Antisipasi Perlambatan Ekonomi Global, Pemerintah Siapkan Kebijakan untuk Jaga Resiliensi Perekonomian Nasional

KOMPAS.com - Sektor industri memainkan peran penting sebagai penggerak dan penopang utama perekonomian nasional di tengah berbagai gejolak dan tantangan akibat pandemi Covid-19.

Dari sisi lapangan usaha, sektor industri pengolahan masih memberikan kontribusi terbesar pada struktur produk domestik bruto (PDB) nasional sebesar 18,57 persen atau 4,43 persen year-on-year (yoy) pada triwulan I-2023.

Partisipasi terhadap realisasi investasi juga cukup besar. Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukan, per semester I-2023, industri pengolahan manufaktur berkontribusi 39,8 persen terhadap total investasi yang mencapai Rp 270,3 triliun atau naik 17 persen yoy.

Angka tersebut merupakan kontribusi terbesar kedua setelah sektor jasa yang mencapai 41,9 persen atau Rp 284,1 triliun.

Baca juga: Gonjang-ganjing Ekonomi Global, OJK Jamin Sektor Jasa Keuangan RI Terjaga

Kepala Biro (Kabiro) Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan sekaligus Juru Bicara (Jubir) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) Haryo Limanseto menyampaikan sejumlah isu-isu aktual terkait perekonomian saat ini.

"Ekspektasi perusahaan manufaktur Indonesia juga impresif, bertahan di level positif yakni 53,30 di bulan Juli 2023,” ujarnya saat menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi (Rakoor) Pemetaan dan Penanganan Isu Aktual yang diselenggarakan oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin) di Bogor, Kamis (3/8/2023).

Kemudian dari sisi neraca perdagangan, lanjut dia, Indonesia surplus selama 38 bulan berturut-turut sejak Mei 2020.

Menurutnya, hal tersebut merupakan capaian yang bagus di tengah isu perlambatan ekonomi global.

Baca juga: Ekonomi Global Diprediksi Gelap Gulita, Sri Mulyani: Ternyata Lebih Baik

“Mudah-mudahan dari sektor industri ini, dari neraca perdagangan kita bisa tetap menjaga surplus,” ucap Haryo dalam keterangan tertulis yang dikutip dari laman ekon.go.id, Senin (7/8/2023).

Ia mengungkapkan, pemerintah terus mendorong akselerasi kebijakan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam (SDA) dalam rangka penguatan industri dalam negeri.

Dengan program hilirisasi, kata Haryo, produk-produk dalam negeri tidak hanya dapat menggantikan barang impor, tetapi juga bisa memasok kebutuhan dunia dalam rangka partisipasi rantai pasok global.

“Terkait kebijakan hilirisasi industri, ini yang sedang betul-betul (didorong). Di setiap kami membuat siaran pers, maupun publikasi terkait industri di Kedeputian V, kami selalu kaitkan dengan hilirisasi industri yang memang sekarang sedang didorong pemerintah,” imbuhnya.

Baca juga: Puluhan Pelajar dan Mahasiswa Jepang Belajar Industri dan Konservasi APP Sinar Mas Riau

Pemerintah juga concern dalam perbaikan kemudahan berusaha untuk mendorong investasi melalui beberapa hal.

Adapun beberapa hal tersebut, yaitu meluncurkan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA), mengeluarkan Daftar Prioritas Investasi (DPI), dan mendirikan Lembaga Pengelola Investasi (LPI).

Lebih lanjut, Haryo mengatakan, pemerintah tengah mengantisipasi terhadap perlambatan ekonomi global pada 2023 yang dapat menyebabkan penurunan permintaan global dan berpengaruh terhadap kinerja ekspor Indonesia ke depan.