Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hasto Sentil Baliho Prabowo dan Jokowi Bertebaran, Begini Jawaban Gerindra

Kompas.com - 11/07/2023, 21:39 WIB
Tatang Guritno,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani angkat bicara soal pernyataan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto yang menyinggung pihak-pihak yang memasang balino dengan foto Presiden Joko Widodo.

Ia menganggap wajar, jika ada baliho yang menyandingkan foto Prabowo Subianto dengan Jokowi.

“Ya Pak Prabowo itu kan menteri pertahanan, Pak Jokowi itu kan presiden,” ujar Muzani di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (11/7/2023).

Menurut dia, baliho Jokowi dan Prabowo justru menunjukan bahwa kedua figur itu memiliki semangat yang sama.

Baca juga: Soal Baliho Gambar Dirinya dan Prabowo, Jokowi: PDI-P dan Nasdem Juga Ada

“Jadi itu gambar terpasang dalam semangat, dalam suasana agar spirit dan semangat Pak Jokowi terus memberikan inspirasi bagi Pak Prabowo untuk bekerja,” ucap Muzani.

“Seperti halnya Pak Jokowi, (Prabowo) bekerja dalam spirit kerakyatan yang intens,” sambung dia.

Ia pun tak menampik bahwa komunikasi Prabowo dan Jokowi akhir-akhir ini semakin sering dilakukan.

Namun, Muzani mengklaim bahwa pembicaraan keduanya juga terkait dengan persoalan pertahanan.

Baca juga: Baliho Jokowi-Prabowo Serbu Jateng, Sekjen PDI-P Curiga Upaya Sedot Suara

“Saya kira ada beberapa isu yang juga terus dibicarakan oleh Presiden kepada Menteri Pertahanan, misalnya soal isu Papua dan seterusnya. Diskusi-diskusi itulah yang menyebabkan intensitas Pak Prabowo agak sering bertemu dengan Presiden Joko Widodo,” imbuh dia.

Sebelumnya, Hasto menyatakan pihak-pihak yang memasang baliho dengan foto Jokowi sangat mungkin tidak mendapatkan apa-apa dalam Pemilu 2024.

Pasalnya, yang menjadi kekuatan Jokowi memenangkan kontestasi elektoral adalah langkahnya untuk blusukan di tengah masyarakat.

"Karena terbukti dalam pengalaman Pak Jokowi sebagai gubernur, presiden putaran pertama, presiden pada periode kedua, itu kehadiran di tengah rakyat melalui blusukan itu jauh lebih penting," tutur Hasto di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Segini Harta Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendi yang Dicopot dari Jabatannya

Segini Harta Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendi yang Dicopot dari Jabatannya

Nasional
Pemerintah Disebut Setuju Revisi UU MK Dibawa ke Rapat Paripurna untuk Disahkan

Pemerintah Disebut Setuju Revisi UU MK Dibawa ke Rapat Paripurna untuk Disahkan

Nasional
Hari Ketiga di Sultra, Jokowi Resmikan Bendungan Ameroro dan Bagikan Bansos Beras

Hari Ketiga di Sultra, Jokowi Resmikan Bendungan Ameroro dan Bagikan Bansos Beras

Nasional
Ketua Dewas KPK Sebut Laporan Ghufron ke Albertina Mengada-ada

Ketua Dewas KPK Sebut Laporan Ghufron ke Albertina Mengada-ada

Nasional
Revisi UU MK yang Kontroversial, Dibahas Diam-diam padahal Dinilai Hanya Rugikan Hakim

Revisi UU MK yang Kontroversial, Dibahas Diam-diam padahal Dinilai Hanya Rugikan Hakim

Nasional
MK Akan Tentukan Lagi Status Anwar Usman dalam Penanganan Sengketa Pileg

MK Akan Tentukan Lagi Status Anwar Usman dalam Penanganan Sengketa Pileg

Nasional
Sidang Putusan Praperadilan Panji Gumilang Digelar Hari Ini

Sidang Putusan Praperadilan Panji Gumilang Digelar Hari Ini

Nasional
Mati Suri Calon Nonpartai di Pilkada: Jadwal Tak Bersahabat, Syaratnya Rumit Pula

Mati Suri Calon Nonpartai di Pilkada: Jadwal Tak Bersahabat, Syaratnya Rumit Pula

Nasional
Anak SYL Minta Uang Rp 111 Juta ke Pejabat Kementan untuk Bayar Aksesori Mobil

Anak SYL Minta Uang Rp 111 Juta ke Pejabat Kementan untuk Bayar Aksesori Mobil

Nasional
PKB Mulai Uji Kelayakan dan Kepatutan Bakal Calon Kepala Daerah

PKB Mulai Uji Kelayakan dan Kepatutan Bakal Calon Kepala Daerah

Nasional
SYL Mengaku Tak Pernah Dengar Kementan Bayar untuk Dapat Opini WTP BPK

SYL Mengaku Tak Pernah Dengar Kementan Bayar untuk Dapat Opini WTP BPK

Nasional
Draf RUU Penyiaran: Lembaga Penyiaran Berlangganan Punya 6 Kewajiban

Draf RUU Penyiaran: Lembaga Penyiaran Berlangganan Punya 6 Kewajiban

Nasional
Draf RUU Penyiaran Wajibkan Penyelenggara Siaran Asing Buat Perseroan

Draf RUU Penyiaran Wajibkan Penyelenggara Siaran Asing Buat Perseroan

Nasional
Draf RUU Penyiaran Atur Penggabungan RRI dan TVRI

Draf RUU Penyiaran Atur Penggabungan RRI dan TVRI

Nasional
[POPULER NASIONAL] 'Curhat' Agus Rahardjo saat Pimpin KPK | Banjir Bandang di Sumbar Tewaskan Lebih dari 40 Orang

[POPULER NASIONAL] "Curhat" Agus Rahardjo saat Pimpin KPK | Banjir Bandang di Sumbar Tewaskan Lebih dari 40 Orang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com