Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Hunian Vertikal Harus Dibangun di Kota Besar

Kompas.com - 13/04/2023, 16:31 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

DEPOK, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, hunian (rumah tinggal) dengan konsep vertikal harus dibangun di kota-kota besar di Tanah Air.

Menurut dia, hunian vertikal bisa menjadi solusi persoalan sulitnya mencari tempat tinggal di kalangan milenial dan masyarakat umum.

"Ini memang yang dibutuhkan oleh kota-kota besar, tidak hanya Jabodetabek tapi kota-kota besar di seluruh Tanah Air memang harus dibangun hunian yang vertikal, ke atas," ujar Jokowi saat meresmikan Hunian Milenial Indonesia yang berada di Rusun Semesta Mahata, Depok, Jawa Barat, pada Kamis (13/4/2023).

Baca juga: Jokowi Bantah Minyakita Langka: Memang Dibatasi untuk Masyarakat Bawah

Jokowi meminta agar tanah milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) bisa dimanfaatkan untuk merealisasikan hal itu.

Utamanya tanah yang berpotensi memiliki transit oriented development (TOD) yang bisa diintegrasikan dengan sistem transportasi.

"Harus segera dikerjakan dibangun seperti ini, sehingga kekurangan hunian, baik milenial maupun masyarakat itu bisa tersedia dengan baik," ujar Jokowi.

"Dan yang paling penting, cepat bisa menjangkau ke semua titik yang diinginkan seperti yang di sini (Depok). Mau kuliah dekat, ke RS dekat, mau ke tengah kota tinggal masuk ke KRL langsung sudah 10-15 menit sampai," kata dia.

Dalam kesempatan itu, Presiden menjelaskan bahwa Hunian vertikal bisa bermanfaat untuk mengurangi kemacetan.

Sebab, jika dibangun di dekat sarana transportasi, akan memudahkan mobilitas masyarakat dengan transportasi umum.

Baca juga: Jokowi Resmikan Hunian Milenial di Depok, Tipe Subsidi Sold Out

Salah satu contohnya, hunian vertikal untuk milenial di Depok yang dekat dengan Stasiun Kereta Pondok Cina.

"Kalau mereka beli (hunian tersebut) bonusnya dapat kereta api. Bangun tidur mandi langsung lompat, sudah masuk ke KRL, kemana-mana pun bisa," ujar Jokowi.

"Sehingga kita semuanya tidak tergantung dengan kendaraan pribadi, dengan mobil yang memacetkan. Utamanya di Jabodetabek," kata dia.

Kepala Negara mengatakan, hunian milenial yang ada di Depok memiliki harga terjangkau dan ada sistem subsidi.

"Harganya saya kira terjangkau. (Harga untuk yang ada) Subsidinya di (kisaran) Rp 200 juta. Yang enggak subsidi ada Rp 300 juta, ada Rp 500 juta," ujar Jokowi.

"Cicilannya juga murah. Sehingga sangat pas sekali untuk hunian anak-anak muda, hunian milenial," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Politikus PKS Nilai Bagi-bagi Jabatan Komisaris untuk Partai Pemenang Pilpres Sah-sah Saja

Politikus PKS Nilai Bagi-bagi Jabatan Komisaris untuk Partai Pemenang Pilpres Sah-sah Saja

Nasional
Klaim Tak Perlu Izin Jokowi untuk Duet dengan Anies, Kaesang: Saya Ketua Umum

Klaim Tak Perlu Izin Jokowi untuk Duet dengan Anies, Kaesang: Saya Ketua Umum

Nasional
Tak Penuhi Panggilan KPK, Staf Hasto Malah Datangi Bareskrim Polri

Tak Penuhi Panggilan KPK, Staf Hasto Malah Datangi Bareskrim Polri

Nasional
Istana Bantah SYL soal Jokowi Perintahkan Tarik Uang Bawahan di Kementan

Istana Bantah SYL soal Jokowi Perintahkan Tarik Uang Bawahan di Kementan

Nasional
Jelang Puncak Ibadah Haji, DPR Minta Jamaah Jaga Kesehatan dan Fisik

Jelang Puncak Ibadah Haji, DPR Minta Jamaah Jaga Kesehatan dan Fisik

Nasional
Tumbuh di Tengah Fluktuasi Ekonomi Global, Kinerja Pertamina Diapresiasi Komisi VI DPR

Tumbuh di Tengah Fluktuasi Ekonomi Global, Kinerja Pertamina Diapresiasi Komisi VI DPR

Nasional
Setelah Putusan MK, PPP Minta Kader Tetap Solid Hadapi Pilkada

Setelah Putusan MK, PPP Minta Kader Tetap Solid Hadapi Pilkada

Nasional
Luruskan Bahlil soal Belum Ada Investasi Asing di IKN, Suharso: Mereka 'Wait and See'

Luruskan Bahlil soal Belum Ada Investasi Asing di IKN, Suharso: Mereka "Wait and See"

Nasional
Bagi-Bagi Jabatan Komisaris BUMN, Politik Balas Budi Jokowi

Bagi-Bagi Jabatan Komisaris BUMN, Politik Balas Budi Jokowi

Nasional
Eks Dirjen Kemenakertrans Didakwa Rugikan Negara Rp 17,6 Miliar

Eks Dirjen Kemenakertrans Didakwa Rugikan Negara Rp 17,6 Miliar

Nasional
Kumpulkan Menteri, Jokowi Pimpin Ratas Persiapan PON XXI Aceh-Sumut

Kumpulkan Menteri, Jokowi Pimpin Ratas Persiapan PON XXI Aceh-Sumut

Nasional
PPP Undang Bakal Calon Kepala Daerah untuk Paparkan Visi-Misi

PPP Undang Bakal Calon Kepala Daerah untuk Paparkan Visi-Misi

Nasional
Harapan Jokowi Supaya Masyarakat Jadi 'Benteng' Tangkal Judi Online

Harapan Jokowi Supaya Masyarakat Jadi "Benteng" Tangkal Judi Online

Nasional
Staf Hasto Minta KPK Tunda Pemeriksaan, Masih Trauma Digeledah

Staf Hasto Minta KPK Tunda Pemeriksaan, Masih Trauma Digeledah

Nasional
Peringatan Jokowi soal Judi 'Online' Ancam Masa Depan Keluarga dan Anak

Peringatan Jokowi soal Judi "Online" Ancam Masa Depan Keluarga dan Anak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com