JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menanggapi soal wacana duet dirinya dengan Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto di pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
Menurut Mahfud, saat ini diskusi mengenai wacana itu serius berkembang di tingkat parpol, media sosial, dan media.
"Termasuk LSM, ormas-ormas. Ya, biarkan saja," ujar Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (27/4/2023).
Mahfud menegaskan bahwa dirinya bukan merupakan pihak yang meramaikan wacana tersebut atau memberikan komentar.
"Karena saya petugas yang harus menjaga pemilu ini berjalan lancar sesuai dengan jadwal," katanya.
Baca juga: Mahfud Sebut Mudah-mudahan Draf RUU Perampasan Aset Selesai Pekan Depan
Meski demikian, Mahfud membenarkan rencana akan bertandang ke Hambalang sebagai balasan kunjungan Prabowo ke kediamannya pada 25 April lalu.
Menurutnya, saat ke Hambalang nanti, ia akan memberikan ceramah tentang ideologi dan penegakan hukum.
"Pemantapan ideologi warga Gerindra. Saya diminta untuk ceramah di sana tentang ideologi dan penegakan hukum," ujar Mahfud.
Diberitakan sebelumnya, pertemuan antara Prabowo dengan Mahfud MD memunculkan adanya wacana duet kedua tokoh tersebut.
Pada hari ketiga lebaran, Selasa (25/4/2023), Prabowo berkunjung ke kediaman Mahfud di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.
Baca juga: Bertemu Empat Mata, Mahfud dan Prabowo Sebut Tak Bicara soal Politik
Kendati demikian, Mahfud mengeklaim bahwa pertemuan tersebut dalam rangka silaturahmi Idul Fitri.
"Jadi hanya lebaran tadi, terima kasih Anda semua di sini, saya kira tadi ada apa ini," kata Mahfud.
Mahfud juga menyatakan akan melakukan kunjungan balik ke kediaman Prabowo di Hambalang, meski belum waktu pastinya.
Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menyambut positif wacana duet Prabowo-Mahfud MD.
Menurutnya, keinginan Prabowo untuk membidik Mahfud MD sebagai calon wakil presiden (cawapres) menjadi titik temu sejumlah identitas, termasuk pengalamannya di tiga matra pemerintahan.