Jokowi: Setiap Rupiah Uang Rakyat Harus Dirasakan Rakyat

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengingatkan kepada seluruh jajaran pemerintah untuk memastikan anggaran yang mereka siapkan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat.

Hal ini ia sampaikan setelah pemerintah mendapatkan predikat WTP berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2022.

"Kewajiban para menteri dan para pimpinan lembaga untuk menggunakan uang rakyat dengan penuh tanggung jawab dan saya mengingatkan setiap rupiah uang rakyat harus dirasakan sepenuhnya oleh rakyat," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/6/2023).

Baca juga: Tinjau Pasar Palmerah, Presiden Jokowi Kaget Harga Daging Ayam Tembus Rp 50.000 Per Kg

Jokowi menuturkan, selain akuntabilitas, pemerintah juga harus meningkatkan kualitas belanja agar tepat sasaran dan manfaatnya dirasakan masyarakat.

Ia mengatakan, anggaran yang disiapkan pemerintah hendaknya tidak dihabiskan untuk kegiatan birokratis seperti membayar honor atau membiayai perjalanan dinas.

Jokowi mencontohkan, ada daerah yang menyiapkan anggaran peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor pertanian sebesar Rp 1,5 miliar, tetapi Rp 1 miliar di antaranya dipakai untuk perjalanan dinas.

Ada juga daerah yang menyiapkan anggaran Rp 2,5 miliar untuk pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), tetapi Rp 1,9 miliar digunakan membayar honor dan perjalanan dinas.

"Mestinya yang namanya overhead itu ya 20 persen atau paling banyak 25 persen, ini kebalik. Sekali lagi, output dan outcome yang ditargetkan juga harus fokus," kata dia.

Baca juga: Presiden Jokowi Akan Rayakan Idul Adha 1444 H di Yogyakarta

Untuk itu, Jokowi berpesan kepada seluruh jajaran pemerintah untuk melakukan perencanaan dengan baik dan terus diawasi dan dimonitor.

"(Agar) outcome-nya betul-betul dirasakan oleh rakyat, dirasakan oleh masyarakat. Setiap rupiah uang rakyat betul-betul harus kembali ke rakyat untuk membiayai yang dirasakan rakyat dan bukan untuk membiayai proses," kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.