Bamsoet Dukung Pilkada 2024 Tetap Sesuai Jadwal

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menyatakan mendukung pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 tetap berjalan sesuai jadwal.

Dia pun menampik soal adanya wacana penundaan pilkada serentak tahun depan.

"Enggak ada (penundaan), enggak ada ah. Lanjut aja (pilkada sesuai jadwal)," ujar Bamsoet di The Tribrata, Jakarta Selatan, Sabtu (14/7/2023).

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku belum mengikuti perkembangan soal wacana penundaan pilkada.

Baca juga: Ketua Bawaslu Sebut Untuk Tunda Pilkada Perlu Ubah UU, Wewenangnya di Pemerintah dan DPR

"Saya belum mengikuti isu itu," ujar Muzani dalam kesempatan terpisah.

Sementara itu, Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Noor menilai usulan penundaan pilkada bisa dievaluasi bersama antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Apabila ingin ditunda, maka harus dipersiapkan mekanisme penundaannya.

"Tentunya bisa dievaluasi bersama lah, kalau toh memang ingin ditunda ya mungkin disiapkan mekanismenya seperti apa penundaannya. Karena ini kan penetapan Undang-Undang, ya saya pikir temen-temen KPU dan Bawaslu duduk bersama untuk hal ini," kata Afriansyah.

Baca juga: KSP: Sepanjang UU Belum Diubah, Tidak Ada Skenario Penundaan Pilkada 2024

"Ini memang harus dipelajari betul. Ya prinsipnya kami dari PBB menyerahkan semua kepada KPU dan Bawaslu duduk bersama untuk yang lebih baik ya," tambahnya.

Sebelumnya, Bawaslu RI mengusulkan pembahasan opsi penundaan Pilkada 2024 karena beririsan dengan Pemilu 2024 dan adanya risiko masalah keamanan.

Hal ini disampaikan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam Rapat Koordinasi Kementerian dan Lembaga Negara yang diselenggarakan Kantor Staf Presiden (KSP) dengan tema "Potensi dan Situasi Mutakhir Kerawanan Pemilu serta Strategi Nasional Penanggulangannya" di Jakarta, Rabu (12/7/2023).

"Kami khawatir sebenarnya Pemilihan (Pilkada) 2024 ini. Karena, pemungutan suara pada November 2024 yang mana Oktober baru pelantikan presiden baru, tentu dengan menteri dan pejabat yang mungkin berganti," ujar Bagja dikutip situs resmi Bawaslu RI, Kamis (13/7/2023).

Baca juga: AHY Enggan Bicarakan Pilkada DKI, Fokus Urus Pilpres dan Pileg Dulu

"Karena itu, kami mengusulkan sebaiknya membahas opsi penundaan pemilihan (pilkada) karena ini pertama kali serentak," kata dia.

Risiko masalah keamanan ini berkaitan dengan pasukan keamanan yang tersebar di wilayah masing-masing karena pilkada berlangsung serentak, sehingga perbantuan personel keamanan hampir sulit dilakukan.

Sementara itu, risiko konflik di dalam perhelatan pilkada selalu lebih tinggi dibandingkan pemilu secara nasional karena lebih tingginya sentimen kedekatan antara konstituen dengan calon kepala daerah yang berkontestasi.

"Kalau sebelumnya, misalnya pilkada di Makassar ada gangguan kemanan, maka bisa ada pengerahan dari polres di sekitarnya atau polisi dari provinsi lain," ujar Bagja.

Baca juga: Soal Usulan Penundaan Pilkada 2024, Moeldoko Sebut Bawaslu Cuma Curhat

"Kalau Pilkada 2024 tentu sulit karena setiap daerah siaga menggelar pemilihan serupa," ungkap pria 43 tahun itu.

Pilkada 2024 digelar pada 27 November 2024, serentak untuk daerah-daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2022, 2023, 2024, dan 2025.

Total, ada 37 provinsi (minus DI Yogyakarta), 415 kabupaten, dan 98 kota yang bakal berpartisipasi dalam pilkada serentak seluruh daerah sepanjang sejarah Indonesia ini.