Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Dinilai Gamang, Belum Pecat Gibran karena Enggan Berhadapan dengan Jokowi

Kompas.com - 24/10/2023, 09:40 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - PDI Perjuangan dinilai masih gamang dalam menyikapi manuver politik kadernya yang kini menjabat Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka.

Karena kebimbangan itu, hingga kini PDI-P belum memecat Gibran, meski putra sulung Presiden Joko Widodo tersebut telah dideklarasikan sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping bakal calon presiden (capres) Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto.

“Sepertinya PDI-P masih sedang dalam kondisi gusar, sehingga masih agak gamang untuk mengambil keputusan,” kata Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam kepada Kompas.com, Senin (23/10/2023).

Baca juga: Jadi Cawapres Prabowo, Nasib Gibran di PDI-P Dinilai Sengaja Digantung

Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri sedianya telah mewanti-wanti jajarannya untuk tak melakukan manuver politik. Katanya, kader yang bermanuver bakal dipecat.

Merujuk langkah cepat partai banteng dalam memecat sejumlah kader yang dianggap membelot seperti Budiman Sudjatmiko dan Murad Ismail, kata Umam, seharusnya, tak butuh waktu lama buat PDI-P mendepak Gibran.

Namun, Umam menduga, Megawati masih ragu memecat Gibran karena hal itu akan berdampak pada hubungan baik dengan keluarga besar Jokowi, sosok yang turut melambungkan nama partai banteng.

“Sikap tegas PDI-P terhadap Gibran dan Jokowi berpotensi berimbas langsung pada positioning dukungan politik PDI-P pada pemerintahan Jokowi,” ujarnya.

Baca juga: Gibran Tak Datang Deklarasi Cawapres Prabowo, Diduga buat Tekan Gejolak Jokowi dan PDI-P

Jika konsisten pada aturan dan konstitusi partai, lanjut Umam, PDI-P tidak perlu menunggu surat pengunduran diri dari Gibran yang jelas-jelas tidak loyal terhadap sikap dan keputusan partai.

Bahkan, mengingat manuver Gibran mungkin melibatkan cawe-cawe Jokowi, terbuka pula peluang buat PDI-P untuk mengevaluasi status Jokowi sebagai kader.

Menurutnya, salah satu langkah paling ekstrem yang bisa diambil Megawati sebagai bentuk protes ialah mencabut dukungan politik dari pemerintahan Jokowi dan melepaskan semua jabatan posisi menteri di kabinet Jokowi.

“Namun sebaliknya, jika PDI-P ternyata bersikap lunak pada langkah politik Gibran dan Jokowi, maka PDI-P bisa dituding tebang pilih, gamang atau tidak siap untuk berhadap-hadapan dengan kekuasaan yang saat ini masih dikendalikan oleh tangan Jokowi,” kata Umam.

“Artinya, saat ini PDI-P tampaknya masih mencoba untuk menakar secara matang sikap dan keputusan politik yang terukur seperti apa yang akan dikeluarkan untuk menyikapi ‘mbalelo’-nya keluarga Jokowi” tutur dosen Universitas Paramadina itu.

Sebelumnya, bakal capres Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, mengumumkan nama Gibran sebagai bakal cawapres pendampingnya untuk Pemilu 2024.

Nama Gibran diumumkan usai para ketua umum partai politik Koalisi Indonesia Maju menggelar rapat di kediaman Prabowo, Minggu (22/10/2023). Namun, Gibran tak hadir dalam deklarasi itu.

"Baru saja Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang terdiri dari delapan partai politik, yang dihadiri lengkap oleh ketum masing-masing dan sekjen masing-masing kita telah berembug secara final, secara konsensus, seluruhnya sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai capres Koalisi Indonesia Maju untuk 2024-2029 dan saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden," ujar Prabowo dalam jumpa pers di kediamannya di kawasan Jakarta Selatan, Minggu malam.

Baca juga: Jokowi Restui Gibran Jadi Cawapres Prabowo, Nasdem: Sejauh Tak Melanggar Hukum, Sah

Meski Gibran tak hadir di acara deklarasi, Gerindra mengeklaim politikus PDI-P itu telah menerima pinangan menjadi cawapres Prabowo.

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, segala persyaratan untuk Gibran menjadi cawapres Prabowo sudah disiapkan. Keduanya bakal mendaftar sebagai capres-cawapres ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 25 Oktober 2023 mendatang.

“Iyalah, persyaratan sudah siap," ujar Dasco saat ditemui di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Senin (23/10/2023).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Istri Ungkap SYL Suka Marah jika Ia Masih Beli Tas

Istri Ungkap SYL Suka Marah jika Ia Masih Beli Tas

Nasional
Brimob Keliling Kejagung Disebut Rangkaian dari Penguntitan Jampidsus

Brimob Keliling Kejagung Disebut Rangkaian dari Penguntitan Jampidsus

Nasional
KPK Tetapkan 2 Tersangka dalam Kasus Dugaan Korupsi di PT PGN

KPK Tetapkan 2 Tersangka dalam Kasus Dugaan Korupsi di PT PGN

Nasional
KPK Panggil Pengacara Jadi Saksi Kasus Harun Masiku

KPK Panggil Pengacara Jadi Saksi Kasus Harun Masiku

Nasional
Kejagung Serahkan Anggota Densus 88 Penguntit Jampidsus ke Propam Polri

Kejagung Serahkan Anggota Densus 88 Penguntit Jampidsus ke Propam Polri

Nasional
Surya Paloh Disebut Tetap Meminta Organisasi Sayap Nasdem Lanjutkan Kegiatan yang Didanai Kementan

Surya Paloh Disebut Tetap Meminta Organisasi Sayap Nasdem Lanjutkan Kegiatan yang Didanai Kementan

Nasional
Menpan-RB Apresiasi Perbaikan Pelayanan Proses Bisnis Visa dan Itas Kemenkumham

Menpan-RB Apresiasi Perbaikan Pelayanan Proses Bisnis Visa dan Itas Kemenkumham

Nasional
Beda Keterangan SYL dan Istrinya soal Durian

Beda Keterangan SYL dan Istrinya soal Durian

Nasional
Kejagung: Jampidsus Dikuntit Anggota Densus 88 Fakta, Bukan Isu

Kejagung: Jampidsus Dikuntit Anggota Densus 88 Fakta, Bukan Isu

Nasional
Cuaca Arab Saudi Tembus 43 Derajat Celsius, Jemaah Haji Indonesia Diimbau Gunakan Masker

Cuaca Arab Saudi Tembus 43 Derajat Celsius, Jemaah Haji Indonesia Diimbau Gunakan Masker

Nasional
Sidang Sengketa Pileg, Saksi Golkar dari Ambon Hilang Kontak Jelang Terbang ke Jakarta

Sidang Sengketa Pileg, Saksi Golkar dari Ambon Hilang Kontak Jelang Terbang ke Jakarta

Nasional
Benarkan Isu Penguntitan, Jampidsus: Sudah Jadi Urusan Kelembagaan

Benarkan Isu Penguntitan, Jampidsus: Sudah Jadi Urusan Kelembagaan

Nasional
Bertambah, Kerugian Keuangan Negara Kasus Korupsi Timah Jadi Rp 300 Triliun

Bertambah, Kerugian Keuangan Negara Kasus Korupsi Timah Jadi Rp 300 Triliun

Nasional
Dukung Optimalisasi Bisnis Lewat Energi Terbarukan, Pertamina Hulu Rokan Bangun PLTS Terbesar di Indonesia

Dukung Optimalisasi Bisnis Lewat Energi Terbarukan, Pertamina Hulu Rokan Bangun PLTS Terbesar di Indonesia

Nasional
Wabendum Nasdem Ungkap Pernah Bertemu 3 Petinggi Partai di Kementan

Wabendum Nasdem Ungkap Pernah Bertemu 3 Petinggi Partai di Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com