Gibran Bisa Jadi Jalan Keluar Alotnya Negosiasi Cawapres Prabowo, tapi...

JAKARTA, KOMPAS.com - Sosok Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dinilai bisa jadi jalan keluar bagi alotnya negosiasi figur bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping bakal calon presiden (capres) Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto.

Sebab, hingga kini, partai-partai koalisi pendukung Prabowo masih tarik-menarik soal siapa yang bakal jadi cawapres Ketua Umum Partai Gerindra itu.

“Gibran memang dianggap bisa menjadi ‘titik temu’ dari proses negosiasi yang alot di internal Koalisi Indonesia Maju, utamanya di tengah tarik-menarik antara Golkar dengan PAN yang menginginkan Erick Tohir,” kata Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam kepada Kompas.com, Selasa (10/10/2023).

Baca juga: Menanti Langkah Gibran: Awalnya Tolak Masuk Politik, Kini Ditawari Jadi Bakal Cawapres Prabowo

Namun, menurut Umam, jika Gibran jadi cawapres Prabowo, akan terjadi gesekan tajam antara kubu Prabowo dengan PDI Perjuangan.

Pasalnya, hingga kini Gibran masih tercatat sebagai kader PDI-P. Ia juga merupakan putra Presiden Joko Widodo yang tak lain bagian dari partai banteng.

Seandainya Gibran jadi cawapres Prabowo, kata Umam, besar kemungkinan PDI-P akan melakukan evaluasi total status relasi dan keanggotaan Gibran, Jokowi, serta Wali Kota Medan yang juga menantu Jokowi, Boby Nasution.

“Pencawapresan Gibran bisa menciptakan ‘perang bubat’ antara kubu Prabowo dengan PDI-P yang lagi-lagi akan merasa dikhianati, dilangkahi dan diabaikan oleh keluarga Jokowi,” ujar Umam.

Baca juga: MK Siap Putuskan soal Gugatan Usia Capres-Cawapres, Karpet Merah untuk Gibran?

Umam menilai, duet Prabowo-Gibran berpotensi menjadi mesin politik untuk menggerus suara pendukung bakal capres PDI-P, Ganjar Pranowo, di basis-basis wilayah yang dikuasai partai banteng.

Namun, jika benar Gibran jadi cawapres, situasi ini bakal dimanfaatkan oleh para rival politik Jokowi yang bersiap menggulirkan narasi “politik dinasti” keluarga mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Narasi tersebut, kata Umam, bisa menjadi amunisi efektif untuk menghantam legitimasi dan kredibilitas politik Jokowi, sekaligus menghancurkan mesin politik pencapresan Prabowo.

“Deklarasi Prabowo-Gibran akan dianggap sebagai manifestasi nyata akan ambisi besar Jokowi yang harus kekuasaan, sebagai kelanjutan atas operasi politik untuk mewujudkan presiden 3 periode, penundaan pemilu, hingga mengokohkan posisi anak-anaknya di percaturan politik kekuasaan nasional,” kata Umam.

“Bahkan, narasi politik dinasti yang merujuk pada pasangan Prabowo-Gibran itu bisa dijadikan sebagai wacana penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power,” tuturnya.

Sebagaimana diketahui, hingga kini, Prabowo belum mengumumkan bakal cawapres. Sejak lama, nama Gibran disebut-sebut dalam bursa cawapres Menteri Pertahanan itu.

Gibran pun mengakui bahwa dirinya berkali-kali diminta Prabowo untuk menjadi pendampingnya pada Pemilu 2024. Putra sulung Jokowi itu pun mengaku sudah melaporkan hal tersebut ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P.

“Semua orang kan sudah tahu beliau sudah minta berkali-kali dan sudah saya laporkan ke pimpinan. Ke Pak Sekjen, ke Mbak Puan (Ketua DPP PDI-P Puan Maharani) dan lain-lain," kata Gibran di Solo, Jawa Tengah, Senin (9/101/2023).

Baca juga: Gerindra: Parpol KIM dan Relawan Jokowi Usul Gibran jadi Cawapres Prabowo

Terkait ini, Gibran berulang kali menyatakan bahwa usianya yang baru 35 tahun belum cukup untuk melenggang ke panggung pilpres.

Sebab, Pasal 169 huruf q Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur bahwa capres-cawapres berusia minimal 40 tahun.

Namun demikian, saat ini tengah berlangsung uji materi ketentuan tersebut di Mahkamah Konstitusi (MK). Sedikitnya, ada 12 gugatan terkait aturan syarat usia capres-cawapres di MK.

Para pemohon meminta MK menurunkan batas usia capres-cawapres. Jika gugatan tersebut dikabulkan, terbuka peluang buat Gibran mencalonkan diri sebagai RI-2 maupun RI-2.