Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Produksi Pupuk Kita Kurang sehingga Petani Rebutan...

Kompas.com - 06/04/2023, 18:29 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, produksi pupuk di Indonesia masih belum memenuhi seluruh kebutuhan petani. Oleh karenanya, menyebabkan petani saat ini berebut pupuk.

Hal itu disampaikan Jokowi usai melakukan kegiatan percepatan tanam padi pascapanen bersama para petani di Kawasan Daulat Pangan Serikat Petani Indonesia, Desa Senori, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Kamis (6/4/2023)

"Produksinya (pupuk) memang kita ini masih kurang, sehingga di tingkat petani baik petani beras atau holtikultura maupun yang lain atau perkebunan rebutan barang yang namanya pupuk," ujar Jokowi sebagaimana dilansir siaran YouTube Sekretariat Presiden, Kamis.

Baca juga: Sebut Pupuk Organik Bisa Tekan Biaya, Jokowi Ajak Petani Tak Tergantung Pupuk Kimia

Tak hanya di Indonesia, menurut Jokowi, hampir semua negara saat ini mengalami kekurangan pupuk.

Sebab, mereka berebut bahan baku pupuk dari Rusia dan Ukrania.

Oleh karena itu, penggunaan pupuk organik dapat menjadi alternatif mengurangi kekurangan pupuk.

Selain itu, Jokowi mengatakan, pupuk organik dapat membantu petani dalam mengurangi biaya produksi pertanian.

"Hari ini kita mulai menanam seperti di daerah-daerah yang lain. Setelah panen tidak diberi jeda karena masih ada air banyak, segera ditanam. Dan yang saya senang, di sini memakai pupuk organik yang dilakukan oleh Serikat Petani Indonesia," ujar Jokowi.

Baca juga: Hasto Sebut Anies Belum Setara dengan Jokowi, Demokrat: Ojo Dibandingke

Presiden mengungkapkan, petani di Desa Senori sudah tiga tahun menggunakan pupuk organik untuk menanam padi di lahan seluas sekitar 1.000 hektare.

"Semuanya organik. Dan biaya untuk pupuknya yang biasanya per hektare (biasanya) bisa Rp 5-6 juta per hektare (dengan pupuk kimia). Di sini hanya antara Rp 100.000-500.000 per haktare," katanya.

Dengan demikian, petani tidak lagi mengalami ketergantungan terhadap ketersediaann pupuk kimia, industri pupuk kimia, hingga bahan baku pupuk kimia.

"Sehingga jangan sampai ada keluhan, 'pak pupuk-nya sulit', ya memang sulit semua negara urusan pupuk memang sulit. Tapi ada pilihan-pilihan dan ini sudah dimulai oleh Serikat Petani Indonesia. Saya kira bagus sekali," ujar Jokowi.

Baca juga: Jokowi Dorong Petani Gunakan Pupuk Organik, Kurangi Ketergantungan Pupuk Kimia

Presiden juga menyebut penggunaan pupuk organik dapat membantu memperbaiki lingkungan dan menumbuhkan kembali ekosistem pertanian di daerah tersebut.

Ia mencontohkan, keberadaan cacing, belut, dan katak sebagai penyeimbang ekosistem sawah kembali meningkat.

"Cacing-cacing mulai banyak, belut mulai banyak, katak mulai banyak, ini akan mulai lagi, ekologinya akan baik kembali," kata Jokowi.

Oleh karenanya, mantan Wali Kota Solo ini menginstruksikan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo untuk mengembangkan penggunaan pupuk organik di daerah lain di Indonesia.

Termasuk, penyediaan sapi yang kotorannya dapat digunakan untuk membuat pupuk organik.

"Di sini sudah, di daerah lain nanti tugasnya Kementan untuk mencukupi itu sehingga bisa dipakai untuk membikin pupuk organik," ujar Jokowi.

Baca juga: 10 Pupuk Alami Buatan Sendiri untuk Menyuburkan Tanaman Sirih Gading

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ridwan Kamil Maju di Pilkada DKI Jakarta Atau Jabar? Ini Jawaban Ketum Golkar

Ridwan Kamil Maju di Pilkada DKI Jakarta Atau Jabar? Ini Jawaban Ketum Golkar

Nasional
Sandra Dewi Terus Menunduk Sembari Jalan Masuk ke Mobil Usai Diperiksa Kejagung

Sandra Dewi Terus Menunduk Sembari Jalan Masuk ke Mobil Usai Diperiksa Kejagung

Nasional
Soal Duet Dico-Raffi di Pilkada Jateng, Airlangga: Kalau Survei Bagus, Bakalan Terus

Soal Duet Dico-Raffi di Pilkada Jateng, Airlangga: Kalau Survei Bagus, Bakalan Terus

Nasional
Kasus Gubernur Abdul Gani, KPK Geledah Kantor Dinas ESDM dan PTSP Maluku Utara

Kasus Gubernur Abdul Gani, KPK Geledah Kantor Dinas ESDM dan PTSP Maluku Utara

Nasional
Jadi Pembicara di Forum Ekonomi Qatar, Prabowo Bahas Pembangunan Negara dan Puji Jokowi

Jadi Pembicara di Forum Ekonomi Qatar, Prabowo Bahas Pembangunan Negara dan Puji Jokowi

Nasional
Demokrat: UU Kementerian Negara Belum Revisi Sejak 2008, Padahal Politik Dinamis

Demokrat: UU Kementerian Negara Belum Revisi Sejak 2008, Padahal Politik Dinamis

Nasional
Menyusul Penerapan KRIS, BPJS Tegaskan Belum Ada Penghapusan Kelas dan Iuran Masih Sama

Menyusul Penerapan KRIS, BPJS Tegaskan Belum Ada Penghapusan Kelas dan Iuran Masih Sama

Nasional
Pemerintah Tunda Kewajiban Sertifikasi Halal UMKM hingga 2026

Pemerintah Tunda Kewajiban Sertifikasi Halal UMKM hingga 2026

Nasional
KPK Benarkan JK Bakal Jadi Saksi Meringankan Kasus Eks Dirut PT Pertamina

KPK Benarkan JK Bakal Jadi Saksi Meringankan Kasus Eks Dirut PT Pertamina

Nasional
Buntut Kecelakaan di Subang, Kemenhub dan Polri Cek Massal Kelayakan Bus Pariwisata di 6 Provinsi

Buntut Kecelakaan di Subang, Kemenhub dan Polri Cek Massal Kelayakan Bus Pariwisata di 6 Provinsi

Nasional
'Revisi UU MK Bukan soal Penegakkan Konstitusi, Ini soal Kepentingan Politik Jangka Pendek'

"Revisi UU MK Bukan soal Penegakkan Konstitusi, Ini soal Kepentingan Politik Jangka Pendek"

Nasional
KPK Tahan 2 Tersangka Baru Kasus Subkontraktor Fiktif di BUMN PT Amarta Karya

KPK Tahan 2 Tersangka Baru Kasus Subkontraktor Fiktif di BUMN PT Amarta Karya

Nasional
KPU Jamin Satu Keluarga Tak Akan Pisah TPS pada Pilkada 2024

KPU Jamin Satu Keluarga Tak Akan Pisah TPS pada Pilkada 2024

Nasional
Fraksi PDI-P Usul Presiden Konsultasi dengan DPR soal Jumlah Kementerian, Gerindra: Sangat Tidak Mungkin!

Fraksi PDI-P Usul Presiden Konsultasi dengan DPR soal Jumlah Kementerian, Gerindra: Sangat Tidak Mungkin!

Nasional
Di Sidang Ke-33 CCPCJ Wina, Kepala BNPT Ajukan 3 Pendekatan untuk Tangani Anak Korban Tindak Pidana Terorisme

Di Sidang Ke-33 CCPCJ Wina, Kepala BNPT Ajukan 3 Pendekatan untuk Tangani Anak Korban Tindak Pidana Terorisme

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com