JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah memberikan kelonggaran pada kader dan pengurusnya yang akan mengikuti kontestasi politik 2024, khususnya sebagai calon legislatif.
"Muhammadiyah periode ini memberikan kelonggaran, kalau sebelumnya, ketika pimpinan (pengurus) menjadi caleg, dia harus mundur dari posisinya, kalau sekarang ini enggak perlu," ujar Mu'ti saat ditemui di Kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (11/10/2023).
Mu'ti mengatakan, saat ini kader yang menjadi pengurus Muhammadiyah dari tingkat pusat sampai wilayah hanya perlu nonaktif saat periode kampanye.
Baca juga: PP Muhammadiyah Desak PBB Ambil Langkah Konkret Hentikan Perang Hamas-Israel
Setelah resmi terpilih, mereka akan dipertimbangkan untuk mundur dari jabatan di kepengurusan Muhammadiyah atau tidak.
"Ini bagian dari dukungan Muhammadiyah kepada para kader yang berjuang untuk membangun bangsa dan negara melalui jalur eksekutif dan legislatif," ujar dia.
Mu'ti mengatakan, dukungan Muhammadiyah terhadap para kadernya di ranah politik praktis bukan berarti PP Muhammadiyah mendukung partai politik tertentu.
Ia mengatakan, kader Muhammadiyah tersebar di semua partai, sehingga dukungan ditujukan hanya untuk kader semata.
"Ya (dukungannya) untuk kader, itu yang memang kita berikan dukungan kan, soal pilihan partai saya kira semua kita berikan kebebasan jadi (maju dari) partai apa saja terserah," tutur Mu'ti.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.