Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sikap Jokowi Mau Cawe-cawe di Pemilu Dianggap Tak Elok dan Bikin Gaduh Publik

Kompas.com - 31/05/2023, 14:06 WIB
Miska Ithra Syahirah,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai, seharusnya Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan dukungannya kepada calon presiden (capres) 2024 secara diam-diam dan tidak terlalu vulgar.

Hal itu diungkap Adi saat ditanyai tanggapannya terkait sikap Jokowi yang akan ikut campur atau cawe-cawe dalam agenda Pemilu 2024 nanti.

"Andai preferensi dan dukungan presiden pada calon tertentu di 2024 itu disampaikan dengan cara yang silent, dengan cara-cara yang tidak vulgar gitu ya, saya kira publik tidak akan memancing kegaduhan," ujar Adi saat diwawancarai Kompas.com pada Selasa (30/5/2023).

Selain itu, ia juga menyebut sikap Jokowi dalam meng-endorse hingga cawe-cawe saat Pemilu 2024 nanti terlihat kurang elok. Apalagi, kata Adi, Jokowi terlalu memberikan kode keras terhadap capres tertentu.

Baca juga: Cawe-cawe Jokowi Diragukan Murni Demi Demokrasi, Pengamat: Sudah Terkenal Meng-endorse Capres

Menurutnya, dukungan Jokowi terhadap jagoannya seyogyanya hanya pantas diberikan saat proses pemungutan suara berlangsung di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

"Jika presiden punya kecenderungan mendukung salah satu calon, sebaiknya hati dan perasaannya disembunyikan, cukup disampaikan secara diam-diam di TPS," tambahnya.

Adi mengatakan, ke depannya perlu diatur kebijakan terkait batasan ataupun larangan seorang pejabat publik, seperti presiden, gubernur, bupati, hingga anggota dewan yang merupakan kader partai dalam melakukan cawe-cawe.

"Ini penting supaya tidak ada kegaduhan seperti sekarang," ujarnya.

Sebelumnya, para pemimpin redaksi (pemred) mengungkapkan bahwa Jokowi secara terang-terangan mengaku bakal cawe-cawe dalam Pemilu 2024 demi kepentingan bangsa dan negara.

Baca juga: Nasdem Minta Jokowi Juga Cawe-cawe ke MK untuk Urusan Sistem Pemilu

Keterangan tersebut disampaikan oleh para pemred usai bertemu Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pada Senin (29/5/2023) sore.

"Untuk kepentingan negara, tadi Presiden bilang cawe-cawe. Cawe-cawe untuk kepentingan negara," kata Pemred Harian Kompas Sutta Dharmasaputra usai pertemuan, dikutip dari Kompas.id.

Jokowi mengatakan bahwa dirinya cawe-cawe untuk kepentingan yang positif, termasuk dalam hal ini tidak menggunakan kekuasaan TNI dan Polri.

Mantan Wali Kota Solo itu juga menegaskan cawe-cawe untuk negara, bukan cawe-cawe untuk kepentingan politik praktis.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin meluruskan bahwa cawe-cawe Presiden untuk kepentingan pemilu yang demokratis.

Baca juga: Istana Sebut Cawe-cawe Jokowi Bukan Berarti Beri Dukungan ke Capres Tertentu

"Terkait penjelasan tentang cawe-cawe untuk negara dalam pemilu, konteksnya adalah, Presiden ingin memastikan Pemilu serentak 2024 dapat berlangsung secara demokratis, jujur dan adil," ujar Bey kepada Kompas.com, Senin malam.

"Kedua, Presiden berkepentingan terselenggaranya pemilu dengan baik dan aman, tanpa meninggalkan polarisasi atau konflik sosial di masyarakat," katanya lagi.

Selanjutnya, kata Bey, Presiden ingin pemimpin nasional ke depan dapat mengawal dan melanjutkan kebijakan-kebijakan strategis seperti pembangunan IKN, hilirisasi, dan transisi energi bersih.

Bey juga memastikan bahwa Presiden akan menerima dan menghormati apa pun hasil pilihan rakyat pada Pemilu 2024.

"Presiden akan menghormati dan menerima pilihan rakyat. Presiden juga akan membantu transisi kepemimpinan nasional dengan sebaik-baiknya," ujar Bey.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com