Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat: Anies Janjikan AHY sebagai Cawapres Sejak Januari 2023

Kompas.com - 03/09/2023, 06:59 WIB
Singgih Wiryono,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Juru Bicara DPP Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengungkapkan janji Anies Baswedan yang meminang Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai calon wakil presiden (cawapres) sejak awal koalisi terbentuk 22 Januari 2023.

Ia menceritakan kronologi awal ajakan Anies tersebut mulai dari rayuan Anies agar Demokrat mau menjadi bagian dari koalisi pengusungnya.

"Tapi sampai Oktober (2022) sampai Januari (2023) mereka gagal dapat teman koalisi, Mas AHY didatangi tanggal 22 Januari kalau enggak salah, 2023," ujar Herzaky dalam acara Gaspol Kompas.com ditayangkan Sabtu (2/9/2023) malam.

"Mas Anies sampaikan. 'Mas AHY yuk kita menjemput jalan takdir atau jalan Tuhan', bahasanya tepatnya, 'Saya (Anies) sebagai capres, Mas AHY sebagai cawapres, saya bawa Nasdem, Mas AHY bawa Demokrat, nanti sama-sama ajak PKS', itu bahasanya," sambung dia.

Baca juga: Usai Deklarasi Anies-Cak Imin, PDI-P Akan Pertimbangkan Lagi Sosok Pendamping Ganjar

Setelah itu, baru dibuat legalitas formal piagam deklarasi yang memuat enam poin.

Meskipun tidak secara eksplisit AHY disebut menjadi cawapres dalam piagam deklarasi tersebut, Demokrat percaya ucapan Anies yang menginginkan AHY jadi cawapres tidak akan berubah.

"Enggak apa-apa yang penting kami percaya sesuai dengan komitmen," imbuhnya.

Herzaky kemudian menyebut, berbulan-bulan Anies terus menyampaikan keinginannya agar AHY menjadi cawapres koalisi, tapi tak kunjung dideklarasikan.

Puncak kekecewaan Demokrat adalah ketika kabar Anies yang ingin menjadikan AHY cawapres, malah pindah ke Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

"Tapi kita tidak sampai di situ, bukan soal AHY jadi cawapres, tapi gimana kita punya komitmen pertama kali kerjasama PKS Demokrat dan Nasdem ini. Koalisi perubahan berbicara bersama-sama setara sejajar," katanya.

Baca juga: Anies Baswedan Hormati Keputusan Demokrat Keluar dari Koalisi

"Mendadak kami tahu yang sangat menyedihkan kami ini baru tau tangggal 30 tengah malam, dengar-dengar dengan beberapa sahabat itu katanya, 'Nasdem dan PKB sudah ada kesepakatan politik baru'," ujarnya.

Sebagai informasi, Demokrat resmi memberikan pernyataan keluar dari koalisi pengusung Anies sejak Jumat (1/9/2023) melalui sidang Majelis Tinggi Partai Demokrat.

Sedangkan Anies dan Cak Imin, telah resmi mendeklarasikan diri sebagai pasangan capres-cawapres untuk Pilpres 2024 Sabtu 2 September, kemarin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com