Bertemu di Beijing, Jokowi dan Xi Jinping Bahas Investasi hingga Kondisi di Gaza

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden China Xi Jinping, di Great Hall of the People, Beijing, China pada Selasa (17/10/2023).

Dalam pertemuan yang didahului dengan upacara penyambutan resmi tersebut, Presiden Jokowi membahas empat hal.

Pertama, Presiden menyampaikan upaya peningkatan kerja sama investasi terutama untuk baterai EV (electric vehicles) dan otomotif, pabrik suku cadang, kilang petrokimia, produksi baja, dan pengembangan kerja sama Halal Center.

Presiden juga mendorong tindak lanjut kerja sama pengembangan koridor ekonomi “Two Countries, Twin Parks”.

"Untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), saya harap China dapat jadi mitra strategis," ujar Jokowi dilansir siaran pers Sekretariat Presiden, Selasa.

Baca juga: Bertemu Presiden Sri Lanka, Jokowi Minta Akses Pasar Minyak Sawit Dibuka Lagi

Kedua, terkait perdagangan dan keuangan. Presiden menyampaikan apresiasi terhadap perdagangan bilateral yang terus tumbuh dan seimbang.

Menurutnya, Indonesia dan China perlu terus mendorong pembaruan protokol dan peningkatan kuota impor sarang burung walet dan penambahan jenis produk ekspor, seperti perikanan, pertanian, dan buah tropis.

Mengenai kerja sama keuangan, Presiden Jokowi menyampaikan dukungannya terhadap rencana pembentukan local currency transaction melalui QR cross border untuk memfasilitasi ekspor-impor dan investasi.

Ketiga, mengenai ketahanan energi. Presiden Jokowi mengatakan, saat ini Indonesia sedang melakukan akselerasi penambahan pembangkit energi baru terbarukan (EBT) sebesar 60GW hingga tahun 2040 mendatang.

Baca juga: Tanggapi Putusan MK, Alissa Wahid Berharap Jokowi Cegah Gibran Jadi Cawapres

Kepala Negara juga berharap dukungan China untuk mengimplementasikan kerja sama kelistrikan kolaborasi Indonesia–China.

Hal itu dikarenakan ketahanan energi merupakan bidang kerja sama yang dinilai dapat terus diperkuat antara kedua negara.

Keempat, Presiden Jokowi juga mendorong peningkatan wisatawan kedua negara.

Presiden menyebutkan sejumlah langkah, mulai dari penambahan frekuensi penerbangan langsung Indonesia–China, hingga peningkatkan beasiswa dan pelatihan vokasi bagi mahasiswa Indonesia.

"Serta implementasi kerja sama desa melalui peningkatan kapasitas kepala desa Indonesia," kata Jokowi.

Baca juga: Momen Jokowi Bertemu Vladimir Putin di China, Saling Sapa hingga Foto Bersama

Selain itu, kedua pemimpin negara juga turut bertukar pandangan mengenai situasi dunia saat ini, termasuk situasi di Gaza.

"Indonesia dan China memiliki pandangan yang sama mengenai pentingnya upaya untuk deeskalasi situasi dan memberikan fokus bagi isu kemanusiaan," ujar Jokowi.

Selain menggelar pertemuan bilateral, Presiden Jokowi dan Presiden Xi Jinping juga menyaksikan penandatanganan 10 nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) kerja sama kedua negara.

Kesepuluh MoU yang ditandatangani di hadapan kedua pemimpin yaitu:

1. Protokol tentang Persyaratan Pemeriksaan, Karantina, dan Sanitasi Veteriner Terhadap Produk Perairan Liar yang Akan Diekspor dari Indonesia ke Tiongkok
2. Protokol Persyaratan Karantina dan Kebersihan Hewan Akuatik yang Dapat Dimakan dari Indonesia ke Tiongkok
3. MoU Kerja Sama Implementasi Inisiatif Pembangunan Global (Global Development Initiative/GDI)
4. MoU Dialog Bersama Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan
5. MoU Kerja Sama Pembangunan Perdesaan dan Pengentasan Kemiskinan
6. MoU tentang Pertukaran Pengalaman untuk Tata Kelola dan Pembangunan Berkelanjutan
7. MoU tentang Pembentukan Mekanisme Koordinasi Promosi Bersama Poros Maritim Global dan Belt and Road Initiative
8. MoU Pendalaman Kerja Sama Bidang Kedokteran dan Kesehatan
9. MoU Penguatan Investasi dan Kerja Sama Ekonomi; dan
10. MoU Peningkatan Kapasitas dan Pertukaran serta Kerja Sama dalam Pembangunan Berkelanjutan.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam kesempatan tersebut adalah Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Ad Interim Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Erick Thohir, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Duta Besar RI untuk RRT Djauhari Oratmangun.

Baca juga: Jokowi Sebut China Tertarik Kembangkan Sektor Perumahan dan Kesehatan di IKN