Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rais Aam NU Minta Nahdliyin Sabar soal "Instruksi" terkait Pemilu 2024

Kompas.com - 18/09/2023, 11:44 WIB
Vitorio Mantalean,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Miftachul Akhyar, berharap agar warga NU bersabar soal isu pencalonan presiden pada Pemilu 2024.

Hal itu ia sampaikan pada pembukaan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar NU, Senin (18/9/2023), di Pondok Pesantren Al Hamid Putra, Cilangkap, Jakarta Timur.

"Sepertinya ada yang dinanti, instruksi menghadapi tahun politik. Kira-kira disampaikan atau enggak ya?" ucap Miftachul berseloroh disambut tawa hadirin.

"Saya kira bisa disimpan dulu masalah ini, sabar," ia melanjutkan.

Baca juga: Jokowi: Kekuatan NU Sangat Luar Biasa, Perlu Dikonsolidasi

Miftachul menyinggung bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI belum menetapkan calon presiden yang akan berkontestasi.

KPU RI bahkan belum menetapkan tanggal pasti pendaftaran capres-cawapres, namun kemungkinan besar hal itu dibuka pada 10-16 Oktober 2023.

"KPU belum menetapkan calon-calonnya kenapa kita tergesa-gesa," ucap Miftachul.

Sembari bercanda, ia mengajukan usul agar musyawarah nasional dan konferensi besar ini agar diselenggarakan lebih sering.

"Bila perlu satu tahun dua kali, atau (tiap) satu bulan. Nanti dalam rangka instruksi PBNU untuk umat, apa instruksi itu kalau sudah dekat dengan coblosan," kata mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, menilai bahwa ucapan Miftachul soal instruksi jelang Pemilu 2024 hanya gurauan.

Ia menegaskan, sejak awal NU secara kelembagaan tidak akan partisan ke dalam kubu politik praktis tertentu.

Baca juga: Sanjung Presiden, Yahya Staquf: NU Tak Akan Jauh-jauh dari Jokowi

"Itu (ucapan Miftachul) kan hanya untuk ngegoda orang," kata Yahya enteng ditemui selepas pembukaan.

Ia menyampaikan, para kiai secara pribadi memang dapat saja mendeklarasikan dukungannya terhadap calon tertentu pada Pemilu 2024.

Namun, lagi-lagi ia tegaskan, sikap parai kiai itu tidak mewakili NU.

"Itu hak politik," tegas Yahya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com