Jokowi Akui Kunjungannya ke Australia-Papua Nugini Terkait Kondisi Papua, Berharap Bisa Redam Konflik

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengakui bahwa kunjungannya ke Australia dan Papua Nugini baru-baru ini ada kaitannya dengan kondisi keamanan di Papua.

Hal itu disampaikan Presiden menjawab pertanyaan wartawan soal bagaimana harapannya kepada kedua negara yang kerap mendukung kelompok anti-pemerintah di Papua itu.

Menurut Jokowi, dia sudah berbicara dari hati ke hati dan secara informal kepada pemimpin Australia dan Papua Nugini.

"Saya sudah berbicara dari hati ke hati, informal, baik kepada Australia maupun Papua Nugini. Dan kita harapkan dengan dua kunjungan itu bisa meredam konflik-konflik, keinginan-keinginan," ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers di Jayapura, Papua, sebagaimana disiarkan YouTube Sekretariat Presiden pada Jumat (7/7/2023).

Baca juga: Saat Jokowi Kunjungi Papua di Tengah Penyanderaan Pilot Susi Air, Seolah Berikan Pesan Bumi Cenderawasih Aman...

Di sisi lain, pembicaraan dengan kedua negara juga dilanjutkan dengan komitmen kerja sama di bidang ekonomi.

Baik kerja sama pertambangan mineral dan industrial downstreaming yang akan dijalin dengan baik dengan Australia maupun Papua Nugini

"Karena apa pun, dua negara itu sangat berpengaruh di region kita," ujar Jokowi.

Presiden Jokowi melakukan kunjungan kenegaraan ke Australia pada 4-5 Juni 2023.

Dalam pertemuan itu, Kepala Negara berbicara secara intens sejak siang hingga malam hari dengan Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese.

Baca juga: Momen Akrab Jokowi dan PM Australia: Naik Kapal hingga Pakai Batik di Sydney

Kemudian pada 5 Juni 2023, Presiden Jokowi melanjutkan kunjungan kenegaraan ke Papua Nugini. 

Pada hari itu, Presiden bertemu dan melakukan pembicaraan bilateral dengan PM Papua Nugini, James Marape.

Setelahnya, Jokowi bertolak ke Jayapura, Papua setelah menyelesaikan kunjungan di Papua Nugini.

Adapun lawatan Jokowi ke Australia dan Papua Nugini terjadi di tengah isu ancaman Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terhadap pilot Susi Air Philip Mark Merthens yang disandera sejak 7 Februari 2023.

Pihak KKB sebelumnya telah melancarkan ultimatum kepada pemerintah dengan memberikan batas waktu negosiasi hingga Sabtu (1/7/2023).

Dalam ultimatum itu, KKB mengancam akan menembak pilot berkebangsaan Selandia Baru itu apabila negosiasi melewati waktu yang telah ditentukan.

Terkait itu, Jokowi mengatakan pemerintah terus bernegosiasi dengan KKB.

"Kita akan terus berusaha bernegosiasi," kata Jokowi. Jokowi bahkan mengklaim pemerintah sudah melakukan banyak upaya untuk membebaskan Philip. "Sebetulnya banyak hal yang kita lakukan di sana, tetapi tidak bisa saya buka di sini," ujar dia.