Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Duga Sekretaris MA Hasbi Hasan Aktif Pantau Perkara yang Dikondisikan

Kompas.com - 16/08/2023, 11:34 WIB
Syakirun Ni'am,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga, Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan aktif memantau perkembangan perkara yang tengah dikondisikan.

Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan, tim penyidik telah mendalami atensi atau perhatian Hasbi Hasan terhadap perkara-perkara tersebut kepada Kepala Sub Bagian Kepegawaian Kepaniteraan MA, Andhika Rahman pada Selasa (15/8/2023).

“Saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan prosedur penanganan perkara di MA termasuk dugaan keaktifan tersangka Hasbi Hasan sebagai Sekretaris MA untuk mengikuti perkara yang diajukan upaya hukumnya di MA,” kata Ali dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Rabu (16/8/2023).

Baca juga: KPK Duga Sekretaris MA Hasbi Hasan Berobat Ke Luar Negeri Pakai Uang Korupsi

Hasbi merupakan pejabat struktural MA yang terseret dugaan suap pengurusan perkara Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana.

Ia dimintai bantuan oleh debitur KSP Intidana, Heryanto Tanaka yang sedang berperkara dengan Ketua Pengurus KSP Intidana Budiman Gandi Suparman di Mahkamah Agung.

Tanaka ingin Budiman divonis bersalah dan dipenjara. Ia kemudian dijembatani pengusaha bernama Dadan Tri Yudianto untuk meminta bantuan Hasbi Hasan.


Dadan bahkan menyambungkan Tanaka dan pengacaranya, Theodorus Yosep Parera dengan Hasbi Hasan melalui sambungan video call.

Dadan dan Hasbi bersepakat membantu Tanaka untuk memperoleh keinginannya. Mereka akan mengkondisikan persidangan dengan bayaran sejumlah uang.

Baca juga: Surati Presiden, Ketua MA Usulkan Kabawas Jadi Plt Sekretaris MA Gantikan Hasbi Hasan

Putusan persidangan kemudian menyatakan Budiman bersalah dan divonis lima tahun penjara.

Tanaka pun menyerahkan uang Rp 11,2 miliar kepada Dadan melalui tujuh kali transfer.

KPK menduga Hasbi menerima jatah Rp 3 miliar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi Sebut Indonesia Akan Terdampak Gelombang Panas Empat Bulan ke Depan

Jokowi Sebut Indonesia Akan Terdampak Gelombang Panas Empat Bulan ke Depan

Nasional
Duetkan Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Kurang Diuntungkan Secara Elektoral

Duetkan Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Kurang Diuntungkan Secara Elektoral

Nasional
3 Desa Dekat IKN Banjir, BNPB: Tak Berdampak Langsung ke Pembangunan

3 Desa Dekat IKN Banjir, BNPB: Tak Berdampak Langsung ke Pembangunan

Nasional
Wakasad Kunjungi Pabrik “Drone” Bayraktar di Turkiye

Wakasad Kunjungi Pabrik “Drone” Bayraktar di Turkiye

Nasional
Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, PKS Dianggap Menjaga Daya Tawar Politik

Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, PKS Dianggap Menjaga Daya Tawar Politik

Nasional
Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

Nasional
Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Nasional
Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Nasional
Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Nasional
DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi 'Online' ke MKD

DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi "Online" ke MKD

Nasional
Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Nasional
PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Nasional
Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com