Banyak Kasus Hukum Libatkan Oknum Polisi di Sumut, DPR Desak Kapolri Evaluasi Kapolda Sumut

KOMPAS.com -  Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Junimart Girsang mendesak Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo untuk segera mengevaluasi dengan tanpa syarat kinerja Kapolda Sumatera Utara (Sumut), Inspektur Jenderal Polisi RZ Panca Putra Simanjuntak.

"Kapolri (Listyo Sigit Prabowo) sudah seharusnya segera mengevaluasi Kapolda Sumut ini, karena sudah terlalu banyak kasus-kasus hukum yang melibatkan oknum polisi di Sumut ini sebagai tersangkanya, ini pun kasus yang baru terungkap," kata Junimart Girsang.

"Kapolda (Sumut) ini sepertinya hanya terlihat tegas keluar tetapi lembek ke internalnya, bahkan cenderung euforia pencitraan,” ujar Junimart Girsang dalam siaran persnya, Jumat (28/4/2023).

Hal tersebut, kata dia, telah menjadi rapot merah bagi Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumut sehingga harus menjadi bahan evaluasi untuk Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri).

Baca juga: Temukan Kejanggalan dalam Kematian Bripka AF, Keluarga Temui Kapolda Sumut, Kasus Diambil Alih Polda

Lebih lanjut, Junimart menyinggung kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak dari seorang perwira menengah polisi di Polda Sumut atas nama AKBP Achiruddin Hasibuan yang terjadi pada 21 Desember 2022. Namun kasusnya baru ditindak, setelah viral di media sosial.

"Kenapa Polda Sumut baru bertindak setelah viral? Apa mungkin sekelas Kapolda tidak mengetahui kasus ini sejak pasca-kejadian? atau jangan-jangan ada pembiaran," ujar dia.

"Lalu terungkap AKBP Achiruddin Hasibuan ini menimbun solar di gudang rumahnya. Ini yg baru terungkap. Mabes Polri wajib turun mengembangkan ini yang dugaan saya adalah sindikasi,” tegas Legisltor dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatra Utara III.

Tidak hanya sampai disitu, Junimart juga mengaku tidak percaya kasus penganiayaan yang kini turut menetapkan AKBP Achiruddin Hasibuan sebagai tersangka pembiaran, dapat diproses hukum secara profesional oleh Polda Sumut.

"Bagaimana mungkin kasus yang sudah dilaporkan sejak Desember 2022 dan baru ditindaklanjuti sekarang, tanpa ada upaya Obstruction of Justice di dalamnya," ungkap politisi dari PDI Perjuangan ini. 

Baca juga: Soal Kasus AKBP Achiruddin Hasibuan dan Anaknya, Kompolnas Datangi Polda Sumut

Selain kasus tersebut, Junimart mengatakan masih banyak kasus lain yang diduga melibatkan oknum polisi sehingga tak kunjung menemukan titik terang.

Ia mencontohkan seperti kasus dugaan bunuh diri Bripka Arfan Saragih yang disebut-sebut sengaja meminum racun sianida, setelah diduga terlibat dalam kasus penggelapan uang pajak senilai Rp 2,5 miliar di Unit Pelaksana Teknik (UPT) Samsat Pangururan, Kabupaten Samosir.

"Yang mengatakan itu bunuh diri kan polisi, bagaimana dengan sejumlah kejanggalan dalam kasus itu yang dilaporkan oleh pihak keluarga. Pihak keluarga sangat mempercayai kalau korban itu dibunuh bukan bunuh diri," kata Junimart.

Selanjutnya, kata dia, kasus oknum polisi Polsek Deli Tua berinisial Bripka P yang terbukti melakukan aksi pemerasan kepada pengguna jalan, dengan modus menuduh pengguna jalan melakukan pelanggaran.

Kemudian kasus pedagang korban penganiayaan preman di Pasar Gambir Deli Serdang yang justru menjadi tersangka oleh Polsek Percut Sei Tuan.

Baca juga: Kasus Oknum Polisi Diduga Aniaya Guru di Merauke, PGRI: Kami Tunjuk Kuasa Hukum

Ada pula kasus tiga oknum polisi dengan inisial Bripka A, Bripka B, dan Briptu H yang merampok sepeda motor warga pancur batu, dengan modus pengembangan perkara.

"Masih banyak lagi kalau mau kita urut, renungkan saja hanya di wilayah hukum Polda Sumut. Belum lagi 5 oknum polisi yang mencuri barang bukti narkoba, mana peredaran narkoba dan judi juga saat ini semakin marak di Sumut," ujar dia.

"Tebang pilih penegakan hukum. Jadi sudahlah pepatah ikan busuk Kapolri itu kapan mau diterapkan di Polda Sumut ini, mosok saya musti bikin laporan khusus kepada Pak Presiden,” tandas Junimart.