Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Kunjungan Jokowi Seharusnya Tak Hanya Soal Sarana, Dengarkan Rakyat, Keluarga Korban Kanjuruhan"

Kompas.com - 25/07/2023, 10:41 WIB
Singgih Wiryono,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Amnesty Internasional Indonesia menyayangkan sikap aparat keamanan negara yang menghalangi para korban tragedi Kanjuruhan untuk bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid mengatakan, korban hanya ingin menagih janji keadilan semata.

"Sangat disayangkan upaya keluarga korban Tragedi Kanjuruhan untuk bertemu Presiden Joko Widodo dihalangi oleh aparat keamanan negara. Padahal mereka hanya ingin bertemu dengan Presiden untuk menagih janji keadilan yang tidak kunjung mereka dapatkan," ujar Usman dalam keterangan tertulis, Selasa (25/7/2023).

Usman mengatakan, pihak berwenang yang gagal memberikan keadilan kepada korban kekerasan Kanjuruhan membuat para korban ingin mengadu langsung ke Jokowi.

Baca juga: Jokowi Kunjungi Malang, TGA Berharap Bertemu Bahas Tragedi Kanjuruhan

Menurut dia, tragedi Kanjuruhan yang terjadi 1 Oktober 2022 adalah tugas besar negara untuk melakukan pembenahan atas peristiwa itu.

"Presiden juga seharusnya menyempatkan diri untuk mendengar dan menindaklanjuti tuntutan korban dan keluarga, bukan membiarkan aparat keamanan menghalang-halangi apalagi membentak mereka," imbuh dia.

"Kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Malang jangan hanya menyambangi sarana dan prasarana infrastruktur, namun juga harus mendengar aspirasi rakyat, terutama warga yang menjadi korban kesewenang-wenangan aparat dan belum mendapat keadilan seperti yang dialami para korban Tragedi Kanjuruhan Malang," papar Usman.

Baca juga: ICJR: Gas Air Mata Kedaluwarsa yang Digunakan dalam Tragedi Kanjuruhan Lebih Beracun

Diketahui, Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Malang, Jawa Timur tepatnya ke PT Pindad dan blusukan ke pasar-pasar pada Senin (24/7/2023).

Kunjungan Presiden ini dimanfaatkan oleh sejumlah pihak keluarga korban Tragedi Kanjuruhan untuk berupaya bertemu.

Setidaknya ada tiga tuntutan yang keluarga korban ingin sampaikan, yakni penanganan kasus Tragedi Kanjuruhan hingga tuntas, pengusutan Laporan model B di Polres Malang dan penolakan terhadap renovasi Stadion Kanjuruhan.

Sebelumnya, Sabtu 1 Oktober 2022, Stadion Kanjuruhan, Malang, menjadi masa kelam bagi dunia sepak bola Tanah Air, juga bagi bumi pertiwi Indonesia.

Kerusuhan, kepanikan, pecah usai laga Arema FC vs Persebaya Surabaya dalam lanjutan laga Liga 1 2022-2023.

Tembakan gas air mata, lalu sesak napas, berdesakan, terinjak, menjadi faktor penyebab, mengakibatkan 136 nyawa melayang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Nasional
Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Nasional
Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Nasional
Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Nasional
PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Nasional
Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Nasional
Tinjau TKP Kecelakaan Maut Bus di Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Tinjau TKP Kecelakaan Maut Bus di Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Nasional
Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Nasional
ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com