Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Apresiasi Kinerja Pemerintahan Jokowi, Nasdem: Kami Bukan Oposisi

Kompas.com - 21/08/2023, 22:25 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengapresiasi pemerintah yang kembali mendapatkan tingkat kepuasan kinerja tinggi dari publik berdasarkan survei Litbang Kompas.

"Sebagai koalisi pemerintah, kita mengapresiasi kerja-kerja dari Pak Jokowi. Jadi kita tidak, kita itu bukan oposisi. Kita tidak akan mencari-cari alasan untuk tidak membenarkan hasil daripada Litbang Kompas tersebut, karena faktanya yang seperti itu," kata Ali kepada wartawan, Senin (21/8/2023).

Ali lantas mengucapkan selamat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas hasil survei Litbang Kompas tersebut.

"Ya selamat lah, Pak Jokowi benar-benar bekerja kan," ujar Ali.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Mayoritas Publik Puas dengan Kinerja Pemerintah, Tertinggi di Periode Kedua Jokowi

Ali menegaskan bahwa hingga kini Nasdem adalah bagian dari koalisi pemerintahan Jokowi. Meski mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (capres).

"Jadi, kita tidak akan menilai berbeda dengan apa yang hari ini disajikan oleh Litbang Kompas bahwa pasti kita mengapresiasi kinerja daripada Pak Jokowi sebagai partai koalisi hari ini," katanya.

Diberitakan sebelumnya, hasil survei Litbang Kompas pada 27 Juli-7 Agustus 2023 menunjukkan, sebanyak 74,3 persen responden puas dengan kinerja pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

"Tiga perempat bagian (74,3 persen) publik mengungkapkan rasa puas mereka terhadap upaya kabinet menyelesaikan beragam persoalan di negeri ini," tulis Litbang Kompas, dikutip dari Harian Kompas edisi Senin.

Baca juga: Suara Pemilih Jokowi Dukung Prabowo Meningkat, PDI-P Singgung Upaya Gibran dan Bobby Menangkan Ganjar

Angka kepuasan publik terhadap pemerintahan ini juga merupakan yang tertinggi selama periode kedua masa kepemimpinan Jokowi.

Survei mencatat, sejak Oktober 2019, kepuasan publik tidak pernah melebihi angka 75 persen. Angka tertinggi yang dicapai sebelumnya adalah 73,9 persen pada Januari 2022.

Survei ini juga menangkap kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah dalam berbagai sektor.

Kepuasan tertinggi tercatat di sektor politik keamanan mencapai 79,3 persen responden, disusul oleh sektor kesejahteraan rakyat 76,4 persen.

Sementara itu, kepuasan publik di bidang penegakan hukum dan perekonomian masing-masing 61,9 persen dan 61,5 persen.

Survei Litbang Kompas dilakukan dengan tatap muka pada 27 Juli-7 Agustus 2023, melibatkan 1.364 responden di 38 provinsi yang tersebar di 331 desa/kelurahan di Indonesia, dengan margin of error lebih kurang 2,65 persen.

Baca juga: Elektabilitas Anies di Posisi 3 Versi Litbang Kompas, Nasdem Tak Risau

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Nasional
Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Nasional
PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Nasional
Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Nasional
Tinjau TKP Kecelakaan Maut Bus di Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Tinjau TKP Kecelakaan Maut Bus di Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Nasional
Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Nasional
ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Ada Nama Eksternal Dikaji untuk Bacagub DKI 2024

Sekjen Gerindra Sebut Ada Nama Eksternal Dikaji untuk Bacagub DKI 2024

Nasional
Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Sekjen Gerindra: Tak Ada Komunikasi yang Mandek

Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Sekjen Gerindra: Tak Ada Komunikasi yang Mandek

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com