Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Besok Daftar ke KPU, Prabowo Mengaku Belum Tahu Status Gibran di PDI-P

Kompas.com - 24/10/2023, 21:11 WIB
Tatang Guritno,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon presiden (bacapres) Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto mengaku belum mengetahui status keanggotaan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka di PDI Perjuangan (PDI-P).

Meski belum menyatakan sikap, Gibran sudah dideklarasikan Prabowo dan KIM sebagai bakal calon wakil presiden (bacawapres) KIM.

“Saya sendiri belum jelas, apakah beliau keluar atau tidak keluar (dari PDI-P),” ucap Prabowo di Djakarta Theater, Jakarta, Selasa (24/10/2023).

Ia menekankan, tak mempersoalkan status Gibran sebagai kader PDI-P.

Baca juga: Heran Gibran Dikritik karena Hendak Jadi Cawapres, Prabowo: Dinasti Politik Itu Biasa

Sebab baginya, semua partai politik (parpol) adalah mitra untuk memajukan Indonesia.

“Jadi kita senang kalau tetap sebagai kader PDI-P,” sebutnya.


Terakhir, Prabowo mengeklaim hubungannya dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri masih baik selepas mendeklarasikan Gibran sebagai bacawapres.

Meskipun, Prabowo mengaku belum diberi kesempatan untuk berkomunikasi secara langsung dengan Megawati.

Baca juga: Menunggu Dukungan PSI, Prabowo: Kakanda Sudah Sama Kita Kalau Adiknya Enggak Ya Kebangetan

"Saya sudah berusaha, berkali-kali saya sudah minta waktu. Tapi, belum dapat waktu. Saya sudah cukup lama menunggu,” imbuh dia.

Diketahui sampai saat ini PDI-P belum mengeluarkan keputusan soal status Gibran sebagai kadernya.

Sebab, PDI-P sudah membentuk poros bersama Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Perindo, dan Partai Hanura dan mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai bacapres-bacawapres di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Sementara Prabowo-Gibran didukung Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Bulan Bintang (PBB). 

Juga Partai Garuda dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Partai-partai ini bergabung dalam KIM. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Golkar Minta Anies Pikir Ulang Maju Pilkada DKI, Singgung Pernyataan Saat Debat Capres

Golkar Minta Anies Pikir Ulang Maju Pilkada DKI, Singgung Pernyataan Saat Debat Capres

Nasional
Marinir Sebut Lettu Eko Tewas karena Bunuh Diri, Ini Kronologinya

Marinir Sebut Lettu Eko Tewas karena Bunuh Diri, Ini Kronologinya

Nasional
Ketua Komisi VIII Cecar Kemenhub Soal Pesawat Haji Terbakar di Makassar

Ketua Komisi VIII Cecar Kemenhub Soal Pesawat Haji Terbakar di Makassar

Nasional
MPR Akan Bertemu Amien Rais, Bamsoet: Kami Akan Tanya Mengapa Ingin Ubah UUD 1945

MPR Akan Bertemu Amien Rais, Bamsoet: Kami Akan Tanya Mengapa Ingin Ubah UUD 1945

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Mulai Diberangkatkan dari Madinah ke Mekkah

Jemaah Haji Indonesia Mulai Diberangkatkan dari Madinah ke Mekkah

Nasional
Bertemu PM Tajikistan di Bali, Jokowi Bahas Kerja Sama Pengelolaan Air

Bertemu PM Tajikistan di Bali, Jokowi Bahas Kerja Sama Pengelolaan Air

Nasional
Kementan Kirim Durian ke Rumah Dinas SYL, Ada yang Capai Rp 46 Juta

Kementan Kirim Durian ke Rumah Dinas SYL, Ada yang Capai Rp 46 Juta

Nasional
Momen Eks Pejabat Bea Cukai Hindari Wartawan di KPK, Tumpangi Ojol yang Belum Dipesan

Momen Eks Pejabat Bea Cukai Hindari Wartawan di KPK, Tumpangi Ojol yang Belum Dipesan

Nasional
Jokowi Bertemu Puan di WWF 2024, Said Abdullah: Pemimpin Negara Harus Padu

Jokowi Bertemu Puan di WWF 2024, Said Abdullah: Pemimpin Negara Harus Padu

Nasional
Menkumham Mengaku di Luar Negeri Saat Rapat Persetujuan Revisi UU MK

Menkumham Mengaku di Luar Negeri Saat Rapat Persetujuan Revisi UU MK

Nasional
Ekspresi Prabowo Diperkenalkan Jokowi sebagai Presiden Terpilih di WWF Ke-10 di Bali

Ekspresi Prabowo Diperkenalkan Jokowi sebagai Presiden Terpilih di WWF Ke-10 di Bali

Nasional
Pemerintah Diminta Aktif dan Perketat Pengawasan Pengelolaan Dana Desa

Pemerintah Diminta Aktif dan Perketat Pengawasan Pengelolaan Dana Desa

Nasional
4 Faktor Pemicu Dana Desa Jadi 'Lahan Basah' Korupsi

4 Faktor Pemicu Dana Desa Jadi "Lahan Basah" Korupsi

Nasional
Bamsoet Sebut Draf PPHN Sudah Tuntas, Bakal Disahkan MPR Periode Berikutnya

Bamsoet Sebut Draf PPHN Sudah Tuntas, Bakal Disahkan MPR Periode Berikutnya

Nasional
ICW Ragu Revisi UU Mampu Cegah Korupsi Dana Desa

ICW Ragu Revisi UU Mampu Cegah Korupsi Dana Desa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com