Jokowi: Lakukan Pemulihan Keamanan di Papua Secepatnya

JAKARTA, KOMPAS.com- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajaran pemerintah untuk segera memulihkan situasi keamanan di Papua, khususnya di Kabupaten Nduga dan Intan Jaya.

Hal ini disampaikan Jokowi ketika membuka Sidang Kabinet Paripurna terkait laporan semester I pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 di Istana Negara, Jakarta, Senin (3/7/2023).

"Lakukan pemulihan keamanan di Papua secepat-cepatnya, khususnya di Kabupaten Nduga, di Intan Jaya, dan di kabupaten-kabupaten yang lainnya," kata Jokowi, Senin.

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menekankan bahwa stabilitas poltiik dan keamanan masyarakat dalam tahapan Pemilu 2024 mesti dijaga agar pemungutan suara berjalan dengan baik.

Baca juga: KKB Disebut Minta Tebusan Rp 5 Miliar, TB Hasanuddin: Kalau Tunduk, Berarti Negara Tunduk ke Perompak

Ia pun menginstruksikan agar penyelesaian non-yudisial pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di masa lalu terus dikawal.

Terkait pembebasan pilot Susi Air Philips Mark Methrtens yang disandera kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua, Jokowi mengklaim bahwa banyak upaya yang dilakukan pemerintah.

"Sebetulnya banyak hal yang kita lakukan di sana, tetapi tidak bisa saya buka di sini," kata Jokowi di Pangkalan Udara Halim Perdanakusma, Jakarta, Senin.

Jokowi juga menekankan, pemerintah akan terus melakukan negosiasi dengan pihak KKB meski batas waktu negosiasi yang mereka sediakan sudah terlewati.

"Kita akan terus berusaha bernegosiasi," kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Baca juga: Batas Negosiasi Pembebasan Pilot Susi Air Sudah Lewat, Jokowi: Kita Terus Berusaha

Untuk diketahui, Philips Methrtens menjadi sandera KKB setelah pesawat yang dipilotinya dibakar oleh KKB di Bandara Paro, Nduga, Papua Pegunungan, pada 7 Februari 2023 lalu.

KKB di bawah pimpinan Egianus Kogoya telah melempar ancaman akan menembak Methrtens pada Sabtu (1/7/2023) lalu, setelah berakhirnya batas negosiasi yang mereka berikan.

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyatakan, pemerintah masih mendahulukan negosiasi yang dilakukan tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat.

Menurut Yudo, pemerintah tidak menginginkan proses penyelesaian ini menggunakan jalur kekerasan.

“Ya kita tidak mau berhadap dengan tadi, kekerasan senjata karena nanti dampaknya pasti pada masyarakat, sehingga kita tempuh jalan tokoh agama dan tokoh masyarakat yang untuk melaksanakan negosiasi,” kata Yudo Margono, belum lama ini.

Baca juga: Pembebasan Pilot Susi Air, Jokowi: Banyak Hal yang Kita Lakukan, tapi Tak Bisa Dibuka

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Laksamana Muda Julius Widjojono mengatakan, KKB pasti telah mengetahui konsekuensi jika mereka benar-benar menembak pilot Susi Air tersebut.

“Jika ancaman itu dilakukan, saya yakin mereka tahu konsekuensinya, utamanya dari negara pendukung kemerdekaan Papua,” kata Julius saat dihubungi pada 30 Juni 2023.

Julius mengatakan, apabila KKB benar-benar menembak Philips, hal itu akan memudahkan aparat dalam operasi penumpasan kelompok separatis teroris tersebut.

“Secara strategi operasi akan lebih memudahkan satgas untuk melakukan operasi,” ujar Julius.

Baca juga: Batas Negosiasi Pembebasan Pilot Susi Air Sudah Lewat, Jokowi: Kita Terus Berusaha