Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Prof. Dr. Ermaya
Dewan Pakar Bidang Geopolitik dan Geostrategi BPIP RI

Dewan Pakar Bidang Geopolitik dan Geostrategi BPIP RI.

Geopolitik Indonesia Maju dengan Pancasila

Kompas.com - 03/11/2023, 08:00 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

INDONESIA sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki potensi besar untuk menjadi negara maju dalam konteks geopolitik global. Namun, mencapai status tersebut bukanlah tugas mudah.

Untuk mewujudkan Geopolitik Indonesia menjadi negara maju, diperlukan kerja keras, komitmen, dan kerja sama lintas sektor.

Ini usaha jangka panjang yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan rakyat Indonesia secara keseluruhan.

Dengan demikian, penting untuk memahami bahwa geopolitik adalah tentang posisi dan peran suatu negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain di tingkat global.

Untuk menjadi negara maju secara geopolitik, Indonesia harus memiliki pengaruh kuat dalam isu-isu global, baik politik, ekonomi, maupun keamanan. Inilah mengapa kerja keras sangat penting.

Upaya untuk memajukan Indonesia memerlukan perencanaan strategis, pelaksanaan yang konsisten, dan ketekunan dalam menghadapi tantangan.

Komitmen juga menjadi kunci dalam perjalanan menuju geopolitik yang maju. Komitmen pemerintah untuk mencapai tujuan ini harus menjadi pilar utama.

Hal ini mencakup kebijakan yang mendukung pembangunan ekonomi, keamanan nasional yang kuat, diplomasi efektif, dan perlindungan hak asasi manusia.

Komitmen juga harus ada dalam investasi pada pendidikan, penelitian, dan inovasi untuk memastikan bahwa sumber daya manusia Indonesia mampu bersaing di pasar global.

Kerja sama lintas sektor

Sangat dibutuhkan kerja sama lintas sektor. Masyarakat sipil juga memiliki peran penting. Mereka dapat menjadi pengawas dan penggerak perubahan dalam menjaga akuntabilitas pemerintah dan mendorong kebijakan progresif.

Partisipasi aktif masyarakat sipil dalam proses demokratisasi dan advokasi kebijakan yang baik akan membantu memperkuat fondasi negara.

Rakyat Indonesia secara keseluruhan juga harus terlibat dalam perjalanan menuju negara maju. Ini melibatkan pemahaman akan nilai-nilai Pancasila, semangat patriotisme, dan kesadaran akan peran masing-masing dalam memajukan negara ini.

Dengan demikian, mewujudkan geopolitik Indonesia menjadi negara maju adalah misi besar yang memerlukan usaha kolektif dari semua pemangku kepentingan.

Ini adalah perjalanan panjang dan penuh tantangan. Namun dengan kerja keras, komitmen kuat, dan kerja sama lintas sektor, Indonesia memiliki potensi untuk mencapai posisi yang layak dalam geopolitik global.

Melalui usaha bersama, Indonesia dapat menjadi negara maju yang berpengaruh dan berperan dalam menciptakan dunia lebih baik.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Akan Tentukan Lagi Status Anwar Usman dalam Penanganan Sengketa Pileg

MK Akan Tentukan Lagi Status Anwar Usman dalam Penanganan Sengketa Pileg

Nasional
Sidang Putusan Praperadilan Panji Gumilang Digelar Hari Ini

Sidang Putusan Praperadilan Panji Gumilang Digelar Hari Ini

Nasional
Mati Suri Calon Nonpartai di Pilkada: Jadwal Tak Bersahabat, Syaratnya Rumit Pula

Mati Suri Calon Nonpartai di Pilkada: Jadwal Tak Bersahabat, Syaratnya Rumit Pula

Nasional
Anak SYL Minta Uang Rp 111 Juta ke Pejabat Kementan untuk Bayar Aksesori Mobil

Anak SYL Minta Uang Rp 111 Juta ke Pejabat Kementan untuk Bayar Aksesori Mobil

Nasional
PKB Mulai Uji Kelayakan dan Kepatutan Bakal Calon Kepala Daerah

PKB Mulai Uji Kelayakan dan Kepatutan Bakal Calon Kepala Daerah

Nasional
SYL Mengaku Tak Pernah Dengar Kementan Bayar untuk Dapat Opini WTP BPK

SYL Mengaku Tak Pernah Dengar Kementan Bayar untuk Dapat Opini WTP BPK

Nasional
Draf RUU Penyiaran: Lembaga Penyiaran Berlangganan Punya 6 Kewajiban

Draf RUU Penyiaran: Lembaga Penyiaran Berlangganan Punya 6 Kewajiban

Nasional
Draf RUU Penyiaran Wajibkan Penyelenggara Siaran Asing Buat Perseroan

Draf RUU Penyiaran Wajibkan Penyelenggara Siaran Asing Buat Perseroan

Nasional
Draf RUU Penyiaran Atur Penggabungan RRI dan TVRI

Draf RUU Penyiaran Atur Penggabungan RRI dan TVRI

Nasional
[POPULER NASIONAL] 'Curhat' Agus Rahardjo saat Pimpin KPK | Banjir Bandang di Sumbar Tewaskan Lebih dari 40 Orang

[POPULER NASIONAL] "Curhat" Agus Rahardjo saat Pimpin KPK | Banjir Bandang di Sumbar Tewaskan Lebih dari 40 Orang

Nasional
Tanggal 16 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 16 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pedangdut Nayunda Nabila Irit Bicara Usai Diperiksa Jadi Saksi TPPU SYL

Pedangdut Nayunda Nabila Irit Bicara Usai Diperiksa Jadi Saksi TPPU SYL

Nasional
KSP Ungkap 9 Nama Pansel Capim KPK Harus Sudah di Meja Setneg Akhir Mei, Juni Bekerja

KSP Ungkap 9 Nama Pansel Capim KPK Harus Sudah di Meja Setneg Akhir Mei, Juni Bekerja

Nasional
Uang Kuliah Mahal, Pengamat: Kebijakan Pemerintah Bikin Kampus Jadi Lahan Bisnis

Uang Kuliah Mahal, Pengamat: Kebijakan Pemerintah Bikin Kampus Jadi Lahan Bisnis

Nasional
Pansel Capim KPK Didominasi Unsur Pemerintah, KSP Beralasan Kejar Waktu

Pansel Capim KPK Didominasi Unsur Pemerintah, KSP Beralasan Kejar Waktu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com