Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kaldera Toba Dapat "Kartu Kuning" UNESCO, Sandiaga: Ini Pelajaran dan Alarm

Kompas.com - 04/10/2023, 19:22 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyatakan, kartu kuning yang diberikan UNESCO kepada Geopark Kaldera Toba merupakan sebuah pelajaran sekaligus peringatan bagi pemerintah.

Sandiaga mengatakan, pihaknya akan meningkatkan sinergitas di antara para pemangku kepentingan dalam merespons kartu kuning yang diberikan oleh UNESCO.

"Ini pelajaran ya bagi kita dan seperti alarm juga. Jadi salah satu yang diangkat, meski kita masih tunggu penjelasan dari UNESCO awal tahun depan, tapi yang terlihat adalah aspek sinergitas antara badan pengelola dengan pemangku kepentingan yang lain," kata Sandiaga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/10/2023).

Baca juga: Kaldera Toba Dapat Kartu Kuning UNESCO, Menparekraf: Belum Ada Kerugian

Sandiaga mengatakan, pemerintah pusat sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat serta Badan Pelaksana Otorita Danau Toba agar Danau Toba tidak dicoret dari daftar UNESCO Global Geopark.

Ia mengeklaim, pemerintah akan menyiapkan langkah-langkah strategis setelah mendapat penjelasan lengkap dari UNESCO.

"Salah satunya adalah mengintegrasikan antara badan pengelola komunikasinya dengan badan otorita jadi itu yang jadi catatan kita," kata Sandiaga.

Ia mengatakan, pemerintah juga akan menyiapkan langkah terkait keberlanjutan lingkungan, pengelolaan sampah, pengendalian mutu air, hingga pelaksanaan event-event di Danau Toba seperti F1 Powerboat.

"Sosialisasi yang lebih baik, sinkronisasi, dan harmonisasi dari kebijakan itu yang nanti akan kita perbaiki ke depan," kata dia.


Sandiaga menyampaikan, pemerintah juga akan memberikan informasi kepada calon wisatawan bahwa Danau Toba masih terjaga alamnya dan pemerintah punya komitmen agar Danau Toba tetap berstatus sebgai UNESCO Global Geopark.

"Per hari ini kunjungan ke Danau Toba meningkat signifikan dan kita akan meminimalisasi dampak negatif terhadap kartu kuning tersebut," ujar Sandiaga.

Baca juga: Penjelasan Kemenparekraf soal Kartu Kuning Geopark Kaldera Toba

Kawasan wisata Geopark Kaldera Toba mendapatkan kartu kuning dari UNESCO (United Nations, Educational, Scientific, and Cultural Organization) karena badan pengelola Danau Toba dinilai tidak maksimal dalam pengembangan kawasan tersebut.

Kartu kuning yang diberikan UNESCO ini mewajibkan organisasi pengelola Danau Toba untuk melakukan pembenahan selama dua tahun.

Apabila target perbaikan selama dua tahun ke depan tidak tercapai, Geopark Kaldera Toba terancam mendapatkan kartu merah atau keluar dari keanggotaan UNESCO Global Beopark (UGGp).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Nasional
Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Nasional
Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Nasional
PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

Nasional
Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Nasional
Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Nasional
Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Nasional
Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Nasional
Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com