Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bangladesh Terdesak, Minta Komunitas Internasional Cari Solusi Jangka Panjang soal Pengungsi Myanmar

Kompas.com - 07/09/2023, 14:45 WIB
Fika Nurul Ulya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Bangladesh Mohammed Shahabuddin meminta komunitas internasional untuk mencari solusi jangka panjang atas pengungsi Myanmar yang terpaksa tinggal di Bangladesh.

Sebab, sejak krisis terjadi sejak beberapa tahun lalu, belum ada solusi jangka panjang. Ia mengaku bahwa negaranya saat ini terdesak karena memiliki keterbatasan kapabilitas untuk menampung para pengungsi tersebut.

Baca juga: Jokowi Harap Perdagangan Indonesia-Bangladesh Meningkat

Hal ini diungkapkan Mohammed Shahabuddin di depan Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri (PM) Kepulauan Cook, Mark Brown, dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia Timur ke-18 di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (7/9/2023).

"Ketika Bangladesh terdesak hingga batasnya, maka merupakan tanggung jawab kolektif komunitas internasional untuk menemukan solusi jangka panjang terhadap krisis ini di negara asal mereka, Myanmar," kata dia dalam pertemuan itu.

Diketahui, Bangladesh saat ini menjadi pemukiman pengungsi terbesar di dunia.

Tercatat, ada lebih dari 1 juta pengungsi Rohingnya yang tinggal di kamp-kamp pengungsian, di sebelah tenggara negara itu. Sayangnya hingga saat ini, belum ada solusi jangka panjang yang berarti.

"Melindungi 1,2 juta orang yang terpaksa mengungsi dari Myanmar. Atas dasar kemanusiaan, bahkan di tahun ketujuh krisis ini, hal itu belum memberikan solusi," ucap dia.

Baca juga: Bicara Myanmar, Kamala Harris: AS Akan Terus Tekan Rezim untuk Akhiri Kekerasan

Menurutnya, penundaan lebih lanjut untuk membahas repatriasi sukarela dan berkelanjutan yang aman, serta kurangnya dukungan kemanusiaan, menyebabkan seluruh wilayah berada dalam risiko.

Oleh karena itu, ia meminta dukungan komunitas internasional untuk mengambil tindakan segera.

"Kami menyerukan kepada komunitas internasional untuk segera mengambil tindakan terhadap masalah yang sangat mendesak ini," jelasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com