Menag Imbau Masyarakat Jangan Pilih Pemimpin yang Jadikan Agama Alat Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengimbau masyarakat agar jangan memilih pemimpin yang menggunakan agama sebagai alat politik untuk memperoleh kekuasaan.

Hal ini disampaikan Yaqut mengingat tahun politik dan Pemilu 2024 semakin dekat.

"Kita lihat calon pemimpin ini pernah menggunakan agama sebagai alat untuk memenangkan kepentingannya atau tidak. Kalau pernah, jangan dipilih," kata Yaqut di Garut, Jawa Barat, dikutip dari siaran pers Kementerian Agama (Kemenag), Senin (4/9/2023).

Yaqut mengatakan, pemimpin yang ideal harus mampu menjadi rahmat bagi semua golongan.

Baca juga: MA Sebut Hitungan Keterwakilan Caleg Perempuan oleh KPU Langgar UU Pemilu

Oleh karena itu, ia meminta masyarakat agar tidak memilih pemimpin yang memecah belah umat.

Menurutnya, agama seharusnya dapat melindungi kepentingan seluruh umat dan masyarakat.

"Umat Islam diajarkan agar menebarkan Islam sebagai rahmat, rahmatan lil 'alamin, rahmat untuk semesta alam. Bukan rahmatan lil islami, tok," ujar Yaqut.

Tak hanya itu, ia menyampaikan pentingnya menelusuri rekam jejak saat menentukan calon pemimpin bangsa.

Baca juga: Nasdem-PKB Deklarasikan Anies-Muhaimin, PBNU Tegaskan Tak Dukung Siapapun Pada Pilpres 2024

Hal ini bertujuan agar bangsa memperoleh pemimpin yang amanah dan dapat mengemban tanggung jawab kemajuan negeri ini.

"Saya berpesan kepada seluruh ikhwan dan akhwat ini agar nanti ketika memilih para pemimpin, memilih calon pemimpin kita, calon presiden dan wakil presiden, kita, lihat betul rekam jejaknya," kata Yaqut.

Sebagai informasi, Yaqut hadir di Garut dalam rangka menghadiri Tablig Akbar Idul Khotmi Nasional Thoriqoh Tijaniyah ke-231 di Pondok Pesantren Az-Zawiyah, Tanjung Anom, Garut, Jawa Barat.

Untuk diketahui, Pemilu 2024 diketahui bakal dihelat pada 14 Februari 2024, termasuk pemilihan anggota legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres).

Sementara itu, pemilihan kepala daerah (Pilkada) bakal diselenggarakan serentak pada 27 November 2024.

Baca juga: Buntut Putusan MK, Menag Bakal Rilis Aturan Kampanye di Sekolah Pekan Depan