Setelah Putusan MK, Peluang Gibran Gabung Parpol Koalisi Indonesia Maju Dinilai Terbuka

JAKARTA, KOMPAS.com - Analis politik dari Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, Gibran Rakabuming Raka berpeluang bergabung dengan salah satu parpol yang yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Hal tersebut, menurutnya, bisa terjadi setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian gugatan batas usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

"Kalau Gibran dipecat tidak hormat dari PDI Perjuangan (PDI-P), maka tentu harus cari parpol baru. Parpol baru, bisa Gerindra, Golkar, PAN, bisa PBB, tentu parpol-parpol yang ada di KIM," ujar Pangi saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin (16/10/2023).

Baca juga: Jokowi Tolak Komentari Putusan MK tentang Usia Capres

Sebagaimana diketahui, saat ini Gibran masih menjadi kader PDI-P. Namun, sejak beberapa waktu lalu putra sulung Presiden Joko Widodo itu digadang-gadang menjadi cawapres Prabowo Subianto.

Menurut Pangi, peluang Gibran menerima pinangan Prabowo sebagai cawapres kemungkinan besar terjadi.

Jika demikian, sanksi dari PDI-P selaku parpol yang menaungi Gibran juga semakin terbuka.

Sebagai parpol yang disiplin, PDI-P disebutnya akan memberi teguran atau sanksi kepada Wali Kota Solo itu.

Sebelumnya, MK mengabulkan gugatan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait usia minimal capres dan cawapres dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Gugatan ini dimohonkan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surakarta (Unsa) bernama Almas Tsaqibbirru.

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang pembacaan putusan, Senin.

Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sedianya berbunyi, “Persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah: berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun.”

Baca juga: Dirinya Bisa Maju Pilpres karena MK Ubah Syarat Capres-Cawapres, Gibran: Teman-teman Media Besok Saja Nggih

Atas putusan MK ini, seseorang yang pernah menjabat sebagai kepala daerah atau pejabat negara lainnya yang dipilih melalui pemilu bisa mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden meski berusia di bawah 40 tahun.

"Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, “berusia paling rendah 40 tahun” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah," ujar hakim Anwar Usman.

Dengan demikian, Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu selengkapnya berbunyi, “Berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.”

MK menyatakan, putusan ini berlaku mulai Pemilu Presiden 2024.

Adapun dalam gugatannya, pemohon menyinggung sosok Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka. Pemohon menilai, Gibran merupakan tokoh yang inspiratif.

Baca juga: Putusan MK Berubah dalam Sekejap, Politikus PDI-P: Hanya Ada dalam Ilmu Sulap dan Silat, Bukan Hukum

“Bahwa pemohon juga memiliki pandangan tokoh yang inspiratif dalam pemerintahan di era sekarang yang juga menjabat sebagai Wali Kota Surakarta di masa periode 2020-2025,” bunyi gugatan yang dibacakan kuasa hukum pemohon secara daring dalam persidangan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (5/9/2023).

Atas dasar itulah, pemohon berpendapat, sudah sepatutnya Gibran maju dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden. Namun, kemungkinan tersebut terhalang oleh syarat usia minimal capres-cawapres, lantaran Gibran kini baru berumur 35 tahun.

Adapun pada Senin siang, MK juga menolak tiga permohonan uji materi aturan yang sama yang diajukan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Garuda, dan sejumlah kepala daerah.