Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Tak Terima Jokowi Disindir, Nasdem: Silakan Saja Kritik Anies

Kompas.com - 24/05/2023, 16:11 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari atau Tobas mempersilakan publik untuk mengkritik bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan terkait warisan atau legacy yang Anies tinggalkan semasa menjabat Gubernur DKI Jakarta.

Tobas merespons, PDI-P yang mempertanyakan legacy Anies di Jakarta setelah eks Gubernur DKI Jakarta tersebut membanding-bandingkan pembangunan jalan era Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Kritik mengkritik itu sehat-sehat saja berdasarkan kepada fakta dan data yang valid. Oleh karena itu, silakan saja kalau ada yang mau mengkritik Pak Anies," ujar Tobas saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (24/5/2023).

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Pemilih Loyal Anies Lebih Banyak daripada Ganjar dan Prabowo

Tobas menjelaskan, kritik dari PDI-P terkait Anies meninggalkan legacy berupa kemacetan parah tinggal ditelusuri datanya.

Dengan demikian, kata dia, maka kritikan PDI-P tersebut bisa dipertanggungjawabkan setelah melihat faktanya.

"Nanti tinggal kita kemudian telusuri data dan fakta mana yang kemudian bisa kita pertanggungjawabkan terkait dengan kritik yang disampaikan," tuturnya.

 

Baca juga: Anies Sudah Disodorkan 5 Nama Cawapres, 3 di Antaranya AHY, Aher, dan Khofifah

Sebelumnya, Ketua DPP PDI-P Said Abdullah balik mengkritik Anies Baswedan.

Kritik itu disampaikan setelah mantan Gubernur DKI Jakarta itu membanding-bandingkan pembangunan jalanan era Presiden Jokowi dengan Presiden ke-6 SBY.

Said mempertanyakan warisan atau legacy yang ditinggalkan oleh Anies yang pernah menjabat Gubernur DKI Jakarta. Dia menyebut Jakarta tetap macet meski sudah diurus oleh Anies.


"Legacy-nya Anies tetap saja, Jakarta macet total. Apa yang bisa dibanggakan dari Jakarta? Lampu pernak-pernik seperti Singapura? Tingkat kemiskinannya lebih parah? Padahal penduduknya lebih sedikit, anggarannya paling besar. Dan itu fakta, itu faktanya, bukannya kata saya, kata BPS," ujar Said saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Senin (22/5/2023).

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto justru balik meminta Anies melihat DKI Jakarta saat dimintai tanggapan soal kritik Anies ke Presiden Jokowi.

"Ya, Mas Anies suruh lihat Jakarta saja," singkat Hasto ditemui di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Jakarta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Kemendikbud Akan Turun Periksa Kenaikan UKT, Komisi X DPR: Semoga Bisa Jawab Kegelisahan Mahasiswa

Kemendikbud Akan Turun Periksa Kenaikan UKT, Komisi X DPR: Semoga Bisa Jawab Kegelisahan Mahasiswa

Nasional
TII Serahkan Petisi Pansel KPK, Presiden Jokowi Didesak Pilih Sosok Berintegritas

TII Serahkan Petisi Pansel KPK, Presiden Jokowi Didesak Pilih Sosok Berintegritas

Nasional
Dilaporkan Nurul Ghufron ke Polisi, Ketua Dewas KPK: Ini Tidak Mengenakkan

Dilaporkan Nurul Ghufron ke Polisi, Ketua Dewas KPK: Ini Tidak Mengenakkan

Nasional
Tak Takut Dilaporkan ke Bareskrim, Dewas KPK: Orang Sudah Tua, Mau Diapain Lagi Sih?

Tak Takut Dilaporkan ke Bareskrim, Dewas KPK: Orang Sudah Tua, Mau Diapain Lagi Sih?

Nasional
Kemendikbud Kini Sebut Pendidikan Tinggi Penting, Janji Buka Akses Luas untuk Publik

Kemendikbud Kini Sebut Pendidikan Tinggi Penting, Janji Buka Akses Luas untuk Publik

Nasional
26 Tahun Reformasi, Aktivis 98 Pajang Nisan Peristiwa dan Nama Korban Pelanggaran HAM

26 Tahun Reformasi, Aktivis 98 Pajang Nisan Peristiwa dan Nama Korban Pelanggaran HAM

Nasional
Permohonan Dinilai Kabur, MK Tak Dapat Terima Gugatan Gerindra Terkait Dapil Jabar 9

Permohonan Dinilai Kabur, MK Tak Dapat Terima Gugatan Gerindra Terkait Dapil Jabar 9

Nasional
Dewas KPK Heran Dilaporkan Ghufron ke Bareskrim Polri

Dewas KPK Heran Dilaporkan Ghufron ke Bareskrim Polri

Nasional
Wapres Kunker ke Mamuju, Saksikan Pengukuhan KDEKS Sulawesi Barat

Wapres Kunker ke Mamuju, Saksikan Pengukuhan KDEKS Sulawesi Barat

Nasional
Momen Jokowi Jadi Fotografer Dadakan Delegasi Perancis Saat Kunjungi Tahura Bali

Momen Jokowi Jadi Fotografer Dadakan Delegasi Perancis Saat Kunjungi Tahura Bali

Nasional
Berjasa dalam Kemitraan Indonesia-Korsel, Menko Airlangga Raih Gelar Doktor Honoris Causa dari GNU

Berjasa dalam Kemitraan Indonesia-Korsel, Menko Airlangga Raih Gelar Doktor Honoris Causa dari GNU

Nasional
Nadiem Ingin Datangi Kampus Sebelum Revisi Aturan yang Bikin UKT Mahal

Nadiem Ingin Datangi Kampus Sebelum Revisi Aturan yang Bikin UKT Mahal

Nasional
Saksi Kemenhub Sebut Pembatasan Kendaraan di Tol MBZ Tak Terkait Kualitas Konstruksi

Saksi Kemenhub Sebut Pembatasan Kendaraan di Tol MBZ Tak Terkait Kualitas Konstruksi

Nasional
Puan Maharani: Parlemen Dunia Dorong Pemerintah Ambil Langkah Konkret Atasi Krisis Air

Puan Maharani: Parlemen Dunia Dorong Pemerintah Ambil Langkah Konkret Atasi Krisis Air

Nasional
Hari Ke-10 Keberangkatan Haji: 63.820 Jemaah Tiba di Madinah, 7 Orang Wafat

Hari Ke-10 Keberangkatan Haji: 63.820 Jemaah Tiba di Madinah, 7 Orang Wafat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com