Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Endorsement" Jokowi Dinilai Bikin Prabowo Jadi Magnet di Wacana Pembentukan Koalisi Besar

Kompas.com - 09/04/2023, 13:50 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai, pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra dengan tiga ketua umum parpol selama sepekan terakhir, menjadi indikasi kuatnya endorsement Presiden Joko Widodo ke Prabowo.

Tiga ketua umum parpol itu yakni Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo dan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra.

Menurut Dedi, endorsement Kepala Negara membuat partai politik merasa nyaman karena merasa ada kans kemenanganan yang lebih besar saat menghadapi Pilpres 2024 mendatang.

Baca juga: Endorsement Jokowi Bukan Faktor Tunggal Kesuksesan Koalisi Besar

"Dan ini penting. Dukungan Presiden yang masih menjabat bukan soal personal, teteapi bisa saja lebih dari sekedar statement. Ini membuat partai-partai merasa lebih terjamin kemenangan bagi koalisi (pendukung) Prabowo dibanding dengan koalisi lainnya," kata Dedi kepada Kompas.com, Minggu (9/4/2023).

Di samping itu, ia menambahkan, endorsement Jokowi kepada Prabowo juga diperkuat dengan wacana dibentuknya koalisi besar untuk menghadapi Pemilu 2024.

Diketahui, wacana pembentukan koalisi besar kini tengah dijajaki oleh Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) besutan Gerindra dan PKB, serta Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) besutan Golkar, Partai persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Baca juga: Akui Endorsement Jokowi Pengaruhi Elektabilitas Tokoh, Sekjen PDI-P: Namanya Juga Presiden

Sehingga, menurut Dedi, koalisi ini dapat menjadi magnet bagi parpol lain untuk bergabung, selain sosok Prabowo sendiri yang memiliki elektabilitas tertinggi dibandingkan ketua umum parpol lain yang tergabung di dua dalam koalisi tersebut.

"Selain itu, Prabowo adalah calon kandidat yang paling mungkin terusung, ia menjadi satu-satunya elite partai yang punya elektabilitas tinggi," ujar Dedi.

Sebagai informasi, dalam sepekan terakhir, Prabowo Subianto menerima kunjungan tiga partai politik, yakni Perindo, PBB dan PAN.

Perindo yang dipimpin Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo menjadi pengawal kunjungan pada Rabu (5/4/2023).

Baca juga: Endorsement Politik Kepala BIN untuk Prabowo Capres, dari Aura Jokowi sampai Kerutan di Dahi

Sehari berikutnya, giliran Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra beserta jajarannya berkunjung ke Kertanegara, Jakarta Selatan yang merupakan kediaman Prabowo.

Terkini, Sabtu (8/4/2023), Ketum PAN Zulkifli Hasan beserta jajarannya menjadi partai politik ketiga yang mengunjungi Prabowo.

Sebelumnya, Jokowi berulang kali menunjukkan dukungan terhadap figur tertentu untuk menjadi capres, seperti Prabowo, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra.

Bahkan, akibat endorsement tersebut, elektabilitas Prabowo naik 2 persen berdasarkan survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia. Padahal sebelumnya, elektabilitas Prabowo sempat turun.

Baca juga: Endorsement dari Presiden Harusnya untuk Yakinkan Tahapan Pemilu Berhasil, Bukan terhadap Capres

Jokowi sendiri tak keberatan dengan wacana pembentukan koalisi besar yang bakal melibatkan sejumlah partai politik di koalisi pemerintah. Namun, ia menegaskan, enggan ikut campur dan menyerahkan semua keputusan pada pimpinan parpol masing-masing.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Nasional
Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Nasional
Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Nasional
745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

Nasional
Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Nasional
Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Nasional
Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Nasional
Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Nasional
Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com