Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ditanya soal Dinasti Politik Jokowi, Kaesang: Yang Pilih Mas dan Bang Wali Kota Siapa?

Kompas.com - 21/10/2023, 20:21 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Nursita Sari

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum (Ketum) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep enggan berkomentar banyak soal munculnya isu dinasti politik Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Saat ditanya wartawan, Kaesang mengatakan, isu dinasti politik kerap dikaitkan dengan putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, yang kini menjadi Wali Kota Solo dan menantu Jokowi, Bobby Nasution, yang kini menjadi Wali Kota Medan.

"Kalau katakanlah kemarin Mas Wali Kota (Gibran) nyalon menjadi Wali Kota Solo ataupun Bang Wali Kota Medan (Bobby). Ini kan pasti nyangkutnya ke situ kan. Yang milih siapa?" kata Kaesang saat ditanya wartawan di Tegal, Jawa Tengah, Sabtu (21/10/2023).

"Rakyat," jawab seorang wartawan.

"Ya sudah," imbuh putra bungsu Presiden Jokowi itu.

Baca juga: Golkar Dukung Gibran Jadi Cawapres Prabowo, Kaesang: Yah, Kecewa Mas Wali Kota Enggak Masuk PSI

Diketahui, belakangan isu dinasti politik kembali muncul dan menjadi sorotan usai adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal uji materi syarat calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dalam Undang-Undang Pemilu.

Lewat putusannya, MK membolehkan seseorang yang belum berusia 40 tahun mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden selama berpengalaman menjadi kepala daerah atau jabatan lain yang dipilih melalui pemilihan umum.

Salah satu kritik disampaikan Ketua Dewan Nasional Setara Institute Hendardi. Ia menilai putusan itu meneguhkan dinasti politik Jokowi.

Pasalnya, berkat putusan tersebut, Gibran berpeluang maju sebagai capres atau cawapres pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

“Jika dengan putusan ini Gibran Rakabuming Raka melenggang ke Pilpres, tidak perlu analisis rumit untuk mengatakan bahwa putusan MK memang ditujukan untuk mempermudah anak Presiden Jokowi melanjutkan kepemimpinan bapaknya dan meneguhkan dinasti Jokowi dalam perpolitikan Indonesia,” kata Hendardi kepada Kompas.com, Selasa (12/10/2023).

Baca juga: Gibran Diusulkan Jadi Cawapres Prabowo, Deklarator Juanda: Kemunduran Reformasi

Hendardi berpendapat, upaya Jokowi membangun dinasti politik terlihat jelas.

Sampai-sampai, adik ipar Jokowi yang tak lain adalah Ketua MK Anwar Usman turun tangan untuk memuluskan jalan Gibran melenggang ke panggung pemilihan.

Keterlibatan Anwar Usman dalam mengubah putusan MK bukan sekadar asumsi belaka, lantaran diungkap langsung oleh hakim konstitusi Saldi Isra dalam sidang yang digelar Senin lalu.

“Pernyataan Saldi Isra sangat jelas dan terang benderang tentang Anwar Usman yang memimpin praktik penyimpangan konstitusi dengan mengubah putusan,” ujar Hendardi.

“Sikap yang seharusnya diambil Anwar adalah abstain, tapi ini malah mengorkestrasi putusan yang sesat, melampaui kewenangan dan cacat konstotusional,” lanjut dia.

Baca juga: Jadi Bakal Cawapres Prabowo, Gibran: Terima Kasih kepada Keluarga Besar Golkar

Menurut Hendardi, putusan uji materi ini membuktikan bahwa MK bekerja untuk keluarga, bukan bangsa. Dia menduga, ini tak lepas dari hasrat Jokowi dan keluarganya untuk berkuasa.

“Tidak ada presiden yang sesibuk Jokowi dalam mempersiapkan penggantinya, kecuali Jokowi,” kata Hendardi.

“Hal ini terjadi bukan hanya karena nafsu kuasa Jokowi, tetapi juga kecemasan akan masa depan dirinya yang landing dari kursi kepresidenan dengan warisan kebijakan yang buruk di banyak sektor,” tambah dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta Bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta Bersama Pengacara

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Nasional
Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Nasional
Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Nasional
Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Nasional
Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Nasional
Jokowi Kembali Ingatkan agar Anggaran Tidak Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Jokowi Kembali Ingatkan agar Anggaran Tidak Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Nasional
Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Nasional
Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Nasional
Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Nasional
Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak 'Heatwave'

Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak "Heatwave"

Nasional
Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar, tapi dari Bawah

Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar, tapi dari Bawah

Nasional
Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Nasional
Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Nasional
BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com