Ajak Negara Berkembang Bersatu, Jokowi: Hilirisasi Tidak Boleh Dihalangi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak negara-negara berkembang untuk bersatu memperjuangkan hak-haknya saat berbicara dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS di Johannesburg, Afrika Selatan, Kamis (24/8/2023).

Jokowi mengatakan, negara-negara berkembang harus bersatu untuk menolak diskriminasi perdagangan, termasuk penghalang-halangan terhadap negara yang melakukan hilirisasi industri.

"Negara berkembang harus bersatu untuk memperjuangkan hak-haknya, diskriminasi perdagangan harus kita tolak, hilirisasi industri tidak boleh dihalangi," kata Jokowi dikutip dari YouTube The Presidency of the Republic of South Africa, Kamis.

Jokowi berpandangan, tatanan ekonomi dunia saat ini diliputi oleh ketidakadilan, di mana kesenjangan pembangunan semakin lebar, rakyat miskin dan kelaparan pun semakin bertambah.

Baca juga: Bicara di KTT BRICS, Jokowi: Saya Hadir Bukan Hanya sebagai Pemimpin Indonesia

Oleh karenanya, Jokowi menekankan bahwa situasi tersebut tidak boleh dibiarkan. Sehingga, negara-negara berkembang harus bersatu.

Ia menegaskan bahwa semua pihak harus konsisten dalam menghormati hukum internasional dan hak asasi manusia.

"Kita semuanya harus terus menyuarakan kerja sama yang setara dan inklusif," ujar Jokowi.

Jokowi pun meyakini bahwa BRICS dapat menjadi bagian terdepan untuk memperjuangkan keadilan pembangunan serta mereformasi tata kelola dunia yang lebih adil.

Untuk diketahui, BRICS merupakan blok ekonomi yang beranggotakan Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan.

Organisasi ini disebut-sebut tandingan dari negara-negara ekonomi maju dunia yang tergabung dalam G7, yakni Amerika Serikat, Prancis, Italia, Inggris, Jepang, Kanada, dan Jerman.

Baca juga: Berbicara di KTT BRICS, Jokowi Singgung Tatanan Ekonomi Dunia yang Tak Adil

Istana mengklaim bahwa kedatangan Presiden Jokowi di KTT BRICS kali ini hanya untuk memenuhi undangan, tidak ada hubungannya dengan isu keanggotaan Indonesia di BRICS.

Adapun Jokowi sudah seringkali bicara mengenai sikapnya yang menentang diskriminasi terhadap negara-negara yang melakukan hilirisasi industri.

"Hati-hati, dulu zaman VOC, zaman kompeni, itu ada yang namanya kerja paksa, ada yang namanya tanam paksa. Zaman modern ini muncul lagi, ekspor paksa. Ekspor paksa, kita dipaksa untuk ekspor. Lho ini barang kita kok," kata Jokowi dalam acara Kompas 100 CEO Forum di Istana Negara, Jakarta pada Desember 2022.

Sebagai informasi, pemerintah Indonesia sedikit demi sedikit berencana menghentikan ekspor bahan mentah.

Pada Juni 2023, pemerintah menghentikan ekspor bijih bauksit, setelah menyetop ekspor bijih nikel sejak tahun 2020.

Saat menyetop ekspor nikel, negara-negara Eropa menggugat Indonesia ke Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO). Kendati begitu, Jokowi meminta semua pihak tidak menyerah.

Baca juga: Jokowi Akan Jadi Pembicara di KTT BRICS Hari ini