Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Sebut Presiden China Beri Dorongan Khusus untuk Investasi ke Indonesia

Kompas.com - 28/07/2023, 16:58 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, Presiden China Xi Jinping telah setuju untuk memberikan dorongan investasi untuk Indonesia.

Hal itu disampaikan Jokowi saat bertemu dengan para pengusaha China di Shangri-La Hotel, Chengdu, China pada Jumat (28/7/2023).

Menurut Jokowi, persetujuan itu disampaikan saat dirinya dan Presiden Xi Jinping melakukan pertemuan pada Kamis (27/7/2023).

"Secara khusus tadi malam saya minta agar kawasan industri di Kalimantan Utara diberikan dorongan, dan kedua kerja sama untuk di Ibu Kota Nusantara (IKN) juga diberikan dorongan," ujar Jokowi sebagaimana dilansir siaran YouTube Sekretariat Presiden, Jumat.

"Dan juga Presiden Xi menyampaikan beliau concern dan akan memberikan dorongan yang saya minta. Di luar itu, juga akan tetap didorong semuanya khusus Indonesia. Beliau sampaikan, khusus Indonesia," katanya lagi.

Baca juga: Jokowi Disebut Sudah Punya Jago di Pilpres 2024, PAN Anggap Sinyal ke Prabowo-Erick Thohir

Oleh karenanya, Jokowi kemudian menjelaskan soal bidang-bidang investasi di Indonesia yang bisa dimasuki para pengusaha China.

Salah satunya, ekosistem kendaraan listrik mulai dari EV baterai dan kendaraan listrik.

Jokowi memperkirakan, pada 2035 mendatang, produksi untuk mobil listrik bisa di atas 1 juta unit.

Kemudian, Jokowi mengatakan, para investor juga bisa berinvestasi di bidang energi baru dan terbarukan (EBT).

"Saya ingin mendorong agar ini di investor dari China juga masuk di bidang ini karena potensi di Indonesia untuk EBT ada 434 ribu megawatt. Ini sejumlah yang besar baik itu hydropower, matahari, tidal wave, angin, geothermal," ujar Jokowi.

"Geothermal sendiri mungkin ada 29 ribu megawatt. Saya kira ini sebuah kesempatan yang baik untuk ke depan. Kalau energinya hijau, nanti produknya hijau jualan produknya bisa di posisi premium," katanya lagi.

Baca juga: Klaim 90 Persen Penumpang Perahu Jokowi Puas, Budiman Sudjatmiko: Banyak yang Ingin Diperpanjang

Selain itu, investasi juga bisa dilakukan untuk pembangunan IKN.

Jokowi mengungkapkan bahwa pembangunan di kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) sudah dimulai sejak 2022.

Saat ini, pembangunan KIPP terus berlangsung dan diharapkan bisa selesai pada 2024.

Dengan demikian, perpindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN bisa segera dilakukan.

"Kita harapkan setelah itu, tahun ini swasta bisa mulai masuk, baik untuk (investasi bidang) kesehatan, baik untuk pendidikan, kemudian research. Kemudian, data center bisa mulai dilaksanakan tahun ini," ujar Jokowi.

"Karena ini ada 34.000 hektare lagi yang sudah siap lahannya dan sudah bisa dimasuki investor untuk properti kesehatan, rumah sakit misalnya, pendidikan, university, lalu untuk infrastruktur," katanya lagi.

Kepala Negara pun berpesan agar para pengusaha China tidak ragu menyampaikan ketika menemui kesulitan investasi di lapangan.

"Apakah ada kesulitan, apakah ada problem, saya kira bisa disampaikan. Kami terbuka untuk investor yang dari China," ujar Jokowi.

Baca juga: Jokowi: 34.000 Hektare Lahan di IKN Siap untuk Investor, Bisa Dimulai Tahun ini

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

3 Kriteria Jemaah Haji yang Bisa Dibadalhajikan: Wafat, Sakit dan Gangguan Jiwa

3 Kriteria Jemaah Haji yang Bisa Dibadalhajikan: Wafat, Sakit dan Gangguan Jiwa

Nasional
Nurul Ghufron Beri Sinyal Kembali Ikut Seleksi Capim KPK 2024-2029

Nurul Ghufron Beri Sinyal Kembali Ikut Seleksi Capim KPK 2024-2029

Nasional
Kecelakaan Bus 'Studi Tour', Muhadjir: Saya Kaget, Setelah Berakhir Mudik Malah Ada Kejadian

Kecelakaan Bus "Studi Tour", Muhadjir: Saya Kaget, Setelah Berakhir Mudik Malah Ada Kejadian

Nasional
Minta Polri Adaptif, Menko Polhukam: Kejahatan Dunia Maya Berkembang Pesat

Minta Polri Adaptif, Menko Polhukam: Kejahatan Dunia Maya Berkembang Pesat

Nasional
KSAL Berharap TKDN Kapal Selam Scorpene Lebih dari 50 Persen

KSAL Berharap TKDN Kapal Selam Scorpene Lebih dari 50 Persen

Nasional
Segera Kunjungi Lokasi Banjir Sumbar, Menko PMK: Kita Carikan Solusi Permanen Agar Tak Berulang

Segera Kunjungi Lokasi Banjir Sumbar, Menko PMK: Kita Carikan Solusi Permanen Agar Tak Berulang

Nasional
Baleg Ajukan Revisi UU Kementerian Negara sebagai RUU Kumulatif Terbuka

Baleg Ajukan Revisi UU Kementerian Negara sebagai RUU Kumulatif Terbuka

Nasional
Buka Opsi Sebar Satkalsel, KSAL: Tunggu Kapal Selamnya Banyak Dulu

Buka Opsi Sebar Satkalsel, KSAL: Tunggu Kapal Selamnya Banyak Dulu

Nasional
Khofifah: Guru Besar Usul Pembentukan Kementerian Pendidikan Tinggi, Teknologi, dan Inovasi

Khofifah: Guru Besar Usul Pembentukan Kementerian Pendidikan Tinggi, Teknologi, dan Inovasi

Nasional
Dewas KPK: Nurul Ghufron Teman dari Mertua Pegawai Kementan yang Dimutasi

Dewas KPK: Nurul Ghufron Teman dari Mertua Pegawai Kementan yang Dimutasi

Nasional
PKS Sebut Presidensialisme Hilang jika Jumlah Menteri Diatur UU

PKS Sebut Presidensialisme Hilang jika Jumlah Menteri Diatur UU

Nasional
Dewan Pers Tolak Revisi UU Penyiaran karena Penyelesaian Sengketa Jurnalistik Dialihkan ke KPI

Dewan Pers Tolak Revisi UU Penyiaran karena Penyelesaian Sengketa Jurnalistik Dialihkan ke KPI

Nasional
Anggota Komisi III: Pansel KPK Harus Paham Persoalan Pemberantasan Korupsi

Anggota Komisi III: Pansel KPK Harus Paham Persoalan Pemberantasan Korupsi

Nasional
KSAL: Pembangunan Scorpene 7 Tahun, Indonesia Perlu Kapal Selam Interim

KSAL: Pembangunan Scorpene 7 Tahun, Indonesia Perlu Kapal Selam Interim

Nasional
Pemerintahan Prabowo-Gibran Diminta Utamakan Peningkatan Pendidikan daripada Insfrastuktur

Pemerintahan Prabowo-Gibran Diminta Utamakan Peningkatan Pendidikan daripada Insfrastuktur

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com