Parpol, Berbenahlah Sebelum Membenahi Negara

PARTAI politik berperan penting dalam kehidupan bernegara. Salah satunya adalah menyiapkan calon-calon penyelenggara negara yang akan menjalankan roda pemerintahan, di lembaga eksekutif dan legislatif, dan secara tidak langsung di lembaga yudikatif.

Bisa disebut bahwa dari rahim partai politiklah lahir para pejabat negara di tingkat pusat hingga daerah.

Jika tidak menjadi penyelenggara negara, partai politik bisa menjadi pihak oposisi, yang juga memiliki peran besar, yaitu mengawasi jalannya pemerintahan sehari-hari. Tanpa check and balances, penyelenggaraan negara bisa menyimpang dari tujuan dasarnya.

Tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam konstitusi dapat diwujudkan dengan berbagai gagasan dasar (atau ideologi).

Setiap partai umumnya mengadopsi ideologi yang menurutnya sesuai. Secara umum ideologi partai dapat dibedakan menjadi liberal/konservatif, nasionalis/keagamaan, atau gabungan di antaranya.

Di Inggris, Partai Buruh lebih liberal dalam menyikapi sebagian besar isu-isu sosial dan ekonomi, sedang Partai Konservatif, dengan tokohnya yang terkenal, yaitu Margaret Thatcher, tentu saja lebih konservatif.

Demikian pula di Amerika Serikat, Partai Republik lebih konservatif. Sedangkan Partai Demokrat, darimana Presiden AS sekarang - Joe Biden - berasal, lebih liberal.

Tentu saja di dalam partai-partai itu, seringkali banyak pandangan yang bersilangan dari para anggotanya, sehingga pembedaan itu menjadi tidak begitu relevan.

Di Indonesia, perbedaan yang cukup jelas adalah antara ideologi kebangsaan dengan ideologi keagamaan. Saat ini, penganut ideologi kebangsaan yang menonjol adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), sedang penganut ideologi keagamaan adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Namun, dalam praktik sehari-hari perbedaan ideologi itu kurang begitu mengemuka.

Persekutuan antara partai berideologi kebangsaan dengan partai berideologi keagamaan pun sering terjadi, dan ini tentu tidak keliru.

Contoh yang aktual adalah antara Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang berbasis agama. Keduanya sepakat akan mencalonkan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai presiden dan wakil presiden.

Keuangan partai

Peran partai politik sebagai pengawal tujuan bernegara menjadikannya lembaga yang strategis. Dari sisi masyarakat, partai politik dituntut untuk dikelola secara akuntabel.

Rakyat berhak tahu bagaimana regenerasi pengurus partai ditentukan, bagaimana kaderisasi dijalankan, bagaimana keuangan partai dikelola, dan sebagainya.

Dalam hal keuangan, sudah menjadi rahasia umum bahwa seseorang yang ingin ditetapkan sebagai calon kepala daerah oleh suatu partai harus membayar sejumlah uang kepada partai tersebut.