Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panglima Bantah Bantuan Warga Papua Tengah Dihambat KKB: Yang Nyebut Siapa?

Kompas.com - 04/08/2023, 11:41 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono kembali menegaskan bahwa tidak ada gangguan dari kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang menghambat distribusi bantuan untuk warga terdampak kekeringan di Papua Tengah.

Yudo justru bertanya balik dari mana asal kabar tersebut karena menurutnya hanya TNI dan Polri yang mengetahui situasi keamanan di tempat itu.

"Yang nyebut siapa dulu? Aku kan enggak pernah nyebut lho, yang tahu di sana itu hanya TNI Polri, kalau orang lain nyebut itu ya terserah kamu," kata Yudo di Markas Besar TNI, Jakarta, Jumat (4/8/2023).

Baca juga: Kekeringan di Papua Tengah, Pemerintah Perpanjang Masa Tanggap Darurat

Yudo pun memastikan bahwa aparat TNI dan Polri telah bersiaga mengawal distribusi bantuan untuk warga yang terdampak.

Menurut mantan kepala staf TNI Angkatan Laut itu, satu-satunya hambatan yang dialami hanyalah faktor cuaca.

"Yang kemarin isu-isu tentang KKB enggak ada, jadi yang menghambat itu adalah cuaca. Kita tahu cuaca sekarang ini di sana sedang kurang bagus karena musim dingin juga kan sering kabut," kata Yudo.

Lebih lanjut, Yudo juga menyebut bahwa bantuan dari pemerintah sudah mulai diterima oleh masyarakat.

Baca juga: Mensos Risma Jamin Bantuan 25,15 Ton Cukup untuk Warga Papua Tengah Selama 2 Minggu

"(Bantuan) 8 ton dari panglima TNI sudah terkirim semuanya, dari Kemensos 10 (ton) sudah. Ini sekarang sedang berjalan dari BNPB yang kemarin kepala BNPN dan Menteri PMK meninjau ke sana," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Kepala BNPB Suharyanto menyebutkan, distribusi bantuan kepada warga terdampak tidak mudah karena masih ada gangguan dari KKB.

"Jadi untuk mendistribusikan logistik itu hanya ada dua jalan yaitu lewat pesawat udara dan lewat sepeda motor dan jaraknya itu berjam-jam lewat sepeda motor itu. Nah kadang-kadang pada saat pendistribusian logistik lewat udara ini diganggu oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) sehingga itu juga yang menghambat," kata Suharyanto di Yogyakarta, Selasa (1/8/2023).

Baca juga: Mensos Risma Cerita Warga Papua Jalan Kaki 2 Hari Demi Jemput Bantuan Atasi Kelaparan

Untuk diketahui, ada enam orang warga meninggal dunia akibat bencana kekeringan yang melanda Distrik Lambewi dan Distrik Agandugume, Kabupaten Puncak, Papua Tengah.

Dari enam orang tersebut, satu orang di antaranya adalah anak-anak. Mereka meninggal setelah mengalani lemas, diare, panas dalam, dan sakit kepala.

Sementara itu, berdasarkan data Kementerian Sosial, ada 7.500 jiwa yang terdampak kekeringan. Imbasnya, mereka mengalami kelaparan lantaran gagal panen.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Perlindungan Korban Bencana Alam Kementerian Sosial (Kemensos) Adrianus Alla mengatakan, kekeringan ini merupakan dampak el nino sejak awal Juni 2023.

Baca juga: Atasi Kekeringan dan Kelaparan, Kemensos Bakal Bangun Lumbung Pangan di Papua Tengah

"Fenomena hujan es yang terjadi pada awal Juni menyebabkan tanaman warga, yaitu umbi yang merupakan makanan pokok menjadi layu dan busuk. Setelah itu, tidak turun hujan sehingga tanaman warga mengalami kekeringan," kata Adrianus, dilansir dari Antara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggota DPR Minta Pemerintah Jelaskan Detail Izin Usaha Tambang Ormas

Anggota DPR Minta Pemerintah Jelaskan Detail Izin Usaha Tambang Ormas

Nasional
Akui Tapera Banyak Dikritik, Menteri PUPR: Kita Ikuti Saja Prosesnya

Akui Tapera Banyak Dikritik, Menteri PUPR: Kita Ikuti Saja Prosesnya

Nasional
Hasto Beri Sinyal PDI-P Bakal Lawan Calon Didukung Jokowi di Pilkada 2024

Hasto Beri Sinyal PDI-P Bakal Lawan Calon Didukung Jokowi di Pilkada 2024

Nasional
Terima SK, Khofifah-Emil Dardak Resmi Didukung PAN di Pilkada Jatim 2024

Terima SK, Khofifah-Emil Dardak Resmi Didukung PAN di Pilkada Jatim 2024

Nasional
PKB Utus Dua Elitenya Bertanding Tingkatkan Elektabilitas untuk Diusung di Pilkada Jabar

PKB Utus Dua Elitenya Bertanding Tingkatkan Elektabilitas untuk Diusung di Pilkada Jabar

Nasional
Berseloroh Saat Buka Kotak Suara di Sidang MK, Saldi Isra: Jarang-jarang Ini, Kejadian Langka

Berseloroh Saat Buka Kotak Suara di Sidang MK, Saldi Isra: Jarang-jarang Ini, Kejadian Langka

Nasional
Minta Perkara TPPU Dipercepat, SYL: Umur Sudah 70 Tahun, Makin Kurus

Minta Perkara TPPU Dipercepat, SYL: Umur Sudah 70 Tahun, Makin Kurus

Nasional
Kata Zulhas, Jokowi Larang Kaesang Maju Pilkada Jakarta meski Ada Putusan MA

Kata Zulhas, Jokowi Larang Kaesang Maju Pilkada Jakarta meski Ada Putusan MA

Nasional
Soal Wacana Maju Pilkada Jakarta, PSI: Tergantung Mas Kaesang dan KIM

Soal Wacana Maju Pilkada Jakarta, PSI: Tergantung Mas Kaesang dan KIM

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh di Luar Tahanan, KPK Sebut Sudah Antisipasi Bukti dan Saksi

Hakim Agung Gazalba Saleh di Luar Tahanan, KPK Sebut Sudah Antisipasi Bukti dan Saksi

Nasional
PDI-P Pertimbangkan 3 Menteri Jokowi untuk Pilkada Jakarta: Pramono Anung, Azwar Anas, dan Basuki Hadimuljono

PDI-P Pertimbangkan 3 Menteri Jokowi untuk Pilkada Jakarta: Pramono Anung, Azwar Anas, dan Basuki Hadimuljono

Nasional
Soal Komposisi Gugus Tugas Sinkronisasi, Demokrat: Itu Hak Prabowo sebagai Presiden Terpilih

Soal Komposisi Gugus Tugas Sinkronisasi, Demokrat: Itu Hak Prabowo sebagai Presiden Terpilih

Nasional
Surati Kabareskrim, FKMS Minta Kasus Dugaan Ijazah Palsu Bupati Ponorogo Dituntaskan

Surati Kabareskrim, FKMS Minta Kasus Dugaan Ijazah Palsu Bupati Ponorogo Dituntaskan

Nasional
PN Jakarta Pusat Nyatakan Tak Berwenang Adili Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pencalonan Gibran

PN Jakarta Pusat Nyatakan Tak Berwenang Adili Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pencalonan Gibran

Nasional
Tak Sejalan dengan Reformasi, Revisi UU TNI Sebaiknya Dihentikan

Tak Sejalan dengan Reformasi, Revisi UU TNI Sebaiknya Dihentikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com