Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jawab Demokrat soal Rumor AHY Tak Boleh Jadi Cawapres, Nasdem Pastikan Surya Paloh Mandiri Tentukan Pilihan

Kompas.com - 31/08/2023, 06:11 WIB
Tatang Guritno,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Nasdem, Effendi Choirie mengatakan, partainya independen dan tidak dipengaruhi siapa pun dalam mengambil keputusan.

Hal itu disampaikannya menanggapi pernyataan anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan yang mengaku mendapatkan rumor bahwa Anies Baswedan boleh menjadi bakal calon presiden (capres) asalkan tak memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres).

Syarief mengatakan, rumor itu tersebar setelah Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta pada 17 Juli 2023.

“Jadi nasdem ini saya kira satu-satunya partai yang mandiri, enggak ada itu dipengaruhi atau mbebek (mengikuti) dengan orang atau partai lain,” kata Effendi pada Kompas.com, Rabu (30/8/2023).

Baca juga: Politikus Nasdem Tiba-tiba Sentil Jokowi, Sebut Hanya Partainya yang Tak Bisa Dikendalikan

Ia juga menekankan bahwa Surya Paloh tak pernah mau mengikuti keinginan pihak tertentu dalam menentukan langkah politiknya.

“Saya kira satu-satunya ketua umum yang mandiri hari ini, yang berani mengambil segala risiko adalah ketua umum Nasdem,” ujarnya.

Effendi lantas meminta Syarief Hasan tidak menciptakan narasi yang menuduh atau menyudutkan Nasdem.

“Jadi dia nuduh sana, nuduh sini, itu berarti itu memang pikirannya. Yang dituduhkan itu mencerminkan dirinya, belum tentu mencerminkan orang yang dituduh itu,” kata Effendi.

Baca juga: Kata Golkar soal Nasdem Tuding Pemerintahan Jokowi Ganggu Bisnis Surya Paloh

Sebelumnya, Syarief Hasan meminta agar Anies segera mendeklarasikan bakal cawapres yang dipilihnya.

Menurutnya, penunjukan itu penting untuk segera menyusun strategi pemenangan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Selain itu, untuk membantah rumor bahwa ada satu parpol di Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang tak berkomitmen pada nota pembentukan koalisi.

“Namun, jika rumor ini benar, maka tidak salah jika Partai Demokrat berasumsi tertundanya pengumuman capres dan cawapres dari KPP adalah karena ada anggota dari KPP yang belum atau tidak teguh pada komitmen dan tidak konsisten memegang teguh piagam koalisi,” ujar Syarief dalam keterangannya, Rabu.

Baca juga: Demokrat Sebut Ada Rumor Anies Tak Boleh Maju dengan AHY Setelah Paloh Bertemu Jokowi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com