Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Dinilai Tak Bakal Tinggalkan Koalisi Perubahan, meski AHY Tak Jadi Cawapres Anies

Kompas.com - 07/06/2023, 10:36 WIB
Tatang Guritno,
Bagus Santosa

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat dinilai tak bakal hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), meski ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tak dipilih menjadi bakal calon wakil presiden (bacawapres) untuk Anies Baswedan.

Peneliti dari Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro mengatakan, Demokrat justru akan menuai lebih banyak kerugian jika bergabung dengan koalisi lain.

“Sebab, apabila Partai Demokrat berpindah koalisi maka ia akan sekedar menjadi follower dari koalisi yang telah terbentuk,” ucap Bawono pada Kompas.com, Rabu (7/6/2023).

Baca juga: AHY Masuk Bursa Cawapres Ganjar dan Sikap Partai Koalisi Perubahan

Posisi politik Demokrat, lanjut dia, lebih diuntungkan berada di KPP. Sebab, sejak awal partai itu menjadi pionir terbentuknya koalisi pendukung Anies sebagai bakal calon presiden (bacapres) tersebut.

“Di Koalisi Perubahan ini Partai Demokrat bukanlah follower, melainkan creator koalisi sejak awal bersama Partai Nasdem dan PKS,” ujar dia.

Di sisi lain, Bawono memandang bahwa pernyataan Ketua DPP PDI-P Puan Maharani tidak serius saat menyatakan AHY menjadi salah satu kandidat bacawapres untuk Ganjar Pranowo.

“Lontaran dari Puan Maharani mengenai nama AHY juga masuk dalam nominasi cawapres bagi Ganjar Pranowo adalah sekedar basa basi politik saja,” kata dia.

“PDI-P atau Megawati akan lebih cenderung menerima seorang figur yang tidak memiliki potensi ancaman elektoral terhadap Ganjar dan kepentingan PDI-P selama lima tahun ke depan, dan itu bukan AHY,” imbuh Bawono.

Sebelumnya, Partai Demokrat memberikan 'gertakan' pada KPP karena elektabilitas Anies Baswedan yang terus mengalami penurunan.

Baca juga: AHY Jadi Kandidat Cawapres Ganjar, PKS: Pemimpin Berkualitas dan Punya Nilai Jual

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief menduga, penurunan tingkat elektoral itu diakibatkan oleh belum dideklarasikannya bacawapres Anies. Ia mendesak agar proses itu segera dilakukan bulan ini.

Sementara itu, PKS dan Nasdem tak sependapat dengan anggapan tersebut dan menyerahkan keputusan di tangan Anies untuk calon wakil presiden.

Saat ini, Anies dan Tim Delapan KPP mengeklaim telah menemukan satu nama bacawapres. Tapi, Anies mengaku masih butuh proses sebelum nama pendampingnya benar-benar ditentukan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Nasional
Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Nasional
Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Nasional
Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Nasional
TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

Nasional
ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

Nasional
Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Nasional
Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Nasional
Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Nasional
Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Nasional
Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Nasional
Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Nasional
Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com