Lukas Enembe ke KPK: Saya Tak Punya Jet Pribadi, Silakan Ambil kalau Ada

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Gubernur Papua Lukas Enembe meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tidak menyampaikan informasi menyesatkan, seperti dugaan dirinya memiliki jet pribadi.

Hal ini disampaikan Lukas Enembe dalam pleidoi atau nota pembelaan pribadi yang dibacakan oleh kuasa hukumnya, Petrus Bala Pattyona, dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (21/9/2023).

“Saya juga mohon agar KPK menghentikan penzaliman terhadap diri saya dengan menyebarkan isu bahwa saya memiliki jet pribadi. Padahal, senyatanya saya tidak memiliki jet pribadi,” kata Lukas Enembe dalam pembelaannya.

Lukas mengeklaim bahwa dirinya tidak memiliki jet pribadi. Bahkan, Gubernur Papua dua periode ini mempersilakan KPK mengambilnya jika dirinya benar memiliki jet tersebut.

Baca juga: Sampaikan Pembelaan, Lukas Enembe: Saya Didakwa Tanpa Bukti-bukti

“Apabila KPK menyatakan saya memiliki jet pribadi, tolong tunjukkan di mana jet pribadi saya parkir? Apabila memang ada, saya mempersilakan KPK untuk mengambilnya. Saya tidak akan melarang, apalagi melawan,” ujar Lukas Enembe.

KPK sebelumnya memang menduga Lukas Enembe menggunakan uang hasil korupsinya untuk membeli pesawat jet pribadi.

Lembaga antikorupsi juga tengah mengusut dugaan transaksi pembelian pesawat jet pribadi oleh Lukas Enembe ke perusahaan yang bergerak di penyewaan pesawat jet pribadi, PT Rio De Gabriello (RDG).

“Saya juga mohon untuk dihentikan kriminalisasi tentang saya melakukan tindak pidana pencucian uang karena faktanya saya tidak pernah melakukan seperti apa yang dituduhkan dan sering disiarkan oleh KPK,” kata Lukas Enembe.

Baca juga: KPK Dalami Dugaan Lukas Enembe Perintahkan Bawa Uang Miliaran Rupiah ke Luar Negeri

Dalam kasus suap dan gratifikasi, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menuntut majelis hakim PN Tipikor Jakarta manjatuhkan pidana kepada Lukas Enembe selama 10 tahun dan enam bulan penjara.

Sebab, Lukas Enembe dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi berupa penerimaan suap dan gratifikasi ketika menjabat sebagai Gubernur Papua periode 2013-2023.

Jaksa KPK menilai Lukas Enembe terbukti melanggar Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Selain pidana badan, Gubernur Papua dua periode itu juga dijatuhi pidana denda sejumlah Rp 1 miliar.

Lukas Enembe juga dijatuhi pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 47.833.485.350.

Dalam perkara ini, Lukas Enembe dinyatakan terbukti menerima suap dengan total Rp 45,8 miliar dan gratifikasi senilai Rp 1 miliar.

Baca juga: KPK Duga Lukas Enembe Beli Pesawat Jet di Luar Negeri