Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bantah Pertemuan AHY-Puan untuk Negosiasi Kursi Menteri, Demokrat: Enggak Ada Tawaran Itu...

Kompas.com - 17/06/2023, 08:07 WIB
Fika Nurul Ulya,
Jessi Carina

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan menampik pertemuan antara Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani untuk mengamankan kursi menteri di era presiden selanjutnya.

Ia pun membantah lawatan akan berisi negosiasi supaya AHY masuk dalam kabinet, jika bakal calon presiden yang diusung PDI-P sekaligus Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, memenangkan Pilpres 2024.

Adapun keduanya masih mencari waktu yang tepat untuk bertemu, usai nama AHY masuk dalam radar PDI-P sebagai sosok bakal calon wakil presiden yang mendampingi Ganjar.

"Itu enggak ada tawaran seperti itu," kata Syarief dalam program GASPOL! Kompas.com, yang ditayangkan pada Jumat (16/6/2023) malam.

Baca juga: Soal Puan-AHY Bakal Bertemu di Akhir Pekan, Ini Jawaban Demokrat

Syarief menyampaikan, nama-nama yang akan bergabung dalam kabinet selanjutnya, termasuk yang akan menduduki kursi menteri, merupakan hak prerogatif presiden.

Seturut pengalamannya, ia pun baru tahu ditunjuk sebagai Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada Kabinet Indonesia Bersatu II  periode 2009-2014 ketika presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menginformasikan.

"Terus terang untuk menjadi kabinet itu tidak ada yang tahu. Sebelumnya enggak ada yang tahu, karena itu UU sudah menyatakan hak prerogatif presiden. Ya, kita lihat aja nanti bagaimana," tutur Syarief.

Namun dia tak memungkiri, komunikasi yang baik dalam sebuah pertemuan kerap kali menciptakan keuntungan.

"Itu kan salah satu keuntungan dari salah satu komunikasi yang bagus. Komunikasi yang bagus itu semua permasalahan dan semua isu bangsa ini bisa diselesaikan," ucap dia.

Baca juga: Rencana Pertemuan Puan-AHY Dinilai Bisa Jadi Investasi untuk Pemilu 2029

Lebih lanjut dia berharap agar pertemuan antara AHY dan Puan dapat segera terlaksana. Ia ingin pertemuan tersebut memiliki manfaat untuk kedua belah pihak.

"Kami tentunya menghendaki setiap pertemuan itu ada manfaatnya. Setiap pertemuan itu pasti ada topik yang dibicarakan.

Sebelumnya diberitakan, Ketua DPP PDI-P Puan Maharani mengatakan akan segera berkomunikasi dengan AHY. Namun dia belum menjelaskan secara detail kapan akan bertemu dengan AHY.

"Segera, segera ketemu," kata Puan saat ditemui di kantor DPD PDI-P Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Minggu (11/6/2023).

Kemesraan keduanya berawal dari pernyataan Puan yang menyebut bahwa AHY masuk dalam radar calon wakil presiden (cawapres) pendamping bakal calon presiden (capres) PDI-P untuk Pemilu 2024, Ganjar Pranowo.

Baca juga: Soal Jadwal Pertemuan Puan-AHY, Sekjen PDI-P: Semoga dalam Waktu Dekat

Memang, awalnya, Demokrat secara tersirat menyampaikan penolakan. Namun, bermula dari gagasan tersebut, suhu politik antara partai banteng dan partai bintang mercy yang selama ini panas tampak mulai mencair.

Puan mengungkap bahwa ada sepuluh nama yang masuk bursa cawapres pendamping Ganjar. Nama-nama itu, mulai dari menteri Kabinet Indonesia Maju, kepala daerah, hingga petinggi partai politik. Salah satu nama yang mencuat di luar prediksi yakni AHY.

“Kalau boleh saya sebut yang ada di media, Pak Mahfud (Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD) sudah masuk namanya,” kata Puan usai Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI-P di Sekolah Partai DPP PDI-P, Jakarta Selatan, Selasa (6/6/2023).

“Pak Erick Thohir (Menteri BUMN), Pak Ridwan Kamil (Gubernur Jawa Barat), Pak Sandiaga Uno (Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif), kemudian ada Pak AHY (Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono), Pak Airlangga (Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto). Nama-nama itu masuk dalam peta yang ada di PDI Perjuangan,” tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com