JAKARTA, KOMPAS.com - Pemberitaan terkait Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto epcat anak buah menjadi artikel terpopuler di Kompas.com, Kamis (22/6/2023).
Selanjutnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun terafiliasi gerakan Negara Islam Indonesia (NII).
Lalu, pemberitaan terkait Indonesia memutuskan mencabut bebas visa 159 negara.
Berikut ulasan selengkapnya:
Ponpes Al-Zaytun di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, tengah mendapat sorotan tajam imbas sejumlah kontroversinya.
Sebetulnya, sorotan negatif terhadap Ponpes Al-Zaytun ini bukan kali pertama terjadi. Jauh ke belakang, tepatnya ketika berlangsungnya Pemilu 2004, Ponpes Al-Zaytun pernah membuat geger masyarakat yang turut menyeret TNI.
Dalam pesta demokrasi 2004 silam, TNI dituding tidak bisa menjaga netralitasnya karena turut memobilisasi ribuan orang menggunakan 21 bus Mabes TNI untuk mencoblos di Ponpes Al-Zaytun.
Kasus mobilisasi massa ini sampai ke telinga Panglima TNI kala itu, Jenderal Endriartono Sutarto.
Endriartono langsung mencopot Komandan Satuan Angkutan Markas Besar TNI dari jabatannya. Selain itu, Endriartono juga menahan 21 sopir bus yang sebelumnya mengantar ribuan orang untuk mencoblos di Ponpes Al-Zaytun.
Baca selengkapnya: Saat Panglima TNI Endriartono Copot Anak Buah Imbas Kasus di Ponpes Al-Zaytun...
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Bidang Hukum dan HAM MUI Pusat Ichsan Abdullah menyatakan, Ponpes Al Zaytun terafiliasi gerakan NII.
Kesimpulan ini sudah disampaikan MUI pada 11 tahun lalu dalam laporan hasil penelitian yang dilakukan di tahun 2002.
"Hasil penelitian MUI sudah jelas bahwa itu (Al Zaytun) terindikasi atau terafiliasi dengan gerakan NII. Sudah sangat jelas," ujar Ichsan saat ditemui di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Rabu (21/6/2023).
Baca selengkapnya: MUI: Pondok Pesantren Al-Zaytun Terafiliasi NII
Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Silmy Karim menegaskan, Indonesia sudah merasakan terlalu banyak warga negara asing (WNA) tidak berkualitas yang masuk ke dalam negeri.
Oleh karena itu, pemerintah menghentikan sementara bebas visa kunjungan (BVK) bagi 159 negara untuk masuk ke Indonesia.
"Begini, kita kan sekarang sudah banyak nih masyarakat merasakan bagaimana WNA yang tidak berkualitas, ya kan? Masuk di Indonesia ribut ini dan itu," ujar Silmy saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (21/6/2023).
Baca selengkapnya: Bebas Visa 159 Negara Distop, Imigrasi: Kita Sudah Rasakan Banyak WNA Tak Berkualitas
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.