Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[GELITIK NASIONAL] Menunggu Sikap PDI-P Usai Gibran Jadi Cawapres Prabowo

Kompas.com - 23/10/2023, 06:00 WIB
Achmad Nasrudin Yahya

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon presiden (bacapres) Prabowo Subianto mengumumkan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden (cawapres) dari Koalisi Indonesia Maju.

Pengumuman ini dilakukan usai semua ketua umum partai politik di koalisi menggelar rapat di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (22/10/2023).

"Baru saja Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang terdiri dari delapan partai politik, yang dihadiri lengkap oleh ketum masing-masing dan sekjen masing-masing kita telah berembug secara final, secara konsensus, seluruhnya sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai capres Koalisi Indonesia Maju untuk 2024-2029 dan saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden," ujar Prabowo dalam jumpa pers di kediamannya, Minggu.

Baca juga: Gibran Jadi Cawapres Prabowo, Gerindra Pede Tak Akan Timbulkan Polemik dengan PDI-P

Sehari sebelumnya, Partai Golkar telah mendukung Gibran menjadi cawapres Prabowo.

Pengumuman dukungan ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dalam Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Sabtu (21/10/2023).

Seperti apa sikap PDI Perjuangan (PDI-P) atas langkah politik Gibran tersebut?

Belum tentukan sanksi

Setelah Partai Golkar mendukung Gibran sebagai cawapres Prabowo, PDI-P menyatakan masih belum menentukan sikap terkait manuver Gibran.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua DPP PDI-P Puan Maharani usai melakukan silaturahmi bersama sejumlah Gus dan Ning, di Grand City Surabaya, Sabtu (21/10/2023), malam.

Puan mengatakan, sampai sekarang Gibran belum menyatakan keluar atau mundur dari PDI-P. Dengan demikian, dia masih belum menentukan sanksi untuk Wali Kota Solo itu.

Baca juga: Gerindra Sebut Gibran dan Elite KIM Tak Hadiri Rapimnas Besok

"Kan belum keluar. Ya lihat nanti orang belum keluar," kata Puan, saat ditemui di Grand City Surabaya, Sabtu (21/10/2023) malam.

Selain itu, Puan juga masih enggan menjawab soal kemungkinan sanksi pemecatan. Meskipun, Gibran tampak memiliki pilihan politik yang berbeda dengan partainya.

"Belum keluar dan belum menyatakan akan kemana, jadi ya belum keluar," jelasnya.

Siap disanksi

Sementara itu, Gibran mengaku siap diberi sanksi oleh PDI-P setelah didukung menjadi cawapres Prabowo.

"Siap, ya. Makasih, ya," kata Gibran saat ditemui di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu.

Baca juga: Usai Umumkan Gibran Cawapres, Gerindra Gelar Rapimnas Senin Besok

Gibran menyatakan sudah bertemu dengan Puan untuk membahas masalah tersebut.

Halaman:


Terkini Lainnya

Sandra Dewi Kembali Diperiksa Kejagung Terkait Kasus Suaminya

Sandra Dewi Kembali Diperiksa Kejagung Terkait Kasus Suaminya

Nasional
Ramai soal Biaya UKT, Muhadjir: Jangan Tiba-tiba Naik, Terlalu Sembrono

Ramai soal Biaya UKT, Muhadjir: Jangan Tiba-tiba Naik, Terlalu Sembrono

Nasional
Kepala BIN: IKN Cermin Transformasi Indonesia Menuju Negara Maju Modern

Kepala BIN: IKN Cermin Transformasi Indonesia Menuju Negara Maju Modern

Nasional
5 Poin Terkait Sidang Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

5 Poin Terkait Sidang Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anak SYL Minta Uang ke Pejabat Kementan | DPR dan Pemerintah Diam-diam Revisi UU MK

[POPULER NASIONAL] Anak SYL Minta Uang ke Pejabat Kementan | DPR dan Pemerintah Diam-diam Revisi UU MK

Nasional
Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Nasional
Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Nasional
Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Nasional
Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Nasional
TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

Nasional
ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

Nasional
Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Nasional
Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Nasional
Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com