Menko PMK Sebut Pemerintah Akan Mintai Keterangan Lagi Pihak Ponpes Al-Zaytun

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengaku bahwa pemerintah akan meminta keterangan dari pihak Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun soal dugaan penyimpangan ajaran.

Hal ini disampaikan Muhadjir ketika ditanya soal sikap pemerintah terkait kontroversi Al-Zaytun yang diduga terjadi seperti aliran sesat dan dugaan tindak pidana dalam ponpes pimpinan Panji Gumilang itu.

"Ya masih kita tampung lah suara-suara, baik dari pihak Zaytun. Jadi akan kita mintai keterangan lagi," kata Muhadjir ditemui usai acara haul ke-53 Bung Karno di Masjid At-Taufiq, Jakarta Selatan, Rabu (21/6/2023) malam.

Muhadjir mengatakan, ini perlu dilakukan pemerintah lantaran isu yang diduga melibatkan ponpes tersebut adalah hal sensitif.

Baca juga: Wasekjen MUI Sebut Pemerintah Bentuk Tim Usut Kontroversi Al-Zaytun

Oleh karena itu, menurutnya, pemerintah perlu berhati-hati dalam menangani dugaan penyimpangan tersebut.

"(Maka) pendapat, usulan dari pihak luar juga harus kita perhatikan," ujar Muhadjir.

Namun, Muhadjir mengaku, dirinya tak bisa berkomentar banyak mengenai kontroversi Ponpes Al-Zaytun.

Pasalnya, bukan ranah dari Kemenko PMK untuk mengomentari hal tersebut.

"Jadi, saya belum bisa berkomentar sambil menunggu nanti bagaimana proses berikutnya," kata Muhadjir.

Sebelumnya diberitakan, beredar kabar sejumlah kontroversi yang terjadi di Ponpes Al-Zaytun, seperti aliran sesat dan dugaan tindak pidana yang diduga dilakukan pimpinan Al-Zaytun Panji Gumilang.

Baca juga: MUI Minta Aparat Penegak Hukum Proses Dugaan Pidana Pimpinan Al Zaytun Panji Gumilang

Menanggapi kontroversi Al-Zaytun, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku menunggu arahan Kementerian Agama (Kemenag) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

"Karena urusan agama kemudian urusan fiskal, hubungan luar negeri, yustisi, pertahanan dan keamanan itu wilayah pemerintah pusat," ujarnya di Bandung, dikutip dari Antara, Kamis (15/6/2023).

Terkini, Ridwan Kamil dengan tegas meminta Ponpes Al-Zaytun kooperatif bisa berdialog dengan tim investigasi yang dibentuk oleh pemerintah provinsi (Pemprov) Jawa Barat bersama para kiai.

"Kami meminta pihak Al-Zaytun untuk kooperatif, karena sudah beberapa kali dalam catatan sejarahnya sering menolak mereka yang mencoba untuk ber-Tabayyun atau berdialog untuk mengetahui," kata Ridwan Kamil, Senin (19/6/2023).

Sementara itu, Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi mengaku akan meminta klarifikasi secara langsung ke pengurus Pondok Pesantren Al-Zaytun, Indramayu, Jawa Barat.

Menurut Zainut, tidak boleh ada penghakiman atau keputusan sebelum dilakukan tabayun atau meminta klarifikasi kepada pihak Al-Zaytun.

Baca juga: Temuan Sementara MUI soal Ponpes Al-Zaytun: Ada Penyimpangan, Aksi Kriminal, dan Masalah Akhlak