Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra: Pembicaraan Kami dengan PKB, Hanya Satu Calon Wakil Presiden, Muhaimin

Kompas.com - 24/07/2023, 18:35 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani menegaskan, pihaknya dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tidak pernah membahas nama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir sebagai cawapres Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Muzani mengatakan, Gerindra dan PKB yang tergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) hanya membahas Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai cawapres Prabowo.

"Dalam pembicaraan kami dengan PKB, hanya satu calon wakil presiden, namanya Muhaimin Iskandar," ujar Muzani saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (24/7/2023).

Muzani mengatakan, Gerindra paham dengan situasi tersebut, lantaran Muhaimin memang ngotot maju di Pilpres 2024, baik sebagai capres maupun cawapres.

"Pokoknya Pak Muhaimin adalah calon tunggal Partai Kebangkitan Bangsa," ucapnya.

Baca juga: Elite Gerindra Datangi Kantor DPP PBB, Disambut Teriakan Prabowo Menang

Diberitakan sebelumnya, Partai Amanat Nasional (PAN) mengajukan nama Erick Thohir sebagai cawapres Prabowo.

Walau begitu, Prabowo hingga saat ini masih belum menentukan sikap terkait sosok cawapres yang akan mendampinginya di Pilpres 2024.

Di lain sisi, PDI-P tampak mendekati PKB yang nasibnya 'digantung' oleh Gerindra.

Pada Minggu (23/7/2023) pagi, bakal capres PDI-P Ganjar Pranowo mengajak Muhaimin untuk bergabung dengan koalisi mereka.

Baca juga: Sejumlah Kiai Ikrarkan Dukungan untuk Muhaimin pada Pilpres 2024

Di hari yang sama, Ketua DPP PDI-P Puan Maharani blak-blakan menyebut nama Muhaimin masuk sebagai kandidat cawapres Ganjar, yang kini daftarnya sudah semakin mengerucut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

SYL Disebut “Pasang Badan” jika Petinggi Nasdem Minta Pejabat Kementan Dicopot

SYL Disebut “Pasang Badan” jika Petinggi Nasdem Minta Pejabat Kementan Dicopot

Nasional
Muhammadiyah Surati Jokowi, Minta Pansel Capim KPK Dibentuk Proporsional

Muhammadiyah Surati Jokowi, Minta Pansel Capim KPK Dibentuk Proporsional

Nasional
SYL ke Anak Buah di Kementan: Yang Tidak Sejalan Silakan Mundur

SYL ke Anak Buah di Kementan: Yang Tidak Sejalan Silakan Mundur

Nasional
Anggota DPR Usul 'Money Politics' Dilegalkan, KPK: Pejabat Nanti Cari 'Balik Modal'

Anggota DPR Usul "Money Politics" Dilegalkan, KPK: Pejabat Nanti Cari "Balik Modal"

Nasional
Profil Grace Natalie, Politikus PSI yang Jadi Stafsus Jokowi

Profil Grace Natalie, Politikus PSI yang Jadi Stafsus Jokowi

Nasional
Perkuat Komitmen NZE, PHE Teken Kerja Sama Carbon Capture dengan ExxonMobil

Perkuat Komitmen NZE, PHE Teken Kerja Sama Carbon Capture dengan ExxonMobil

Nasional
Pimpinan Komisi II DPR Kecewa Sirekap KPU Cuma Bikin Bingung Rakyat

Pimpinan Komisi II DPR Kecewa Sirekap KPU Cuma Bikin Bingung Rakyat

Nasional
Ridwan Kamil Maju di Pilkada DKI Jakarta Atau Jabar? Ini Jawaban Ketum Golkar

Ridwan Kamil Maju di Pilkada DKI Jakarta Atau Jabar? Ini Jawaban Ketum Golkar

Nasional
Sandra Dewi Terus Menunduk Sembari Jalan Masuk ke Mobil Usai Diperiksa Kejagung

Sandra Dewi Terus Menunduk Sembari Jalan Masuk ke Mobil Usai Diperiksa Kejagung

Nasional
Soal Duet Dico-Raffi di Pilkada Jateng, Airlangga: Kalau Survei Bagus, Bakalan Terus

Soal Duet Dico-Raffi di Pilkada Jateng, Airlangga: Kalau Survei Bagus, Bakalan Terus

Nasional
Kasus Gubernur Abdul Gani, KPK Geledah Kantor Dinas ESDM dan PTSP Maluku Utara

Kasus Gubernur Abdul Gani, KPK Geledah Kantor Dinas ESDM dan PTSP Maluku Utara

Nasional
Jadi Pembicara di Forum Ekonomi Qatar, Prabowo Bahas Pembangunan Negara dan Puji Jokowi

Jadi Pembicara di Forum Ekonomi Qatar, Prabowo Bahas Pembangunan Negara dan Puji Jokowi

Nasional
Demokrat: UU Kementerian Negara Belum Revisi Sejak 2008, Padahal Politik Dinamis

Demokrat: UU Kementerian Negara Belum Revisi Sejak 2008, Padahal Politik Dinamis

Nasional
Menyusul Penerapan KRIS, BPJS Tegaskan Belum Ada Penghapusan Kelas dan Iuran Masih Sama

Menyusul Penerapan KRIS, BPJS Tegaskan Belum Ada Penghapusan Kelas dan Iuran Masih Sama

Nasional
Pemerintah Tunda Kewajiban Sertifikasi Halal UMKM hingga 2026

Pemerintah Tunda Kewajiban Sertifikasi Halal UMKM hingga 2026

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com