Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Beri Sinyal Kerja Sama Politik dengan PPP, PDI-P Ungkit Kesamaan Nasib saat Orde Baru

Kompas.com - 26/04/2023, 20:40 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa partainya segera bertemu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pasca sama-sama mengusung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres).

"Dengan deklarasi dari PPP maka dalam waktu dekat akan dilakukan pertemuan antar kedua partai di kantor partai," kata Hasto kepada Kompas.com, Rabu (26/4/2023).

Hasto menuturkan, pertemuan kedua partai tentu dalam rangka menjajaki kerja sama politik untuk bersama mengusung Ganjar Pranowo.

Namun, Hasto belum bisa memastikan kapan resminya kerja sama kedua partai akan diumumkan.

Baca juga: PDI-P Buka Sinyal Kerja Sama Politik dengan PPP Usai Usung Ganjar Capres

Lagi-lagi, PDI-P menyinggung kata momentum untuk meresmikan kerja sama politik itu.

"Dengan demikian kerja sama kedua partai akan mendapatkan momentumnya dan sesuai dengan mekanisme kedua Partai, kerja sama akan kokoh guna memperkuat sistem presidensial dalam sistem kepartaian yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi," ujar Hasto.

Hasto mengatakan, partainya menyambut baik dukungan PPP untuk Ganjar Pranowo.

Apalagi, lanjut dia, PDI-P dan PPP memiliki sejumlah kesamaan, mulai dari sisi historis hingga bekerja sama dalam pemerintahan.

"Dari akar pembentukannya, PPP merupakan fusi dari Partai Nahdatul Ulama, PERTI, PSII dan PARMUSI," katanya.

"Kesemuanya memiliki rekam jejak sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dengan NU, kedekatan secara ideologis, kultural dan basis pemilih menjadikan NU dan PDI Perjuangan memiliki ikatan persaudaraan kebangsaan," ujar Hasto.

Baca juga: Setelah PPP Usung Ganjar Capres, Mardiono Akan Temui Megawati dan Jokowi

Di sisi lain, lanjut Hasto, kedua partai juga memiliki nasib yang sama pada masa Orde Baru.

Saat itu, PDI-P dan PDI-P disebut menjadi representasi partai tertindas.

"Sehingga terbangun emotional bonding di antara kedua partai dalam suatu hubungan yang unik, yang disatukan oleh perasaan senasib sepenanggungan," ungkapnya.

Lebih lanjut, ia juga menyinggung bagaimana PDI-P dan PPP pernah bekerja sama dengan tokohnya sebagai presiden dan wakil presiden.

Adapun tokoh yang dimaksud yaitu Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden kelima RI dan Hamzah Haz dari PPP sebagai Wakil Presiden.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Pro dan Kontra Komposisi Pansel Capim KPK yang Didominasi Unsur Pemerintah

Pro dan Kontra Komposisi Pansel Capim KPK yang Didominasi Unsur Pemerintah

Nasional
Jokowi Restui Langkah Menkes Sederhanakan Kelas BPJS Kesehatan

Jokowi Restui Langkah Menkes Sederhanakan Kelas BPJS Kesehatan

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara Dibahas di DPR, Jumlah Kementerian Diusulkan 'Sesuai Kebutuhan Presiden'

Revisi UU Kementerian Negara Dibahas di DPR, Jumlah Kementerian Diusulkan "Sesuai Kebutuhan Presiden"

Nasional
Soal Revisi UU MK, Pakar Sinyalir Punya Tujuan Politik

Soal Revisi UU MK, Pakar Sinyalir Punya Tujuan Politik

Nasional
Kasus TPPU SYL, KPK Panggil 3 Pemilik Biro Perjalanan

Kasus TPPU SYL, KPK Panggil 3 Pemilik Biro Perjalanan

Nasional
Dewas KPK Periksa Eks Sekjen Kementan Jadi Saksi dalam Sidang Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Periksa Eks Sekjen Kementan Jadi Saksi dalam Sidang Etik Nurul Ghufron

Nasional
Praperadilan Panji Gumilang Ditolak, Status Tersangka TPPU Sah

Praperadilan Panji Gumilang Ditolak, Status Tersangka TPPU Sah

Nasional
Golkar Sebut Ridwan Kamil Lebih Condong Maju pada Pilkada Jabar

Golkar Sebut Ridwan Kamil Lebih Condong Maju pada Pilkada Jabar

Nasional
Jokowi Harap RI Masuk OECD: Beri Manfaat agar Lompat Jadi Negara Maju

Jokowi Harap RI Masuk OECD: Beri Manfaat agar Lompat Jadi Negara Maju

Nasional
Pimpinan DPR Sebut Jurnalistik Investigasi Harus Diatur dalam RUU Penyiaran, Ini Alasannya

Pimpinan DPR Sebut Jurnalistik Investigasi Harus Diatur dalam RUU Penyiaran, Ini Alasannya

Nasional
4 Poin Krusial dalam Revisi UU MK, Evaluasi Hakim hingga Komposisi Anggota MKMK

4 Poin Krusial dalam Revisi UU MK, Evaluasi Hakim hingga Komposisi Anggota MKMK

Nasional
Kasus TPPU Hasbi Hasan, KPK Kembali Periksa Kepala Biro Umum Mahkamah Agung

Kasus TPPU Hasbi Hasan, KPK Kembali Periksa Kepala Biro Umum Mahkamah Agung

Nasional
Anggarannya Besar, Program Makan Siang Gratis Prabowo Bakal Dimonitor KPK

Anggarannya Besar, Program Makan Siang Gratis Prabowo Bakal Dimonitor KPK

Nasional
BNPB Salurkan Dana Bantuan Bencana Rp 3,2 Miliar untuk Penanganan Banjir Lahar di Sumbar

BNPB Salurkan Dana Bantuan Bencana Rp 3,2 Miliar untuk Penanganan Banjir Lahar di Sumbar

Nasional
Draf RUU Penyiaran: Eksploitasi Anak di Bawah 18 Tahun untuk Iklan Dilarang

Draf RUU Penyiaran: Eksploitasi Anak di Bawah 18 Tahun untuk Iklan Dilarang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com