Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menhan Prabowo Serahkan Pesawat Super Hercules C-130J kepada TNI AU

Kompas.com - 06/07/2023, 12:23 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyerahkan pesawat Super Hercules C-130J kepada TNI Angkatan Udara (AU).

Serah terima itu dilaksanakan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada Kamis (6/7/2023) sekira 10.34 WIB.

Secara simbolis, Menhan Prabowo melepas bendera Merah Putih yang ada pada badan pesawat buatan Lockheed Martin asal Amerika Serikat itu.

Baca juga: Jokowi-Prabowo Makin Intim Jelang Pilpres 2024, Internal PDI-P Dinilai Mulai Panik

Prabowo kemudian memecahkan kendi dan menyiramkan air bunga ke pesawat.

Lalu, Prabowo menyerahkan miniatur pesawat kepada Kepala Staf TNI AU (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo.

Joy flight pun dilaksanakan sekitar 20 menit dengan pesawat bernomor ekor A-1340 itu.

Adapun Indonesia memesan lima pesawat unit Super Hercules C-130J dari Amerika Serikat.

Pesawat pertama sudah diterima TNI AU pada awal Maret 2023. Pesawat kedua pada akhir Juni ini.

Rencananya, pesawat ketiga datang pada Juli 2023, dilanjutkan pesawat keempat pada Oktober 2023 dan pesawat kelima pada Januari 2024.

Baca juga: PDI-P Dinilai Mulai Terganggu dengan Isu Kemesraan Jokowi-Prabowo, Kekeh Sebut Ganjar

Kelima pesawat akan ditempatkan di Skadron Udara 31 Lanud Halim Perdanakusuma untuk melaksanakan tugas-tugas TNI AU.

Tugas ini baik dalam mendukung angkutan udara seperti misi Operasi Militer Perang (OMP) maupun Opersi Militer Selain Perang (OMSP).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sebut Serangan ke Rafah Tragis, Prabowo Serukan Investigasi

Sebut Serangan ke Rafah Tragis, Prabowo Serukan Investigasi

Nasional
Refly Harun Sebut Putusan MA Sontoloyo, Tak Sesuai UU

Refly Harun Sebut Putusan MA Sontoloyo, Tak Sesuai UU

Nasional
Mendag Apresiasi Gerak Cepat Pertamina Patra Niaga Awasi Pengisian LPG 

Mendag Apresiasi Gerak Cepat Pertamina Patra Niaga Awasi Pengisian LPG 

Nasional
Menaker: Pancasila Jadi Bintang Penuntun Indonesia di Era Globalisasi

Menaker: Pancasila Jadi Bintang Penuntun Indonesia di Era Globalisasi

Nasional
Momen Jokowi 'Nge-Vlog' Pakai Baju Adat Jelang Upacara di Riau

Momen Jokowi "Nge-Vlog" Pakai Baju Adat Jelang Upacara di Riau

Nasional
Refleksi Hari Pancasila, Mahfud Harap Semua Pemimpin Tiru Bung Karno yang Mau Berkorban untuk Rakyat

Refleksi Hari Pancasila, Mahfud Harap Semua Pemimpin Tiru Bung Karno yang Mau Berkorban untuk Rakyat

Nasional
Singgung Kesejarahan Ende dengan Bung Karno, Megawati: Pancasila Lahir Tidak Melalui Jalan Mudah

Singgung Kesejarahan Ende dengan Bung Karno, Megawati: Pancasila Lahir Tidak Melalui Jalan Mudah

Nasional
Minta Tapera Tak Diterapkan, PDI-P: Rakyat Sedang Hadapi Persoalan yang Berat

Minta Tapera Tak Diterapkan, PDI-P: Rakyat Sedang Hadapi Persoalan yang Berat

Nasional
 Jokowi Targetkan Blok Rokan Produksi Lebih dari 200.000 Barel Minyak per Hari

Jokowi Targetkan Blok Rokan Produksi Lebih dari 200.000 Barel Minyak per Hari

Nasional
Aturan Intelkam di Draf RUU Polri Dinilai Tumpang Tindih dengan Tugas BIN dan BAIS TNI

Aturan Intelkam di Draf RUU Polri Dinilai Tumpang Tindih dengan Tugas BIN dan BAIS TNI

Nasional
Revisi UU TNI-Polri, PDI-P Ingatkan soal Dwifungsi ABRI

Revisi UU TNI-Polri, PDI-P Ingatkan soal Dwifungsi ABRI

Nasional
Antam Pastikan Keaslian dan Kemurnian Produk Emas Logam Mulia

Antam Pastikan Keaslian dan Kemurnian Produk Emas Logam Mulia

Nasional
Hasto PDI-P: Banteng Boleh Terluka, tapi Harus Tahan Banting

Hasto PDI-P: Banteng Boleh Terluka, tapi Harus Tahan Banting

Nasional
Sentil Penunjukan Pansel Capim KPK, PDI-P: Banyak yang Kita Tak Tahu 'Track Record' Pemberantasan Korupsinya

Sentil Penunjukan Pansel Capim KPK, PDI-P: Banyak yang Kita Tak Tahu "Track Record" Pemberantasan Korupsinya

Nasional
Respons Putusan MA, Demokrat: Bisa Ikut Pilkada Belum Tentu Menang

Respons Putusan MA, Demokrat: Bisa Ikut Pilkada Belum Tentu Menang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com