Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Sebut Hilirisasi Awalnya Pahit, tapi Akan Berbuah Manis

Kompas.com - 16/08/2023, 12:01 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung soal kebijakan hilirisasi yang pada awalnya terasa pahit saat dijalankan, tetapi akan berbuah manis pada akhirnya.

Hal itu disampaikan Jokowi saat membacakan pidato kenegaraan dalam sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Awalnya, Kepala Negara menjelaskan bahwa hilirisasi sedang dilakukan pemerintah dan harus terus dilanjutkan.

Ia lantas mengatakan bahwa hilirisasi itu terasa sulit bagi sejumlah pihak, termasuk pemerintah.

Baca juga: Jokowi Tegaskan Tak Ikut Campur soal Capres-Cawapres, Bantah Dirinya Pak Lurah

"Ini memang pahit bagi pengekspor bahan mentah. Ini juga pahit bagi pendapatan negara jangka pendek," ujar Jokowi.

"Tapi, jika ekosistem besarnya sudah terbentuk, jika pabrik pengolahannya sudah beroperasi, saya pastikan ini akan berbuah manis pada akhirnya. Terutama bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia," katanya melanjutkan.

Jokowi kemudian mengungkapkan, setelah ekspor nikel Indonesia dihentikan pada 2020, investasi dari hasil hilirisasi nikel tumbuh dengan pesat.

Terbukti, ada 43 pabrik pengolahan nikel yang akan membuka peluang kerja yang sangat besar.

"Ini baru satu komoditas. Dan jika kita konsisten dan mampu melakukan hilirisasi untuk nikel, tembaga, bauksit, CPO (crude palm oil), dan rumput laut. Berdasar hitung-hitungan perkiraan dalam 10 tahun, pendapatan per kapita kita akan capai Rp 153 juta," ujar Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Kepercayaan Internasional yang Dimiliki Indonesia Dibangun Bukan lewat Gimik

"Dalam 15 tahun, pendapatan per kapita kita akan capai Rp 217 juta. Dan dalam 22 tahun, pendapatan per kapita kita akan capai Rp 331 juta," katanya lagi

Jokowi lantas membuat perbandingan saat hilirisasi mulai dilakukan, Ia menyebut pendapatan per kapita tahun 2022 berada di angka Rp 71 juta.

Oleh karena itu, menurutnya, angka itu bisa meningkat dua kali lipat dalam 10 tahun ke depan, yakni mencapai Rp 153 juta.

Kepala Negara menyebutkan, saat ini fondasi untuk menggapai kemajuan itu sudah dimulai oleh pemerintah.

Salah satunya dengan pembangunan infrastruktur dan konektivitas yang pada akhirnya menaikkan daya saing dengan negara lain.

"Berdasar International Institute for Management Development (IMD), daya saing kita di 2022 naik dari rangking 44 menjadi 34. Ini merupakan kenaikan tertinggi di dunia," ujar Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Kita Harusnya Lari Maraton Capai Indonesia Emas, Pemimpin ke Depan Harus Dipercaya Publik

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Saat Anwar Usman Kembali Dilaporkan ke MKMK, Persoalan Etik yang Berulang...

Saat Anwar Usman Kembali Dilaporkan ke MKMK, Persoalan Etik yang Berulang...

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Ameroro di Sultra, Telan Biaya Rp 1,57 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Ameroro di Sultra, Telan Biaya Rp 1,57 Triliun

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Indonesia Boleh Berziarah ke Makam Rasulullah

Kemenag: Jemaah Haji Indonesia Boleh Berziarah ke Makam Rasulullah

Nasional
Ingatkan soal Krisis Air, Jokowi: Jangan Biarkan Air Terus Mengalir ke Laut dan Tidak Dimanfaatkan

Ingatkan soal Krisis Air, Jokowi: Jangan Biarkan Air Terus Mengalir ke Laut dan Tidak Dimanfaatkan

Nasional
Korban Banjir Bandang Sumbar: 50 Orang Meninggal, 27 Hilang, 37 Luka-luka

Korban Banjir Bandang Sumbar: 50 Orang Meninggal, 27 Hilang, 37 Luka-luka

Nasional
Sita Mobil Mercedes Benz Terkait Kasus TPPU SYL, KPK: Kepemilikannya Dipindahtangankan

Sita Mobil Mercedes Benz Terkait Kasus TPPU SYL, KPK: Kepemilikannya Dipindahtangankan

Nasional
Prabowo Ajak Gibran Bertemu Presiden MBZ

Prabowo Ajak Gibran Bertemu Presiden MBZ

Nasional
Daftar Layanan Kesehatan yang Tidak Dijamin BPJS Sesuai Perpres 59 Tahun 2024

Daftar Layanan Kesehatan yang Tidak Dijamin BPJS Sesuai Perpres 59 Tahun 2024

Nasional
Buka Masa Sidang, DPR Janji Prioritaskan Penyelesaian 43 RUU Sebelum Masa Jabatan Berakhir

Buka Masa Sidang, DPR Janji Prioritaskan Penyelesaian 43 RUU Sebelum Masa Jabatan Berakhir

Nasional
KPK Duga SYL Kasih Uang dan Barang untuk Pedangdut Nayunda Nabila

KPK Duga SYL Kasih Uang dan Barang untuk Pedangdut Nayunda Nabila

Nasional
Hadiri Sidang Etik oleh Dewas KPK, Nurul Ghufron: Siapkan Diri dengan Baik

Hadiri Sidang Etik oleh Dewas KPK, Nurul Ghufron: Siapkan Diri dengan Baik

Nasional
KPK Geledah Kantor ESDM dan PTSP Provinsi Maluku Utara

KPK Geledah Kantor ESDM dan PTSP Provinsi Maluku Utara

Nasional
Prabowo Temui Presiden UEA, Terima Medali Zayed hingga Bahas Kerja Sama Pertahanan

Prabowo Temui Presiden UEA, Terima Medali Zayed hingga Bahas Kerja Sama Pertahanan

Nasional
Jokowi Pantau Banjir Lahar Dingin di Sumbar, Janji Segera ke Sana

Jokowi Pantau Banjir Lahar Dingin di Sumbar, Janji Segera ke Sana

Nasional
12 Kriteria Fasilitas KRIS Pengganti Kelas BPJS

12 Kriteria Fasilitas KRIS Pengganti Kelas BPJS

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com