiri sekaligus Penasehat DGP, Sabar Mangadoe.