Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Litbang "Kompas": Jangan Pakai Baju atau Orisinalitas Partai Lain

Kompas.com - 24/05/2023, 12:03 WIB
Singgih Wiryono,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Litbang Kompas, Toto Suryaningtyas berharap partai politik bisa tampil dengan orisinal untuk menarik konstituennya.

Toto mengatakan, orisinalitas partai penting untuk diwujudkan agar elektabilitas partai bisa semakin menguat jelang pemilihan umum (Pemilu) 2024.

"Kalau dari saya, yang penting buat partai-partai itu adalah menemukan jati dirinya, dan sampaikanlah secara nyata kepada konstituen Anda. Jadi orisinalitas partai itu harus diwujudkan, jangan menggunakan baju atau orisinalitas dari partai lain," ujar Toto dalam diskusi virtual, Selasa (23/5/2023) malam.

Menurut Toto, tampil dengan orisinalitas akan membuat masyarakat memilih dengan baik sesuai dengan apa yang diperjuangkan partai yang dipilih.

"Sehingga masyarakat itu bisa memilih anda sebagai anda, bukan anda sebagai orang lain. Bukan hanya karena anda ikut-ikutan pakai baju partai lain supaya mendapatkan pemilih," katanya.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Elektabilitas PDI-P Masih Teratas, Diikuti Gerindra dan Demokrat

Toto juga mengatakan, partai politik yang tampil orisinal mampu percaya diri membangun kekuatan politik sendiri.

"Kita sebaiknya maju sebagai kekuatan politik yang sehat, di mana kekuatan politik itu memang menampilkan orisinalitasnya di dalam bingkai yang sudah diberikan dengan asas Pancasila di dalam negara Bhineka Tunggal Ika," ujarnya.

Survei Litbang Kompas: Tingkat Pengenalan dan Kesukaan Partai Politik, serta Tren Elektabilitas Partai Politik

Sebagai informasi, Litbang Kompas merilis hasil survei terbaru yang dilakukan pada 29 April-10 Mei 2023 dengan 1.200 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi.

Survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95 persen, dengan margin of error penelitian kurang lebih 2,83 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Elektabilitas PDI-P Unggul di Jawa, Bali-Nusa Tenggara, dan Maluku-Papua

Dalam hasil survei, PDI-P berada di posisi pertama elektoral dengan 23,3 persen. Disusul Gerindra 18,6 persen, Demokrat 8 persen, Golkar 7,3 persen, PKB 5,5 persen, dan PKS 3,8 persen.

Kemudian, ada PAN 3,2 persen, Perindo 3,1 persen, dan PPP 2,9 persen.

Partai lainnya, seperti Hanura, PBB, PSI, Gelora, Buruh, Garuda, Ummat dan PKN masih berada di bawah 1 persen. Sedangkan 15,8 persen responden lainnya menjawab tidak tahu.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Golkar Paling Populer Disusul PDI-P, Demokrat, dan Gerindra

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PDI-P Ungkap Peluang Usung 3 Nama di Pilkada Jabar: Bima Arya, Dedi Mulyadi dan Ridwan Kamil

PDI-P Ungkap Peluang Usung 3 Nama di Pilkada Jabar: Bima Arya, Dedi Mulyadi dan Ridwan Kamil

Nasional
Saksi Sebut Pejabat yang Tak Turuti Permintaan SYL Bisa Diberhentikan

Saksi Sebut Pejabat yang Tak Turuti Permintaan SYL Bisa Diberhentikan

Nasional
2 Kapal Pemburu Ranjau Terbaru TNI AL Latihan Bersama dengan AL Singapura

2 Kapal Pemburu Ranjau Terbaru TNI AL Latihan Bersama dengan AL Singapura

Nasional
Draf RUU Penyiaran, KPI Bisa Selesaikan Sengketa Jurnalistik Khusus

Draf RUU Penyiaran, KPI Bisa Selesaikan Sengketa Jurnalistik Khusus

Nasional
Dukung Event Seba Baduy 2024, Wika Beri Diskon Tarif Tol Serang-Panimbang hingga 30 Persen

Dukung Event Seba Baduy 2024, Wika Beri Diskon Tarif Tol Serang-Panimbang hingga 30 Persen

Nasional
Jokowi Anggarkan Rp 15 Triliun untuk Perbaikan dan Pembangunan Jalan Tahun Ini

Jokowi Anggarkan Rp 15 Triliun untuk Perbaikan dan Pembangunan Jalan Tahun Ini

Nasional
TNI AL Terjunkan Satgas SAR Bantu Cari Korban Banjir Sumbar

TNI AL Terjunkan Satgas SAR Bantu Cari Korban Banjir Sumbar

Nasional
UKT Mahal, Komnas HAM Akan Audit Hak Atas Pendidikan

UKT Mahal, Komnas HAM Akan Audit Hak Atas Pendidikan

Nasional
Hasto Ungkap Peluang Megawati Bertemu Prabowo: Saat Agenda Nasional

Hasto Ungkap Peluang Megawati Bertemu Prabowo: Saat Agenda Nasional

Nasional
KPK Tahan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Penggelembungan Harga Lahan Tebu PTPN XI

KPK Tahan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Penggelembungan Harga Lahan Tebu PTPN XI

Nasional
Selain Khofifah, PDI-P Buka Opsi Usung Kader Sendiri di Pilkada Jatim

Selain Khofifah, PDI-P Buka Opsi Usung Kader Sendiri di Pilkada Jatim

Nasional
DPR dan Pemerintah Diam-diam Rapat Pleno, Revisi UU MK Tinggal Dibawa Ke Paripurna

DPR dan Pemerintah Diam-diam Rapat Pleno, Revisi UU MK Tinggal Dibawa Ke Paripurna

Nasional
Ungkap Sulitnya Jaga Harga Beras, Jokowi: Bikin Ibu-ibu dan Petani Senang Tidak Mudah

Ungkap Sulitnya Jaga Harga Beras, Jokowi: Bikin Ibu-ibu dan Petani Senang Tidak Mudah

Nasional
Program 'DD Farm' Bantu Hidup Meltriadi, dari Mustahik Jadi Peternak

Program "DD Farm" Bantu Hidup Meltriadi, dari Mustahik Jadi Peternak

Nasional
Formappi Soroti Kinerja DPR, Baru Sahkan UU DKJ dari 47 RUU Prioritas di 2024

Formappi Soroti Kinerja DPR, Baru Sahkan UU DKJ dari 47 RUU Prioritas di 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com