Anggota Bawaslu 514 Kabupaten/Kota Dilantik, Langsung Diminta Bersiap Hadapi Potensi Sengketa DCS

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia melantik 1.912 anggota Bawaslu 514 kabupaten/kota se-Indonesia periode 2023-2028, Sabtu (19/8/2023) malam.

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja meminta para anggota Bawaslu daerah yang dilantik untuk segera bekerja karena ada potensi sengketa seusai pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS).

"Selamat Bapak Ibu, semoga pulang ke kantor masing-masing dengan bersiap menghadapi sengketa proses," kata Bagja dalam acara pelantikan di Hotel Pullman, Jakarta, Sabtu malam.

Baca juga: Bawaslu Kaji Deklarasi Pencapresan Prabowo di Museum

Bagja tidak ingin para anggota Bawaslu daerah itu berlama-lama di Jakarta setelah acara pelantikan, bukannya langsung kembali ke daerah tugasnya masing-masing.

"Ingat Bapak Ibu, sekarang proses pengawasan berjalan, penetapan DCS oleh teman-teman KPU pada saat ini membuat potensi sengketa, oleh sebab itu Bapak Ibu setelah ini pulang," kata dia.

Di samping itu, Bagja juga berpesan agar Bawaslu daerah dapat membicarakan persoalan secara bersama-sama, bukan mengedepankan voting.

Ia mengakui, setiap divisi yang ada di Bawaslu punya pendapat sendiri-sendiri dalam menangani masalah.

Namun, pada akhirnya, yang ditanyakan oleh publik adalah sikap Bawaslu sebagai sebuah lembaga, bukan divisi masing-masing.

"Oleh sebab itu, sekat di antara divisi itu harus dihancurkan karena Bapak Ibu bertanggung jawab terhadap proses yang ada dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu," ujar Bagja.

Baca juga: Tunda Umumkan Ribuan Hasil Seleksi, Bawaslu: Sistem Kami Di-hack!

Untuk diketahui, jabatan komisioner 514 Bawaslu kabupaten/kota sempat kosong selama beberapa hari setelah Bawaslu RI menunda pengumuman dan pelantikan calon anggota terpilih Bawaslu kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia.

Situasi tersebut dinilai buruk karena terjadi di tengah tahapan yang cukup krusial, yakni jelang penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Pileg 2024.

Padahal, Bawaslu kabupaten/kota berperan krusial mengawasi penyusunan DCS oleh KPU kabupaten/kota, terkait pengajuan bakal calon anggota legislatif (bacaleg) DPRD kabupaten/kota yang akan memperebutkan 17.510 kursi.

Baca juga: Gerindra Santai Prabowo cs Dilaporkan ke Bawaslu karena Deklarasi Capres di Museum

"Kehadiran para pengawas di daerah itu sangat urgent mengingat tahapan pemilu sedang memasuki fase krusial yakni penetapan DCS yang membutuhkan pengawasan ketat dan melekat karena ini akan berimplikasi pada legitimasi proses penyelenggaraan pemilu," ujar Direktur Democracy And Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati, Selasa (15/8/2023).

"Saya khawatir adanya kekosongan jabatan di 514 Bawaslu kabupaten/kota berpotensi meruntuhkan kepercayaan publik kepada pengawas pemilu karena publik menaruh kecurigaan terhadap kredibilitas penyelenggara apalagi diperparah dengan kondisi minimnya," jelasnya.